Surat Edaran Hedging Syariah Tengah Dikaji

NERACA

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan berencana mengkaji pembuatan surat edaran terkait transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar yang juga dikenal dengan "hedging"."Tentang peraturan 'hedging' syariah ini akan kami dalami lagi, mungkin bisa ditangani dulu melalui surat edaran biar cepat, tapi tentu ini harus dikoordinasikan dengan banyak pihak," ujar Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Dhani Gunawan Idat di Jakarta, pekan lalu.

Produk transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar yang juga dikenal dengan "hedging" syariah ini berasal dari fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Kamis (2/4), karena pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung berflutuasi.Agar masyarakat dan perbankan syariah dapat segera menerapkan "Islamic Hedging", menurut dia, perlu diterbitkan terlebih dahulu yang disebut dengan Peraturan OJK.

Namun, dia mengatakan proses penyusunan peraturan tersebut biasanya memakan waktu yang lama, yaitu mencapai beberapa bulan, berbeda dengan peluncuran surat edaran yang prosesnya lebih pendek.Hal ini dikarenakan, dalam membuat sejumlah ketentuan yang mengurusi mekanisme perbankan maupun produk lembaga keuangan dibutuhkan sejumlah pertimbangan yang berasal dari Bank Indonesia (BI), antardepartemen OJK, bahkan internal departemen juga dilibatkan di sini, tambahnya.

Oleh karena itu, sejumlah aspek akan dipertimbangkan, agar produk lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah ini dapat didukung dengan regulasi yang baik dan benar."Kalau nanti bisa ditangani dengan surat edaran, mungkin 'hedging' syariah atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap valuta asing sudah bisa diterapkan pada musim haji tahun ini," katanya.

Siapkan aturan

Selain itu, OJK jugaakan menyiapkan beberapa peraturan untuk menindaklanjuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar yang juga dikenal dengan "hedging"."Peraturan-peraturan umum maupun peraturan tekhnis tentang 'hedging' syariah akan kami buat, sehingga ada suatu ketentuan yang dapat secara jelas dipahami para pelaku nanti," terang Dhani.

Menurut dia, penetapan beberapa ketentuan tersebut dimaksudkan agar kelak, transaksi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.Selain itu, hal ini juga ditujukan agar masyarakat dapat benar-benar terhindar dari transaksi spekulatif dalam menjalankan "hedging" syariah.

Oleh karena itu, Dhani menuturkan pihaknya akan segera melakukan kajian lebih lanjut terhadap sejumlah bank syariah terkait kesiapan lembaga keuangan, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan perangkat "good governance" mereka. Diamenambahkan bahwa OJK juga akan mempersiapkan sarana pengawasan terhadap bank-bank pelaksana "hedging" syariah, guna memantau kemungkinan penyimpangan."Kami tidak ingin masyarakat khawatir, sehingga dari sisi pengawasan akan kami lengkapi, bahkan sampai ke catatan pembukuannya akan betul-betul dilihat," tandasnya. [ardi]

Related posts