Keluhan Masyarat Mengenai ATM Masih Tinggi

NERACA

Pengaduan masyarakat mengenai masalahkartu kreditdan ATM terus mengalami peningkatan. Pemerintah sudah membuka saluran pengaduan masyarakat di Direktorat Perlindungan Konsumen tahun 2013 akibat maraknya pelanggaran dalam sistem pembayaran non-tunai.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ida Nuryanti, yang menyebutkan bahwa masyarakat sekarang paham ke mana harus mengadu terkait pelanggaran dalam sistem pembayaran non-tunai

Menurut Ida Nuryanti, yang hadir sebagai pembicara dalam seminar "Pahami Hak-Hak Konsumen Jasa Sistem Pembayaran" , sejak di buka saluran pengaduan masyarakat di Direktorat Perlindungan Konsumen tahun 2013, laporan masuk sudah mencapai sekitar 940 laporan dan 78 di antaranya adalah kasus perbankan seperti kartu kredit dan transaksianjungan tunai mandiri (ATM). "Namun tidak semua pengaduan itu terkait pelanggaran perbankan berat. Bahkan, sebagian besar bersifat konsultasi terhadap masalah perbankan," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Ida juga menyampaikan konsumen jasa pembayaran non-tunai, setiap penerbitan instrumen non-tunai, seperti e-money, ATM, kartu kredit dan produk lain, harus seizin BI.

Karena lanjut Ida, sistem pembayaran melalui instrumen itu gampang di-hack (dijebol) dan berpotensi timbulnya kerugian.

Nantinya pihak BI akan melakukan pencegahan melalui evaluasi setiap ada modus pelanggaran dan tidak setiap bank mendapat izin menerbitkan instrumen pembayarannon-tunai.

"Saat ini hanya 111 bank yang mendapatkan izin BI menerbitkan instrumen kartu kredit dan ATM. Untuk bank yang mendapat izin menerbitkan e-money baru 20 bank," terangnya.

BERITA TERKAIT

Kadar Gula Darah Tinggi Bahayakan Kesehatan

Upaya menjaga kadar gula darah dan membatasi asupan makanan bergula tak cuma harus diterapkan untuk penderita diabetes, tapi juga semua…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Sinkronisasi Pusat – Daerah Masih Jadi Hambatan Investasi

      NERACA   Jakarta - Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…