Bank Infrastruktur Berfungsi Bantu Pemda

NERACA

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan Bank Infrastruktur akan memiliki fungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam pengadaan sarana infrastruktur dengan pemberian pinjaman."Pemda juga membutuhkan pinjaman untuk mempercepat pembiayaan infrastruktur, karena itu kita akan buat dana khusus atau 'fully fund' khusus untuk pemda," katanya di Jakarta, Kamis (2/4) pekan lalu.

Bambang mengatakan pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan khusus, karena biasanya daerah kabupaten kota membangun sarana infrastruktur yang bersifat sosial bukan untuk mendapatkan imbal balik keuntungan.Namun, dia memastikan pemerintah daerah yang mendapatkan pinjaman dari bank infrastruktur wajib memiliki laporan keuangan dan praktik pengelolaan yang baik, sehingga tidak berpotensi gagal bayar dan tujuan pembiayaan tidak tercapai.

"Kita harus menyeimbangkan antara misi pengembangan dan sosial, tapi jangan sampai bank gagal karena ada NPL (nonperforming loan / kredit macet). Kita juga meminta OJK melakukan supervisi dan promosi, agar bank infrastruktur bisa menjadi katalis penting," ujarnya.Selain itu, Bambang mengatakan bank infrastruktur bisa mendukung pembiayaan untuk proyek diversifikasi energi seperti geothermal atau pembangkit listrik dalam skala yang lebih kecil dan lebih dimungkinkan percepatan pembangunannya.

"Kita ingin pengadaan listrik 35 ribu Mw tapi tidak semuanya harus dibangun pembangkit 2x1.000 Mw. Solusinya bisa 2x5 Mw atau 2x1 Mw atau yang lebih mikro dan terjangkau. Kami punya harapan bank infrastruktur bisa menggerakan ekonomi seperti ini," jelasnya.Secara keseluruhan, bank infrastruktur yang terbentuk dari penyatuan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah, diharapkan mampu menjadi penyedia dana jangka panjang bagi pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, bank infrastruktur bisa menciptakan sinergi dengan investor swasta, "private equity" dan sektor perbankan untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendanaan proyek infrastruktur yang membutuhkan sumber pembiayaan besar.Bappenas dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) mencanangkan estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia periode 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun atau sekitar Rp1.102 triliun rata-rata per tahun.Pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang hanya dialokasikan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp290 triliun dan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan pendanaan adalah dengan melibatkan peran swasta. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kebanjiran Proyek Infrastruktur - Cashflow Waskita Beton Akhir Tahun Positif

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal menghitung hari, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) diproyeksikan mencatatkan cashflow operasional…

Mitsubishi Dukung Pengembangan Infrastruktur Mobil Listrik

NERACA   Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BJB Diminta Atasi Rentenir

      NERACA   Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Bank BJB ikut melindungi masyarakat agar…

Mandiri Syariah Tawarkan Solusi Hedging Syariah

  NERACA   Surabaya - Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan solusi mitigasi risiko fluktuasi mata uang melalui produk hedging…

Adira Insurance Hadirkan Asuransi Perjalanan

      NERACA   Jakarta – PT Adira Insurance menyiapkan produk asuransi perjalanan yaitu Travellin. Digital Business Division Head…