Wapres Nilai LKPP Belum “Memuaskan”   

 Jakarta----Penilaian terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), terutama pada kementerian/lembaga (K/L) belum terlalu memuaskan. Meski diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kemajuan. "Tadi saya kira sudah cukup baik, tapi saya kira kita belum puas," kata Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Senin (19/9)

Menurut Boediono, LKPP pada pemerintah pusat tercatat sudah ada 53 K/L yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih 20-an K/L lagi yang kinerja laporan keuangannya belum mendapat predikat WTP. "Padahal jumlah instansi pemerintah di pusat ada 70 lebih," tambahnya.

Lebih jauh mantan Gubernur Bank Indonesia ini memuji ada sekitar 32 Pemda yang LKPD-nya mengalami kemajuan significan. Karena penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mendapat predikat WTP hingga 2011. Dibanding pada 2006, hanya ada 3 Pemda yang meraih predikat tersebut. Sayangnya, masihnya ada sekitar 400 Pemda yang belum meraih predikat WTP. "Laporan keuangan adalah hasil good governance, oleh karena itu harus dipenuhi," ungkapnya.’

Guru Besar FE UGM ini menambahkan setidaknya 3 langkah untuk meningkatkan performa laporan keuangan K/L maupun pemda. Langkah pertama adalah dibentuknya rencana aksi yang jelas. Lalu action plan tersebut harus bertitik tolak pada laporan BPK.

Kedua, pimpinan tiap instansi pemerintah harus memperbarui komitmennya dalam memperbaiki pelaporan keuangan. Komitmen itu merupakan syarat mutlak untuk mencapai sasaran yang diinginkan. "Ketiga, perlu assignment dari pimpinan. Pimpinan memberikan tugas kepada tim khusus untuk melaksanakan action plan dan mengawalnya," jelas Boediono.

Namun, menurutnya, perlu penambahan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan juga dalam menyusun laporan keuangan. Minimnya SDM yang bisa menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi terasa betul di daerah. Wapres menyarankan daerah maupun K/L yang masih terkendala SDM untuk meminta bantuan kepada Kementerian Keuangan. "Mungkin training perencanaan pembangunan perlu diubah juga untuk tujuan yang klop dengan ini. Training program itu akan jadi bagian dari action plan," kata Wapres.

Ditempar yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengaku pemerintah pusat, terutama K/L telah melalukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi dalam pelaporan keuangan menghasilkan kinerja yang luar biasa. "Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan kemajuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama 5 tahun tercermin dengan semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKKL dan meningkatnya kekayaan bersih pemerintah," ujarnya

Diakui mantan Dirut Bank Mandiri ini, masih terdapat beberapa permasalahan K/L yang perlu segera diselesaikan. Antara lain, terdapat pungutan PNBP dan penerimaan hibah langsung dikelola diluar mekanisme APBN. "Kemudian, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai serta pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak memadai," tuturnya.

Namun demikian Agus berharap kedepannya setiap K/L terus mengupayakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja laporan keuangannya dengan didampingi adanya reward and punishment. "Pemerintah menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada K/L berdasarkan penilaian kinerja dan akuntabilitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran," jelasnya.

Yang jelas, lanjut Agus, setiap temuan penyimpangan mesti ada sanksinya. "Pemerintah siap mengenakan sanksi administratif dan menindaklanjuti laporan BPK terkait dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," imbuhnya. **cahyo