Indonesia Harus Segera Beralih ke Energi Murah

Selasa, 07/04/2015

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengakui, Indonesia diserbu mafia di sektor minyak dan gas (migas) sampai mafia pangan. Kondisi ini memicu adanya permainan harga di Tanah Air, terlebih saat situasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, minyak selama ini merupakan penggerak ekonomi Indonesia. Akhirnya, setiap harga BBM naik, harga kebutuhan pokok termasuk ongkos transportasi ikut terkerek naik. "Beda dengan Eropa, jika harga minyak di sana naik, tarif transportasi tetap terjangkau karena bahan bakarnya sudah pakai energi terbarukan. Jadi kita harus berubah," ucap dia di Jakarta, kemarin.

Sebaliknya, tambah Andy, apabila harga BBM susut, harga kebutuhan pokok tak beranjak turun. "Itu karena Indonesia dikungkung oleh mafia bawang, daging, mafia migas dan mafia lain. Indonesia dipenuhi mafia," kata Andy.

Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha mengatakan, mafia muncul karena adanya kebutuhan impor yang tinggi. Namun mafia ini tidak mempengaruhi harga minyak, karena referensi harga jual BBM mengacu pada harga MOPS dari Singapura. "Masalahnya siapa pelakunya (mafia)?. Maka dari itu, kita harus mulai meninggalkan energi yang impor, dan beralih ke energi murah yang tidak impor yaitu gas bumi, panas bumi, dan sebagainya," ujar dia.

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies Marwan Batubara mencatat, impor BBM sepanjang 2011 US$ 34,28 miliar dan meningkat menjadi US$ 42 miliar pada 2014. Impor BBM diperkirakan mencapai 1 juta barel per hari. "Impor BBM per hari Rp 1,2 triliun dan jumlahnya menjadi Rp 2 triliun setiap hari. Jadi karena masih ketergantungan impor, harganya tidak bisa suka-suka kita," cetus Marwan.

Di sisi lain, Kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk melepas harga bahan bakar minyak (BBM) pada‎ mekanisme pasar atau harga keekonomian menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Fluktuasi harga BBM dalam kurun waktu dua kali dalam sebulan memicu kemarahan warga tanpa diiringi kesiapan pemerintah mengontrol harga kebutuhan di pasar.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengungkapkan, masyarakat belum siap dengan naik turunnya harga BBM. Alasannya, sambung dia, pemerintah sangat tidak siap dengan dampak fluktuasi tersebut.

"Masyarakat sangat marah dengan model naik turunnya harga BBM tanpa diikuti kesiapan. Sistemnya belum mendukung untuk model itu, seperti sistem transportasi, harga kebutuhan pokok dan lainnya. Jadinya tragis," ucap dia.

Tulus menjelaskan, masyarakat berang ketika harga BBM menurun, ‎tarif angkutan umum dan harga kebutuhan pokok tidak ikut turun. Sementara saat harga jual BBM naik, seperti menjadi kesempatan bagi pedagang dan operator jasa angkutan untuk menaikkan tarif.

"Jangan mencabut subsidi atau menerapkan mekanisme pasar jika di lapangan belum siap untuk dilakukan tarif pasar. ‎Jika tidak bisa mengatasi dampaknya, tidak usah jadi pemerintah, mereka digaji besar," sindir Tulus.

Terpisah, Deputi Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan, usulan perubahan harga BBM setiap enam bulan hanya akan memicu dampak kenaikan harga jual lebih besar dibanding per dua minggu sekali.

"Lebih enak yang sekarang, kalau enam bulan tiba-tiba menaikkan Rp 1.000 per liter maka dampaknya akan besar sekali ke inflasi. Kalau yang sekarang moderat dan bisa kami handle inflasinya," kata dia.

Sasmito menambahkan, naik turunnya harga BBM lebih dikeluhkan oleh pedagang atau pengusaha untuk menetapkan struktur biaya operasional. Namun Sasmito mengaku, masyarakat perlu terbiasa dengan kebijakan fluktuasi harga BBM sehingga ke depan tidak akan ada lagi masalah. "Yang penting naik turunnya harga BBM enggak tajam. Itu sih intinya," tukas Sasmito.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif moda transportasi darat usai naiknya harga Premium dan Solar. Pasalnya, Jonan menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kali ini tidak terlalu signifikan. "Sudah cukup (tarif lama), jadi jangan naik lagi," tegasnya di Jakarta, Selasa (31/3).

Meski demikian, jika Rupiah terus melemah terhadap Dolar Amerika Serikat, maka dia tidak menutup kemungkinan bakal melakukan penyesuaian tarif. "Kecuali kurs Dolarnya menguat terus, itu baru dihitung lagi," tandasnya.emerintah sendiri baru memutuskan menaikkan kembali harga BBM jenis Premium dan Solar pada 28 Maret 2015 lalu sebesar Rp 500 per liter.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Joko Sasono menegaskan kenaikan harga tersebut tidak akan berdampak terhadap perhitungan ulang untuk tarif yang telah diberlakukan seperti moda transportasi darat. "Tidak berpengaruh terhadap tarif yang berlaku saat ini, karena koreksinya sangat kecil, antara 1-2 persen," tandasnya.

Seperti diketahui, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berubah-ubah memicu gejolak di berbagai daerah. Beragam kalangan, mulai dari sopir angkutan, nelayan, pengusaha hingga para pejabat resah atas kebijakan harga BBM. Sopir dan pengusaha angkutan merespons kebijakan harga BBM dengan melakukan sejumlah tindakan, mulai dari berinisiatif menaikkan tarif hingga melakukan aksi mogok.