Tinjau Ulang Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015

Harga BBM Terus NaikP

Sabtu, 04/04/2015

NERACA

Sejumlah kalangan meminta agar pemerintah meninjau ulang atas Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, yang menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada mekanisme pasar.

"Mudah-mudah kita di DPR bisa sepakat untuk mengusulkan kepada pemerintah memperbaiki dan meluruskan peraturan pemerintah (PP) maupun Permen yang mengatur harga BBM," kata anggota DPR Kurtubi, Selasa (31/3/2015).

Sebab, kata Kurtubi, jika kita ikut harga pasar terus menerus pastinya akan berakibat pada rakyat, ketika harga BBM naik pasti semua barang dan jasa pasti naik, tapi jika harga BBM turun belum tentu harga barang dan jasa ikut turun.

"Nah buat apa kita mengagendakan dampak negatifnya yang menonjol untuk kenaikan BBM, artinya kenaikan barang dan jasa dan penurunan daya beli masyarakat," katanya.

Lebih jauh Kurtubi mengtakan, jika memang tujuannya kenaikan harga BBM ini untuk mengurangi subsidi. "Sekali setahun saja, sehingga kalangan bisnis maupun rakyat tidak bingung, sekarang kalau sebulan sekali, kita bingung menetapkan ongkos angkut dan rakyat juga pasti pusing," imbuhnya.

Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, dampak dari kenaikan BBM ini tidak bisa begitu cepat untuk mengatasi harga-harga yang sudah terlanjur naik.

"BBM di Indonesia tidak bisa mengikuti harga pasar, pastinya lebih banyak mudorotnya dari pada manfaatnya," pungkasnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartatimengatakan, kebijakan penghapusan subsidi BBM membuat harga BBM dilempar ke harga pasar. Akibatnya, harga BBM naik-turun dengan mudah karena mengacu harga minyak dunia yang berfluktuasi. Apalagi kata dia, pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas.

Bahkan, Enny menyebut pemerintah tak memiliki perencanaan kebijakan yang baik. Hal itu yang dinilai Enny sama dengan cara mengelola ala warkop yang terbilang sederhana.

"Karena dengan menghapus subsidi kan artinya tidak memperhitungkan secara komprehensif. Kita setuju pengurangan subsidi tapi kan kalau seperti ini tidak rasional," kata dia.

Pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium untuk Wilayah Penugasan luar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali (Jamali), naik masing-masing Rp 500 per liter dari harga lama.

Akibat Kenaikan BBM

Pemerintah sepertinya tak sepenuhnya mampu mengendalikan harga barang di pasaran. Apalagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berfluktuatif karena mengikuti harga pasar dunia, membuat penyesuain harga barang dan jasa menjadi butuh waktu yang tidak sebentar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel, Hj Farida Wariansi, mengakui sulit mengontrol harga barang. Karena pedagang memiliki alasan sendiri yang terbilang logis. Alhasil, penurunan harga barang pun tak semudah membalik telapak tangan.

"Pedagang beralasan waktu membelinya masih mahal, jadi mereka pun tidak bisa langsung menurunkan harga barang yang dijualnya saat harga BBM sudah diturunkan," tutur Farida.

Menurut Farida, perlu waktu untuk penyesuaian harga, karena pedagang sebelumnya sudah terlanjur membeli barang dagangannya dengan harga mahal. Jadi begitu harga BBM turun, pedagang pun tak serta merta menurunkan harga barang dagangannya. Biasanya untuk penyesuaian harga butuh waktu hingga sebulan.

"Kemarin saat harga BBM naik, sejumlah harga barang atau kebutuhan pokok tak langsung naik. Karena memang pedagang membelinya saat harga masih belum naik. Setelah beberapa minggu, atau sekitar sebulan, harga barang baru mereka naikkan, karena mereka beralasan baru membeli dengan harga baru," paparnya.