NERACA

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang merupakan momok bagi Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (MJK). Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah kembali memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis premium penugasan di luar Jawa-Bali dan solar subsidi masing-masing Rp500 per liter.

Per 28 Maret 2015 lalu, harga premium penugasan di luar Jawa-Bali menjadi Rp7.300 dari sebelumnya Rp6.800 per liter pada 1 Maret 2015 dan solar bersubsidi dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.

Kenaikan tersebut dikarenakan peningkatan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah dalam periode sebulan terakhir. Namun, pemerintah memutuskan besaran kenaikan harga BBM tidak murni sesuai indeks pasar karena memperhatikan juga kestabilan sosial ekonomi, pengelolaan harga, dan logistik.

Kenaikan harga BBM bersubsidi sejatinya sudah cukup alasan. Tujuan utamanya untuk mengurangi Utang Luar Negeri (ULN) dan menyehatkan kembali perekonomian Indonesia dan harapannya dampak baik itu segera dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Turun – naiknya harga BBM ini membuat rakyat kecil kian menjerit. Bagaimana tidak?  Kenaikan BBM yang terjadi baru-baru ini mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pangan dan non pangan turut melambung. Selain berimplikasi naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM juga akan mengakibatkan munculnya pengangguran.

"Pada titik tertentu, dampak kenaikan BBM paling dirasakan oleh masyarakat miskin," kata Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay 

Saleh menilai kenaikan BBM akhir Maret lalu datang tiba-tiba. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif, terutama segera memverifikasi data kemiskinan yang ada. Harapannya, setelah validasi data dilakukan, penndistribusian bantuan melalui program kartu keluarga sejahtera yang sudah diprogramkan dapat egera diimplementasikan.

"Setidaknya, mereka bisa menyesuaikan diri untuk masa tiga bulan ke depan," tutur dia.

Selain itu, program-program lain seperti KUBe (kelompok usaha Bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), dan lain-lain juga sebaiknya segera diimplementasikan. Program-program itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Penciptaan lapangan kerja sangat penting dalam suasana seperti ini.

"Selain untuk meringankan keluarga sasaran, penciptaan lapangan kerja juga diyakini akan berdampak langsung bagi masyarakat di sekitarnya," ungkap dia