Tim Ekonomi Jokowi Dinilai Buruk

Efek Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kamis, 02/04/2015

NERACA

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikembalikan pada mekanisme pasar membuktikan bahwa tim ekonomi Jokowi buruk. Mengingat, dalam kurun waktu enam bulan, pemerintahan Jokowi-JK sudah tiga kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dua kali menurunkan harga BBM. Kenaikan harga BBM terakhir dilakukan akhir pekan lalu, 28 Maret 2015.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan mengatakan harga BBm diserahkan pada mekanisme pasar mencerminkan buruknya mekanisme penetapan harga BBM, sehingga ini masuk dalam daftar rapor merah pemerintahan Jokowi-JK. Dia menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah kehilangan tajinya.

"Ini akibat buruknya tim ekonomi pemerintah yang terus membebani masyarakat. Dulu masyarakat berharap presiden baru, harapan baru. Tapi kok sekarang kenyataanya berbeda," kata Tulus di Jakarta, Rabu (1/4).

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuding pemerintah tidak menyiapkan skema atau kebijakan untuk menekan dampak harga BBM yang fluktuatif. Akibatnya, semua komoditas publik mengalami gejolak.

"Benar pemerintah pernah menurunkan harga BBM, tapi terbukti turunnya harga BBM tidak diiringi dengan turunnya harga-harga komoditas," kata Sudaryatmo.

Awalnya YLKI tidak masalah dengan kebijakan pemerintah mencabut BBM bersubsidi. Namun langkah ini justru membuat konsumen menjadi 'korban' kebijakan pemerintah.

Dia menyarankan pemerintah tidak menyerahkan pembentukan harga BBM pada mekanisme pasar. Sebab, itu sama artinya menyerahkan risiko dan beban perekonomian global pada konsumen.

"Selama ini mekanisme harga BBM dievaluasi setiap bulan. Lalu apa gunanya negara yang seharusnya jadi bumper," ujar Sudaryatmo.

Meski pemerintah selalu membantah dengan menyatakan pemerintah tak pernah menyerahkan penentuan harga BBM pada mekanisme pasar, pada kenyataannya justru sebaliknya. Secara tegas dia mengatakan, dengan menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme pasar, pemerintahan Jokowi-JK telah melanggar konstitusi. Pasalnya dalam undang-undang Migas menyebutkan bahwa harga migas tidak boleh mengikuti harga pasar.

"Buat apa ada negara kalau semua harga diserahkan ke pasar. Enak banget jadi pejabat. Konsumen menanggung perekonomian global," terangnya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah segera merombak politik kebijakan energi dan mengutamakan energi baru dan terbarukan. Sehingga sarana transportasi publik menjadi terintegrasi, manusiawi dan terjangkau.

Sedangkan menurut, Direktur Indef, Enny Sri Hartati meminta agar pemerintah mengkaji ulang terhadap kebijakan menaikan atau menurunkan harga BBM setiap bulannya. Mengingat meski setiap bulannya turun atau naik, akan mempersulit dunia usaha dalam menentukan patokan harga karena fluktuasi tiap bulannya. Dirinya memberikan masukan agar pemerintah melakukan evaluasi minimal enam bulan sekali, jangan tiap bulan. “Multiplier effect BBM terhadap komoditas lain sangat besar, jika harganya terus fluktuatif akan sulit dalam mengukur patokan, terutama untuk dunia usaha.” katanya.

Selain itu, selama ini pemerintah beralibi dengan depresiasi rupiah menjadi penyebab harga BBM saat ini naik, karena menjaga agar Pertamina tidak merugi. Padahal sampai dengan saat ini saja public tidak tahu harga ke ekonomian akan BBM. “BBM kan vital untuk semua, makanya pemerintah harus transparan dalam pengelolaan maupun managementnya, terutama Pertamina, karena dari dulu alasan rugi tapi tidak pernah dibuka ke publik,” tegasnya.

Melihat kondisi saat ini, jelas pemerintah dinilai tidak punya mekanisme kebijakan yang jelas, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan karena harus menanggung beban hidup yang lebih tinggi karena tidak ada kepastian dari kebijakan BBM. Karena fakta dilapangan jika BBM naik harga-harga ikut merangkak naik, tapi pada saat BBM turun harga tidak ikut turun, dan pada saat kemabli naik harga ikut merangsak naik. Ini yang sangat memberatkan karena imbas dari kebijakan ini lagi-lagi masyarakat yang jadi korban terutama masyarakat ekonomi menengah dan ke bawah. “Kebijakannya tidak terarah, makanya perlu diperjelas arah kebijakan atas BBM ini,” tandasnya. [agus]