Citra Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Oleh: Joko Riskiyono, Peneliti Hukum dan Politik

Selasa, 07/04/2015

Gelar kehormatan melekat berstempel sebagai wakil rakyat yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat memperolehnya tidak gratis, dibutuhkan perjuangan dan modal yang tidak sedikit. Melalui sarana Pemilihan Umum dilakukan rekruitmen politik yang bebas dalam menjaring dan menyeleksi aktor politik yang terpilih, dengan persyaratan mendapatkan dukungan kemenangan dari pemilih sebagai konstituen hanya dibutuhkan disaat kampanye, dilain pihak calon anggota legislatif yang idealis terkalahkan oleh pragmatisme politik.

Keadaan tersebut, tidak sulit untuk dijawab karena telah menjadi faktor penentu keterpilihan, meski masih ada diantara sebagian kecil dari wakil rakyat kita yang benar-benar dipilih secara demokratis. Dalam situasi praktik politik yang pragmatis, masih dapat dijumpai anggota DPR yang mempunyai sikap idealis dan kritis terbukti dalam proses pencalonannya benar-benar dikehendaki dengan dukungan modal sosial yang merepresentasikan asprasi rakyat untuk ikut berkompetisi dalam Pemilu dengan tidak mempersoalkan partai politiknya.

Harus diakui jumlah anggota DPR yang terpilih secara demokratis, jujur, dan adil dengan biaya kecil masih sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan sebagian besar anggota DPR yang terpilih karena pengaruh kekuasaan dan uang tentu tidak sebanding. Hasil dari Pemilu yang demikian, sudah dapat dipastikan disadari ataupun tidak akan membentuk karakter kebijakan politik anggota DPR dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi pokok kedewanan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tidak akan berjalan maksimal.

Tanda-tanda kerisauan terbukti Pertama, diawal pembukaan masa persidangan setelah dilantik menjadi anggota DPR periode tahun 2014-2019 berebut kekuasaan untuk menguasai kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; Kedua, penetapan Program legislasi Nasional prioritas tahun 2015 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang kuat dugaan tidak akan selesai dalam setahun; Ketiga, mementingkan diri dan kelompoknya yaitu dengan adanya usulan berupa rumah aspirasi, pembangunan daerah pemilihan, penambahan tenaga ahli dan tuntutan kenaikan gaji pokok, honor rapat, dan berbagai tunjangan kegiatan lainnya.

Berbagai daya dan upaya dilakukan dengan dana yang tidak sedikit, untuk menaikan citra anggota DPR dengan berbagai dukungan dan fasilitas seolah sulit untuk mendongkrak persepsi negatif publik terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat. Bahwa ingatan publik terhadap kinerja anggota dewan yang mewah cukup datang, duduk, dan duit nyatanya benar tidak dipungkiri, toh sekalipun hanya diam saja hadir secara fisik dalam sidang dan tidak ikut bermain proyek apapun dipastikan dalam 1 (satu) periode akan selamat sebagai anggota DPR.

Pilihan yang demikian sudah pasti tidak kita inginkan, dalam pikiran rakyat secara sederhana berharap keseriusan anggota DPR tidak lain berpihak kepada rakyat. Keberpihakan inilah yang menjadi pangkal gugatan ketidakpercayaan rakyat kepada wakilnya, jika disadari demikian adanya sudah seharusnya introspeksi diri dengan memaksimalkan peran tugas dan fungsi yang melekat sebagai pelayan rakyat tidak lain demi kepentingan bangsa dan negara.

Setiap anggota DPR mendapatkan fasilitas sedemikian sempurna dalam menjalankan tugas kedewanan, adalah keberadaan tenaga ahli untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada anggota, alat kelengkapan dewan, dan fraksi di DPR. Jumlah tenaga ahli yang melekat kepada setiap anggota DPR saat ini, 3 (tiga) tenaga pendukung terdiri dari 2 (dua) tenaga ahli, dan 1 (satu) staf administrasi. Untuk diketahui pada tahun ini saja, telah disetujui penambahan 2 (dua) tenaga pendukung terdiri dari 1 (satu) TA dan 1 (satu) SA dipekerjakan di rumah aspirasi di setiap daerah pimilihan apakah mampu mendongkrak citra anggota DPR.

Adanya tenaga ahli sudah barang tentu anggota DPR terbantu, tetapi tugas memikul tanggung jawab tetap melekat pada setiap anggota dewan untuk itu, dukungan tenaga ahli diperlukan dalam membantu tugas anggota Dewan. Tidak kurang untuk setiap anggota DPR mendapatkan 2 (dua) tenaga ahli, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli di masing-masing AKD, ditambah dengan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari peneliti, staf deputi sekretaris jenderal, dan staf komisi dan badan, yang membidangi fungsi DPR keberadaannya oleh anggota Dewan kurang diperhatikan, karena anggota DPR sibuk urusan pribadi daripada mengurus negara.

Tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan dukungan tenaga dan staf di lingkungan DPR dalam rangka mengembalikan citra kinerja anggota DPR dimata publik yang semakin terpuruk. Hal itu, terpulang kemauan politik wakil rakyat baik secara pribadi maupun institusi bila anggota DPR akan terpuruk dan rugi sendiri, karena negara telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk menggaji yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

DPR sebagai lembaga politik dengan kewenangan yang besar dalam menentukan dan memutuskan arah kebijakan strategis, dimulai dari penyusunan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan dan anggaran sekaligus pengawasan serta pelaksanaannya. Berbekal modal dasar konstitusi dan perundang-undangan yang mengatur hakekatnya didapat berdasarkan mandat dari rakyat melalui hasil Pemilu, sudah menjadi kewajiban memenuhi janji-janji kampanye politik sewaktu Pemilu untuk direalisasikan dengan penuh tanggung jawab menyuarakan aspirasi kesulitan yang saat ini dihadapi rakyat Indonesia.

Sudah sepantasnya mengingat keadaan negara masih dirundung persoalan dari mulai korupsi, kemiskinan, dan hutang negara semakin bertambah. Kepekaan anggota DPR saat ini, dibutuhkan disaat kondisi rakyat masih susah untuk itu tampil sahaja dan sederhana, tanpa mengurangi wibawa dan memperburuk citra sebagai anggota DPR. (analisadaily.com)