PTSP DKI Wajib Syaratkan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan - Terkait Proses Perizinan

NERACA

Jakarta - Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mewajibkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh DKI Jakarta mensyaratkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses perizinan. Ahok, sapaan akrabnya, juga menginginkan seluruh outlet BPTSP mulai dari Kantor Walikota sampai Kelurahan diharapkan bisaonlinedengan sistem kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan agar lebih mudah diakses oleh penduduk DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Ahok dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan Regional Jakarta tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Pekerja Kontrak Perorangan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/4).

Saat ini, outlet PTSP terdapat di lima Kantor Walikota, seluruh kantor kecamatan dan kelurahan diseluruh DKI Jakarta.Dengan adanya statemen dari Gubernur DKI Jakarta tentang perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dirinya berharap agar seluruh proses perizinan sudah mensyaratkan hal tersebut.

Selain itu, sekitar 15 ribu pekerja kontrak perorangan yang akan dipekerjakan di SKPD/UPD dan di 267 kelurahan se-DKI Jakarta didaftarkan dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta. Pekerja Kontrak Perorangan iniadalah pekerja penangan segera dan Pekerja Harian Lepasyang dilindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) yang iurannya dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dasar perhitungan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Rizani Usman, pekerja kontrak perorangan mempunyai risiko yang tinggi seperti menebang pohon-pohon tua yang ada di seluruh DKI Jakarta, membersihkan wilayah-wilayah yang terkena banjir serta memperbaiki fasilitas umum yang sudah rusak, sehingga diperlukanperlindungan sosial.

Sementara kepesertaanBPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta saat ini terdiri dari 46.334 peserta perusahaan dengan jumlah peserta tenaga kerja sebanyak 3.713.207orang. Hingga Februari 2015, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta telah membayarkan jaminan sebesar Rp614,3 miliar untuk seluruh program di mana jumlah yang terbesar dibayarkan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp574,7 miliar untuk 22.343orang peserta yang mengambil Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp26,7 miliar untuk 1.047 kasus kecelakaan kerja, Jaminan Kematian sebesar Rp11,8,5 miliar untuk 574 kasus. [kam]

BERITA TERKAIT

TAXI Siap Penuhi Panggilan Terkait PKPU

NERACA Jakarta - PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) menyatakan telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait…

Ini Tanggapan Menko Polhukam Terkait Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah

Ini Tanggapan Menko Polhukam Terkait Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah NERACA Jakarta - Prabowo saat konferensi Nasional Partai gerindra 17…

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018 NERACA Depok - ‎Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA secara rutin…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kominfo Blokir Ratusan Aplikasi Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komifo) kembali memblokir ratusan aplikasi dan situs perusahaan teknologi…

Digital Perbankan Lebih Dari Sekedar Aplikasi

      NERACA   Jakarta - Executive Director Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia Leonardo Koesmanto mengatakan…

Bank Mantap Incar Kredit Tumbuh 40%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mantap mengincar pertumbuhan kredit sampai 40 persen sepanjang 2019, menyusul peningkatan kemampuan…