Tingkat Kesejahteraan Petani Menurun

NERACA

Jakarta – Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Maret 2015 mengalami penurunan 0,64 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,23 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,42 persen. "NTP menurun 0,64 persen. Ini mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semua sektor menurun," kata Kepala Badan BPS Suryamin dalam paparannya di Jakarta, Rabu (1/4).

Berdasarkan hasil pemantauan BPS untuk harga-harga pedesaan di 33 Provinsi pada Maret ini, NTP nasional turun 0,64 persen, yaitu dari 102,19 menjadi 101,53. Penurunan NTP pada Maret disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.

Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya NTP pada seluruh subsektor, yaitu tanaman pangan sebesar 1,21 persen, hortikuultura 0,60 persen, tanaman perkebunan rakyat 0,15 persen, peternakan 0,43 persen dan perikanan 0,25 persen.

Pada kesempatan berbeda, Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengatakan Kenaikan harga BBM pada sector pertanian akan berdampak besar, terutama dalam cost produksinya.

menurutnya dampaknya langsung terjadi pada harga sarana produksi sedangkan dampak tidak langsung terjadi pada biaya logistic dan transportasi distribusi produk pertanian. Biaya produksi yang meningkat sementara tidak diimbangi dengan peningkatan produksi maupun harga panen yang cenderung tetap, akan mengakibatkan pendapatan usaha tani mengalami penurunan.

“Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak kenaikan harga BBM menyebabkan usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani karena adanya kenaikan sewa jasa alsintan seperti traktor, pompa air,power trhesherdan usaha penggilingan padi (RMU). Selain itu juga akan menyebabkan menurunnya profitabilitas berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah,” kata Rofi.

Dirinya menyebut kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah pada akhirnya akan sia-sia karena kenaikan harga gabah tidak dapat diorientasikan kepada keuntungan bagi petani, namun lebih banyak untuk menutup biaya produksi. Selain itu, jika pola kenaikan BBM yang bersifat fluktuatif berdasarkan harga pasar terus dipertahankan, sesungguhnya akan membuat sektor pertanian dalam ketidakpastian produksi dan instabilitas harga di pasaran.

“Adapun alasan Pemerintah bahwa pengalihan subsidi BBM diperlukan untuk perbaikan sarana dan infrastruktur pertanian, tak kunjung jelas aplikasi dan orientasinya hingga kini. Padahal sektor pertanian berkontribusi bentar dalam pembangunan nasional, seperti pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Klaim Pembiayaan Utang Lewat Pinjaman Menurun

  NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan andil instrumen pembiayaan utang melalui…

Petani Penerima Bantuan Kementan Wajib Jual Gabah ke Pemerintah - Sektor Primer

NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik menginginkan petani penerima bantuan dari Kementerian Pertanian wajib menjual sebagian gabahnya ke…

Nilai Tukar Petani Sumsel Turun 0,86 Persen

Nilai Tukar Petani Sumsel Turun 0,86 Persen NERACA Palembang - Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Maret 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…