NERACA

Pengaduan masyarakat mengenai masalah kartu kredit dan ATM terus mengalami peningkatan. Pemerintah sudah membuka saluran pengaduan masyarakat di Direktorat Perlindungan Konsumen tahun 2013 akibat maraknya pelanggaran dalam sistem pembayaran non-tunai.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ida Nuryanti, yang menyebutkan bahwa masyarakat sekarang paham ke mana harus mengadu terkait pelanggaran dalam sistem pembayaran non-tunai

Menurut Ida Nuryanti, yang hadir sebagai pembicara dalam seminar "Pahami Hak-Hak Konsumen Jasa Sistem Pembayaran" , sejak di buka saluran pengaduan masyarakat di Direktorat Perlindungan Konsumen tahun 2013, laporan masuk sudah mencapai sekitar 940 laporan dan 78 di antaranya adalah kasus perbankan seperti kartu kredit dan transaksi anjungan tunai mandiri (ATM). "Namun tidak semua pengaduan itu terkait pelanggaran perbankan berat. Bahkan, sebagian besar bersifat konsultasi terhadap masalah perbankan," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Ida juga menyampaikan konsumen jasa pembayaran non-tunai, setiap penerbitan instrumen non-tunai, seperti e-money, ATM, kartu kredit dan produk lain, harus seizin BI.

Karena lanjut Ida, sistem pembayaran melalui instrumen itu gampang di-hack (dijebol) dan berpotensi timbulnya kerugian.

Nantinya pihak BI akan melakukan pencegahan melalui evaluasi setiap ada modus pelanggaran dan tidak setiap bank mendapat izin menerbitkan instrumen pembayarannon-tunai.

"Saat ini hanya 111 bank yang mendapatkan izin BI menerbitkan instrumen kartu kredit dan ATM. Untuk bank yang mendapat izin menerbitkan e-money baru 20 bank," terangnya.