NERACA

Jakarta - Pemerintah telah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis Premium pada awal tahun 2015. Hal ini membuat pergerakan harga Premium mengikut pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kebijakan kenaikan harga BBM tersebut biasanya akan diikut dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya seperti ongkos angkutan dan harga sembako. Hal ini tentu membuat kehidupan rakyat kian tercekik.

Untuk itu, Ketua Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha meminta pemerintah bersikap serius dalam menunjukkan komitmennya menurunkan harga barang pokok. "Dalam kondisi seperti ini buruh-buruh di Bekasi sedikit lebih diuntungkan karena mereka memiliki upah lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta," kata Toha di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Toha juga menilai kebijakan pencabutan subsidi tersebut merupakan awal dari kekacauan ekonomi, terutama bagi para buruh dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. "Kalau kita sebenarnya kecewa dengan pemerintah yang menarik subsidi BBM, yang itu membuat awal kekacauan secara ekonomi. Inikan sesuatu yang belum pernah‎ sebelumnya," terangnya.

Kekacauan bagi buruh bertambah ketika penurunan harga BBM pada awal tahun itu juga tidak dibarengi dengan penurunan harga bahan pokok di pasaran.

Seperti diketahui, pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar pada 28 Maret 2015 dengan masing-masing Rp 500 per liter. Dengan demikian, Premium dibandrol Rp 7.400 per liter dan Solar Rp 6.900 per liter.

Sementara itu, Jelang pelaksanaan bulan puasa yang jatuh pada Juni 2015, pemerintah mulai bergerak. Berkoordinasi soal harga kebutuhan pokok, transportasi yang bisa berujung pada pembengkakan inflasi. Pemerintah Jokowi harus mampu menjaga inflasi pada target level 4 plus minus 1 persen dalam APBN-P 2015.

Deputi Bidang Statistik, Distibusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo mengaku, rapat koordinasi hari ini membahas soal realisasi inflasi Maret sebesar 0,17 persen. "Tapi masih ada yang jadi perhatian, yakni harga beras kenapa masih naik. Padahal harga gabah di tingkat petani turun. Lalu harga terigu, gula stabil tapi kita enggak boleh lengah harus dijaga seperti harga daging, ayam yang turun terus sehinggatakutnya peternak segan meneruskan," terang dia.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menambahkan, banyak komponen yang dibahas pemerintah menjelang Ramadhan, diantaranya faktor inflasi bahan makanan.

"Beras, telur, ayam, daging dan minyak goreng. Kita harus mengendalikan inflasinya lebih rendah. Di bulan lalu kan sisi komponen bahan makanan relatif terkendali. Kita pastikan ketersediaan pasokan menjelang lebaran," jelas dia.

Di sisi lain, Perry memandang, kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM sangat bagus untuk mengendalikan inflasi. Perubahan inflasi dari kebijakan tersebut tidak terlalu besar seperti dulu saat menyesuaikan harga BBM dengan jumlah besar dan berdampak ke inflasi secara signifikan.

Pemerintah telah resmi menerapkan harga terbaru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis premium dan solar yang mengalami kenaikan sebesar Rp500 per liternya. Pasca pengunguman lewat situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, beberapa pedagang langsung bereaksi untuk menaikkan harga kebutuhan pokok yang dijualnya. Namun begitu, pejabat Kementerian Perdagangan mengklaim bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok masih minim.

Seperti dilansir dari laman Antara, Rabu (1/4), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menyatakan kenaikan BBM hanya dampak minim terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. “Kenaikan harga BBM Rp500 per liter diperkirakan hanya akan memberikan dampak terhadap harga barang kebutuhan pokok tidak lebih dari dua persen," kata Srie.

Ia mengatakan, sejak ditetapkannya kenaikan harga BBM, berdasarkan hasil pantauan Kementerian Perdagangan pada 31 Maret 2015 lalu, harga barang kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan, bahkan mengalami penurunan dengan kisaran 0,06 persen untuk daging sapi sampai dengan 5,78 persen untuk cabai merah besar. “Kemendag akan terus melakukan pemantauan harga harian sebagai deteksi dini terjadinya kekurangan pasokan ataupun bila adanya hambatan distribusi yg mengakibatkan tingginya harga,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan, lanjut Srie, juga akan terus menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui pasokan hasil produksi dalam negeri maupun dari impor bila sangat diperlukan sebagai upaya terakhir bila terjadi defisit untuk menjaga tingkat inflasi. “Sebagai target stabilisasi harga, Kemendag mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Dan indikator harga ideal sebagai referensi harga atau harga acuan yang telah memperhitungkan keuntungan yang cukup bagi petani dan harga yang wajar dan terjangkau di tingkat konsumen,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa pada Maret 2015 tercatat mulai adanya inflasi yaitu sebesar 0,17 persen, setelah sebelumnya pada Januari dan Februari mengalami deflasi. Secara keseluruhan tahun kalender 2015, meskipun Maret terjadi inflasi, masih tercatat deflasi 0,44 persen. Karena Januari tercatat deflasi 0,24 persen dan Februari deflasi 0,36 persen.