NERACA

Jakarta -  Biaya logistik di Indonesia saat ini tercatat masih sangat tinggi. Maka dari itu, pemerintahan Jokowi-JK bakal membuat tol laut guna menekan mahalnya biaya logistik. Untuk dapat menekan biaya logistik nasional pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 109 trilliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno mengatakan, biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi apabila dibandingkan Malaysia dan Singapura. Rini menegaskan hingga 2019, pemerintah membutuhkan dana Rp 109 triliun untuk mengurangi biaya logistik tersebut. "Dari 2014 sampai 2019 setidaknya kita butuh Rp 109 triliun untuk bangun konektivitas itu," ujar Rini di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4).

Rini bakal meminta empat BUMN pelabuhan bersinergi untuk membuat konektivitas menyeluruh dari Barat hingga ke Timur Indonesia. Empat BUMN tersebut ialah PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero).

Langkah tersebut, kata dia, dapat menekan biaya logistik yang mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto senilai Rp 1.820 triliun. "Negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand hanya 15 persen, Singapura 9 persen," kata dia.

Dengan investasi tersebut, Rini berharap harga barang yang diperjualbelikan di Timur Indonesia menjadi murah dan mendapatkan pasokan produk dengan lancar. "Ini bisa membuat harga barang di Indonesia Timur lebih murah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil  menegaskan p

emerintah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik hingga 19 persen. Caranya dengan membangun dan memperbaiki manajemen di pelabuhan-pelabuhan.

mengatakan, selama ini biaya logistik Indonesia sangat mahal, yakni mencapai 20 persen dari GDP. Hal itu dinilai sebagai salah satu faktor penghambat perekonomian. 

"Kalau biaya logistik bisa dikurangi dari 24 persen menjadi 19 persen, itu terjadi penghematan sekian ratus triliun bagi industri. Mereka akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujarnya .

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk meningkatkan efisiensi di pelabuhan yang saat ini utilisasinya masih rendah. Dalam waktu dekat, kata Sofyan, ia akan mengumpulkan menteri-menteri terkait untuk membahas masalah tersebut. "Mudah-mudahan dalam tempo dua bulan ke depan semua yang menghambat birokrasi bisa dibereskan," ucap dia.

Menurut Sofyan, biaya logistik Indonesia sangat mahal karena tidak adanya kepastian waktu. Akibatnya, pelaku impor mau tak mau harus menyimpan barangnya di pelabuhan. Sementara, biaya untuk inventory itu juga sangat mahal. "Di Indonesia inventory itu bisa 30 hari, 40 hari. Padahal kalau di Malaysia, Singapura cukup satu sampai dua minggu," pungkasnya. [agus]