Ekonomi Antikesenjangan

Oleh: Rahmad Hakim, Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, Alumnus Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Senin, 06/04/2015

Jika dilihat dari nominal angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup menggembirakan. Terhitung sejak lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas kisaran 6 persen. Namun, pertumbuhan ini bukan tanpa masalah. Di antara beberapa masalah yang ada terkait kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Indikatornya adalah rasio Gini yang meningkat dari 0,36 persen pada 2005 menjadi 0,41 persen pada 2013 (Badan Pusat Statistik). Fakta ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan keseimbangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Pertumbuhan ekenomi hanya sekadar kuantitas, tapi tidak berkualitas.

Kesenjangan pendapatan merupakan warning bagi sebuah negara untuk melakukan evaluasi guna terciptanya iklim ekonomi kondusif, yang bebas dari ketidakadilan dan kecurangan. Tingginya kesenjangan pendapatan mengakibatkan sektor ekonomi tidak produktif dan efisien. Beberapa dampak buruknya, (1) berkurangnya investasi sektor publik dan dukungan untuk pendidikan, (2) banyaknya pengangguran, (3) distorsi hukum dan regulasi yang masif, (4) dan efek terhadap moral para karyawan. (Joseph Stiglitz, The Prize of Inequality, 2012, hlm 89).

Problem kesenjangan pendapatan tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga Amerika Serikat. Perekonomian AS hanya dikuasi oleh 1 persen golongan kaya, sedangkan 99 persen lainnya golongan menengah ke bawah. Imbasnya, kesejahteraan ekonomi hanya dinikmati segelintir golongan saja. (Joseph Stiglitz, The Prize of Inequality, 2012, hlm 8).

Adapun penyebab kesenjangan pendapatan di AS menurut Stiglitz karena adanya perilaku rent seeking (baca: lintah darat) yang cenderung mementingkan manfaat pribadi, dan mengesampingkan manfaat untuk masyarakat. Parahnya, kontribusi pribadi terhadap masyarakat dan perusahaan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Singkat kata, para rent seeking bekerja tanpa usaha atau tanpa risiko sedikit pun.

Inti dari perilaku ini adalah maximization of profit atau get the list for the most, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan modal sekecil-kecilnya, atau bahkan tanpa modal. Dalam bahasa Stiglitz dinyatakan, "Getting income not as a reward to creating wealth but by grabbing a larger share of the wealth that would otherwise have been produced without their effort." Beberapa contoh perilaku ini: penggelapan pajak, monopoli pasar, dan memanfaatkan keuntungan dari kesenjangan informasi di pasar finansial. Praktik di atas mengakibatkan fungsi pasar menjadi tidak ideal. Seseorang tidak mendapatkan harga atas apa yang dibayarkannya dan risiko lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat.

Dengan kekuasaan yang didapat, perilaku itu akan cenderung membentuk sebuah 'sistem' yang menggerakkan uang dari golongan menengah ke bawah kepada golongan kaya. Selama dalam batas wajar tentu hal ini tidak bermasalah, tapi realitas yang terjadi, pendapatan yang dihasilkan oleh kelas atas dari 'sistem penggerak uang' tadi tidak sebanding dengan pendapat yang didapatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi. Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat dan produk domestik bruto (PDB) yang menurun, juga ketidakstabilan politik.

Apa yang dinyatakan oleh Stiglitz, setidaknya memberikan benang merah antara problem kesenjangan pendapatan di Indonesia maupun AS, yaitu adanya eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin, dengan melakukan praktik penggelapan pajak, monopoli pasar, dan memanfaatkan ketidakseimbangan informasi pasar finansial.

Terkait kesenjangan pendapatan ini, Stiglitz menawarkan solusi yang sangat menarik, yaitu menahan kelebihan pendapatan pada kelompok kaya, menguatkan kelompok menengah, dan menolong masyarakat yang ada pada kelompok miskin. Lantas, mengapa solusi ini menarik?

Solusi yang ditawarkan oleh sang ekonom peraih Nobel Ekonomi ini menarik karena relevansinya dengan apa yang dihadirkan oleh sistem ekonomi Islam yang booming di Indonesia akhir-akhir ini. Seperti halnya pengurangan praktik rent seeking yang bertujuan agar kesejahteraan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir orang. Tentu hal ini menjadi spirit utama ekonomi Islam di mana kesejahteraan umat merupakan tujuan utama dibandingkan kesejahteraan individu sehingga harta menjadi lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan jika dimiliki segelintir orang. (QS al-Hasyr [59]: 7).

Ekonomi Islam juga menganjurkan agar para pelaku bisnis lebih bertanggung jawab dan siap menerima risiko dalam segala aktivitas ekonomi yang akan dilalui. Sebab, usaha tanpa adanya risiko kerugian akan cenderung merugikan orang lain (HR Ahmad). Dengan demikian terjadi ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Hal inilah yang harus dihindari.

Dalam hal menahan kelebihan pendapatan pada golongan kaya, menguatkan golongan menengah, dan menolong masyarakat yang ada pada golongan miskin. Menahan kelebihan kelompok atas dalam sistem ekonomi Islam diaplikasikan dalam bentuk perintah untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah bagi golongan kaya. Sedangkan sasaran ketiganya memang golongan miskin. Dengan demikian, apa yang disebutkan Stiglitz dengan menolong masyarakat golongan miskin adalah dengan zakat, infak, dan sedekah (Adz-Dzariyat[51]: 19).

Kesenjangan pendapatan dianalogikan layaknya sebuah kapal besar yang di dalamnya terdapat dua golongan, yaitu golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya berada di atas, sedangkan golongan miskin di bawah. Jika kelompok yang di atas tidak memberikan pertolongan kepada golongan di bawah, golongan di bawah akan melubangi kapal guna mendapatkan air. Jika tidak melarang dan memberi bantuan, mereka akan tenggelam. (HR at-Tirmidzi).

Demikianlah yang akan terjadi jika kesenjangan pendapatan masih terus 'dipelihara'. Akibatnya, hancurnya sebuah negara sebab ketidakseimbangan antara pendapatan golongan kaya dan golongan miskin. (haluankepri.com)