Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Judul ini ingin menggambarkan suasana kebatinan yang terucap dari pernyataan Menko Perekonomian dan Menteri ESDM ketika ditanya soal kenaikan BBM pada bulan ini. Sayang, memilukan dan memalukan, rasionalitas seorang menteri harus dipertaruhkan hanya ingin mengatakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya bahwa BBM harus dinaikkan karena hukum pasar, dan karena itu, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan fenomena ekonomi pasar.

Luar biasa langkah berani yg diambil oleh pemerintah tersebut. Dianggap luar biasa karena presiden "diam". Wapres berperan sebagai layaknya orang tua bijak, dan sang menko perekonomian dan menteri ESDM karena diperintahkan, mau tidak mau harus menyampaikan pengumuman harga BBM yang  naik lagi. Ada  satu pernyataan lagi yang menggelikan dari salah satu anggota DPR fraksi nasdem,yaitu Dr Kurtubi, yang mengatakan bahwa dengan kenaikan harga BBM, pemerintah supaya bisa menabung.

Hebat, pemerintah kali ini ternyata telah mengambil langkah yang secara sadar menambah beban kehidupan ekonomi masyarakat bertubi-tubi, dan semua dimaksudkan agar masyarakat terbiasa bisa hidup dalam lingkungan ekonomi berbiaya tinggi dan tunduk pada hukum pasar. Logika yang dibangun sangat disederhanakan dan di logis-logiskan dengan mengatakan bahwa harga BBM naik karena harga minyak dunia naik, dan nilai tukar rupiah sedang melemah.

Karena anda membeli BBM dengan mata uang rupiah, maka harus siap membayar dengan harga yang mahal. Karena itu, masyarakat diminta membiasakan bersikap rasional untuk selalu siap bila pemerintah menaikkan harga BBM. Pasti ketika ditanya tentang kenaikan TDL akan diperoleh jawaban yang sama. Jika demikian, maka pertanyaan besarnya adalah politik ekonomi negara ini mau dibuat seperti apa? Kalau membaca fenomena hari ini nampaknya akan diarahkan pada ekonomi pasar bebas yang liberal. Lantas nasibnya pasal 33 UUD 1945 bagaimana? Jangan-jangan ada yang sudah menyiapkan rancangan amandemen pasal 33 agar diganti dengan semangat yang full liberal.

Demokrasi Indonesia sudah liberal,sehingga sistem ekonominya juga pantas menjadi liberal. Ini yang patut untuk dipertanyakan oleh rakyat kepada pemerintah, MPR/DPR/DPD di seputar tentang politik ekonomi ke depan, khususnya terkait dengan politik ekonomi energi dan pangan. Wawasan Trisakti, Nawacita mau ditaruh dimana dengan fenomena ekonomi hari ini ketika ekonomi sudah berbiaya tinggi dan membebani rakyat.

Kebijakan negara tidak bisa dirancang seperti halnya dalam kebijakan bisnis atau kebijakannya para pedagang besar. Hal ini disebabkan karena muatan dari setiap kebijakan negara selalu mengandung unsur perlindungan, kemudahan, mengandung nilai problem solving, serta reward dan punishment.

Jika kebijakan negara tidak mencerminkan semangat itu, maka kebijakan negara dapat dinilai tidak proper dan kepemihakannya kepada kepentingan masyarakat dipertanyakan. Dalam kondisi ekonomi dalam negeri mengalami berbagai dilema dan trade off harusnya pemerintah jangan terkesan "panik" dalam mengambil kebijakan yang bersifat strategis.