NERACA

Jakarta –  Isu merebaknya adanya perbudakan anak buah kapal (ABK) dari kapal asing di Benjina, Maluku bisa mengancam industri perikanan Indonesia. Pasalnya, isu ini akan membuat sektor perikanan dalam negeri diboikot negara lain.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, Amerika Serikat dan Eropa merupakan negara yang mengancam adanya boikot perikanan Indonesia. Maka itu, dia menegaskan bahwa permasalahan perbudakan ABK ini harus serius ditangani.

"Ini menyangkut warga negara asing dan menjadi isu internasional. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah khusus, dunia akan melihat ini. Kita harus tangani masalah ini sangat serius," tegas Susi di Jakarta, Rabu (1/4).

Susi menuturkan, kapal asing bernama Pusaka Benjina Resources ini berasal dari Thailand dan menjadikan warga negara Thailand, Burma dan Kamboja menjadi budak. Kapal berbau nama Indonesia itu bahkan kerap memperlakukan para budak seenaknya. "Ada kasus penahanan sendiri dari perusahaan bagi ABK yang nakal dan mabok. Dalam dunia korporasi itu tidak sepatutnya," terangnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menegaskan agar kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources di Benjina perairan Kepulauan Maluku harus segera diselesaikan karena akan berpengaruh negatif pada semua sektor.

"Harus cepat kita laksanakan, mudah-mudahan. Kalau tidak ambil action tentunya berpengaruh ya, nanti harus dilihat, siapa yang mengoperasikan kapal tersebut, siapa awak kapalnya dan dari negara mana," katanya.

Dia mengatakan, dasar hukum untuk menjerat para pelaku sebenarnya sudah ada. Pemerintah Indonesia turut  meratifikasi ketentuan internasional yang tercantum dalam aturan  International Labour Organization (ILO).

"Soal isu perbudakan, Indonesia dan juga Thailand sudah meratifikasi regulasinya ILO. Itu kalau nggak salah ILO Nomor 99 sama ILO Nomor 105. Nah kita sekarang sedang dikaji, kalau menghadapi perbudakan seperti ini, bersama-sama  kita gunakan dua ILO itu untuk mengambil langkah-langkah ke depannya, siapa yang harus mengambil keputusan dan tindakan apa yang harus diambil," jelasnya.

Dari keterangan Indroyono, saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan investagasi terkait dengan kasus perbudakan tersebut. Pemerintah Indonesia sedangkan mencari bukti-bukti perbudakan. "Hari ini sedang dicek di lapangan," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung mengatakan bahwa praktik perbudakan merupakan kejahatan kemanusiaan‎ yang tidak dapat ditolerir dan jelas merugikan negara. Dan perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) yang dilakukan bukan dari kapal Indonesia, melainkan kapal-kapal Thailand yang dioperasikan oleh PT Pusaka Benjina Resources berlokasi di Benjina, Maluku.

"Dengan adanya pemberitaan itu, dikhawatirkan hal ini membuat nama Indonesia menjadi tercemar, makanya kami (KKP) menolak  perbudakan pada usaha perikanan di Indonesia," ujarnya

Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor  hasil perikanan tahun 2014 mencapai US$ 4,6 miliar, meningkat sekitar 9% dari US$ 4,2 miliar di tahun 2013. Ekspor ke AS tahun 2014 sebesar US$ 1,84 miliar dari US$ 1,33 miliar, atau meningkat sebesar 27%. Komoditas utama ekspor ke AS tahun 2014 adalah udang dengan volume 107.424 ton senilai US$ 1,28 miliar, kepiting dan rajungan  dengan volume 10.833 ton senilai US$ 277 juta, dan tuna dengan volume 22.000 ton dengan nilai sebesar US$ 128 juta. [agus]