Wapres Nilai LKPP Belum “Memuaskan”

Wapres Nilai LKPP Belum “Memuaskan”

Jakarta----Penilaian terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), terutama pada kementerian/lembaga (K/L) belum terlalu memuaskan. Meski diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kemajuan. "Tadi saya kira sudah cukup baik, tapi saya kira kita belum puas," kata Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Senin (19/9)

Menurut Boediono, LKPP pada pemerintah pusat tercatat sudah ada 53 K/L yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih 20-an K/L lagi yang kinerja laporan keuangannya belum mendapat predikat WTP. "Padahal jumlah instansi pemerintah di pusat ada 70 lebih," tambahnya.

Lebih jauh mantan Gubernur Bank Indonesia ini memuji ada sekitar 32 Pemda yang LKPD-nya mengalami kemajuan significan. Karena penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mendapat predikat WTP hingga 2011. Dibanding pada 2006, hanya ada 3 Pemda yang meraih predikat tersebut. Sayangnya, masihnya ada sekitar 400 Pemda yang belum meraih predikat WTP. "Laporan keuangan adalah hasil good governance, oleh karena itu harus dipenuhi," ungkapnya.’

Guru Besar FE UGM ini menambahkan setidaknya 3 langkah untuk meningkatkan performa laporan keuangan K/L maupun pemda. Langkah pertama adalah dibentuknya rencana aksi yang jelas. Lalu action plan tersebut harus bertitik tolak pada laporan BPK.

Kedua, pimpinan tiap instansi pemerintah harus memperbarui komitmennya dalam memperbaiki pelaporan keuangan. Komitmen itu merupakan syarat mutlak untuk mencapai sasaran yang diinginkan. "Ketiga, perlu assignment dari pimpinan. Pimpinan memberikan tugas kepada tim khusus untuk melaksanakan action plan dan mengawalnya," jelas Boediono.

Namun, menurutnya, perlu penambahan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan juga dalam menyusun laporan keuangan. Minimnya SDM yang bisa menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi terasa betul di daerah. Wapres menyarankan daerah maupun K/L yang masih terkendala SDM untuk meminta bantuan kepada Kementerian Keuangan. "Mungkin training perencanaan pembangunan perlu diubah juga untuk tujuan yang klop dengan ini. Training program itu akan jadi bagian dari action plan," kata Wapres.

Ditempar yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengaku pemerintah pusat, terutama K/L telah melalukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi dalam pelaporan keuangan menghasilkan kinerja yang luar biasa. "Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan kemajuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama 5 tahun tercermin dengan semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKKL dan meningkatnya kekayaan bersih pemerintah," ujarnya

Diakui mantan Dirut Bank Mandiri ini, masih terdapat beberapa permasalahan K/L yang perlu segera diselesaikan. Antara lain, terdapat pungutan PNBP dan penerimaan hibah langsung dikelola diluar mekanisme APBN. "Kemudian, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai serta pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak memadai," tuturnya.

Namun demikian Agus berharap kedepannya setiap K/L terus mengupayakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja laporan keuangannya dengan didampingi adanya reward and punishment. "Pemerintah menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada K/L berdasarkan penilaian kinerja dan akuntabilitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran," jelasnya.

Yang jelas, lanjut Agus, setiap temuan penyimpangan mesti ada sanksinya. "Pemerintah siap mengenakan sanksi administratif dan menindaklanjuti laporan BPK terkait dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Beragam Solusi Keuangan di GIIAS - Astra Berikan Nilai Tambah dari Sekedar Jual Mobil

Lesunya bisnis pasar otomotif dalam negeri tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk hadir di pameran tahunan GAIKINDO Indonesia International Auto…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BTN Ajak Siswa Bengkulu Perkuat Nilai Kebangsaan

Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…