Tingkat Kesejahteraan Petani Menurun

Kamis, 02/04/2015

NERACA

Jakarta – Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Maret 2015 mengalami penurunan 0,64 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,23 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,42 persen. "NTP menurun 0,64 persen. Ini mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semua sektor menurun," kata Kepala Badan BPS Suryamin dalam paparannya di Jakarta, Rabu (1/4).

Berdasarkan hasil pemantauan BPS untuk harga-harga pedesaan di 33 Provinsi pada Maret ini, NTP nasional turun 0,64 persen, yaitu dari 102,19 menjadi 101,53. Penurunan NTP pada Maret disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.

Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya NTP pada seluruh subsektor, yaitu tanaman pangan sebesar 1,21 persen, hortikuultura 0,60 persen, tanaman perkebunan rakyat 0,15 persen, peternakan 0,43 persen dan perikanan 0,25 persen.

Pada kesempatan berbeda, Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengatakan Kenaikan harga BBM pada sector pertanian akan berdampak besar, terutama dalam cost produksinya.

menurutnya dampaknya langsung terjadi pada harga sarana produksi sedangkan dampak tidak langsung terjadi pada biaya logistic dan transportasi distribusi produk pertanian. Biaya produksi yang meningkat sementara tidak diimbangi dengan peningkatan produksi maupun harga panen yang cenderung tetap, akan mengakibatkan pendapatan usaha tani mengalami penurunan.

“Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak kenaikan harga BBM menyebabkan usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani karena adanya kenaikan sewa jasa alsintan seperti traktor, pompa air,power trhesherdan usaha penggilingan padi (RMU). Selain itu juga akan menyebabkan menurunnya profitabilitas berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah,” kata Rofi.

Dirinya menyebut kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah pada akhirnya akan sia-sia karena kenaikan harga gabah tidak dapat diorientasikan kepada keuntungan bagi petani, namun lebih banyak untuk menutup biaya produksi. Selain itu, jika pola kenaikan BBM yang bersifat fluktuatif berdasarkan harga pasar terus dipertahankan, sesungguhnya akan membuat sektor pertanian dalam ketidakpastian produksi dan instabilitas harga di pasaran.

“Adapun alasan Pemerintah bahwa pengalihan subsidi BBM diperlukan untuk perbaikan sarana dan infrastruktur pertanian, tak kunjung jelas aplikasi dan orientasinya hingga kini. Padahal sektor pertanian berkontribusi bentar dalam pembangunan nasional, seperti pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. [agus]