NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha meminta perumusan harga bahan bakar minyak (BBM) yang harga dasarnya (MOPS) yang mengikuti harga minyak dunia harus disampaikan secara terbuka oleh pemerintah. Menurutnya keterbukaan ini sangat penting agar rakyat tidak langsung diharapkan dengan harga BBM yang langsung mengkuti mekanisme pasar dan kehadiran negara dirasakan ada. Negara harus mengevaluasi harga BBM satu bulan, tidak kurang dari itu.

''Makin sering mengumumkan perubahan harga, baik pemerintah jujur saja pada rakyat BBM diserahkan pada mekanisme pasar. Kalau itu terjadi, ya tentu melanggar UUD. Makanya pemerintah harus transparan dalam menentukan harga BBM,'' katanya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dirinya menyebutkan, DPR sudah meminta harga BBM ditetapkan sebulan sekali. DPR ingin memproteksi agar harga BBM tidak mengikuti mekanisme pasar murni.  Kalau harga minyak dunia mendadak turun, rakyat harus membayar BBM lebih mahal dari seharusnya. Bagi dirinya ini  tidak masalah selama disampaikan terbuka. Juga sebalikanya jika harga minyak dunia naik, negara memberi subsidi. ''Harus ada alokasi tambahan. Sehingga rakyat punya kepastian, meski buat pemerintah ada dilema, satu sisi ikuti mekanisme pasar, di satu sisi juga melakukan intervensi harga,'' ujarnya.

Dalam perhitungan awal, diakui Satya Kementerian ESDM sudah menyampaika cara menghitung harga BBM dan mengevaluasi MPOS tiap dua pekan sekali. Ia menggaris bawahi kesepakatan berasama pengalihan subsidi BBM bertujuan agar subdisi untuk sektor produktif jadi lebih besar. Mayoritas yang harus disubsidi adalah para pengguna premium, mereka yang harus dipastikan menerima pengalihan subsidi.

Ia menilai, penting untuk memastikan ada jaring pengaman bagi rakyat saat harga BBM harus naik dan ini bukan hanya tugas Kementerian ESDM, tapi juga tugas kementerian di bawah lingkup perekonomian.

Menurutnya, harus ada pola sosialisasi baru. Energi murah dan bersih ada pada gas alam. Karena tak perlu impor, harga gas alam bisa dikontrol sendiri.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menuding pemerintah tidak transparan dalam menentukan harga BBM. Jadi, wajar saja masyarakat menaruh curiga dengan penaikan harga sesuai dengan harga keekonomian tersebut. “Jangan salahkan masyarakat kalau menuduh adanya praktik manipulatif di dalamnya,” kata Marwan.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama keputusan melepas harga BBM berdasarkan harga minyak dunia. Sebab, tidak semua masyarakat bisa memahaminya.

Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, kata Marwan, masyarakat akan lebih paham. Selain itu, pemerintah juga harus transparan dalam membuka formula hitungan penaikan harga BBM ke publik.

“Kalau memungkinkan, angka dasar penghitungan dalam menetapkan harga BBM juga turut dipublikasikan,” ujarnya.

Marwan melihat, pemerintah tidak melakukan perbaikan dalam memublikasikan formula penentuhan harga BBM sesuai dengan harga keekonomian tersebut. “Penaikan harga BBM kali ini tidak perlu dihebohkan,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat bisa menerimanya karena pemerintah sudah menerapkan kebijakan harga sesuai dengan harga keekonomian.

Sementara, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, fluktuasi harga minyak dunia bisa menjadikan harga BBM kembali naik. Tapi penaikan tidak akan terlalu tinggi dari harga BBM saat ini. “Harga BBM bisa saja naik lagi. Tetapi penaikannya tidak sampai Rp 5.000 atau Rp 2.000 per liter,” ujarnya

Menurut dia, perkiraan penaikan ini berdasarkan grafik tren perubahan harga minyak. Melihat grafik tersebut, kata Wiratmaja, diperkirakan penaikan harga BBM nasional tidak akan terlalu tinggi. Kenaikan ini akan terus dievaluasi setiap dua mingguan. [agus]