RI Jadi Pasar Tenaga Kerja Asing

APABILA GAGAL MANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI

Rabu, 01/04/2015

Jakarta- Di tengah maraknya persaingan tenaga profesional asing yang mendapatkan hak pengakuan di bawah naungan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pekerja Indonesia harus berbenah diri meningkatkan keterampilan yang lebih tinggi untuk memanfaatkan bonus demografi. Apabila Indonesia gagal memanfaatkan momen ini, MEA justru akan membuka pintu lebar bagi tenaga profesional dari negara ASEAN masuk ke Indonesia. Hal ini tentunya akan menambah angka pengangguran di kalangan terdidik.

NERACA

Kepala Lembaga Demografi UI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengingatkan agar pemerintah bisa memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia. Karena menurut dia, bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pada 2012 jumlah penduduk nonproduktif yang ditanggung penduduk produktif di sejumlah kota sudah di bawah 50%. Dia memprediksi, pada 2045 komposisi penduduk produktif dan nonproduktif seimbang, yakni 50:50. “Puncak bonus demografi kita, yaitu 100 penduduk produktif menanggung 44 penduduk nonproduktif, terjadi pada 2030-an. Artinya, jumlah penduduk usia produktif mencapai dua sepertiga dari total penduduk. Ini perlu disiapkan sejak sekarang,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (31/3)

Dia menilai sejauh ini belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi, padahal generasi muda itulah yang penting disiapkan mulai dari sekarang. “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, bonus demografi yang kita alami ya terlewati begitu saja, gagal dimanfaatkan. Generasi muda sekarang nantinya akan menjadi orang tua yang masih miskin,” katanya.

Menurut dia, sebenarnya bonus demografi yang akan dialami Indonesia menjadi potensi besar untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara berinvestasi lebih besar pada sumber daya manusia (SDM). “Sekarang ini, bonus demografi masih potensi. Tergantung mau disiapkan serius agar potensi ini sia-sia atau tidak? Pemerintah perlu mengintegrasikan lima prasyarat yang harus dipenuhi," ucapnya.

Menurut dia, kelima prasyarat itu, antara lain SD yang berkualitas, bisa terserap lapangan kerja, dan program KB berjalan optimal untuk bisa memanfaatkan potensi bonus demografi secara maksimal. “Ada banyak negara mengalami bonus demografi, tetapi banyak juga yang gagal memanfaatkan. Afrika Selatan gagal, Brazil tidak terlalu berhasil. Namun, Korea Selatan dan Tiongkok berhasil,” kata Sonny.

Pemasok Tenaga Kerja

Pengamat ekonomi dari LIPI, Latief Adam mengatakan konsep bonus demografi ini kondisi saat jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia nonproduktif. Dengan kondisi itu, tingkat ketergantungan penduduk di negara ini sangat rendah yang membuat penduduk usia produktif bisa lebih fokus mengembangkan potensi dirinya.

"Artinya Indonesia mempunyai potensi pemasok tenaga kerja, terutama di negara-negara yang usia produktif kecil seperti Singapura dan Thailand," ujarnya kemarin.

Lebih lanjut Latief mengatakan berdasarkan studi Bank Dunia, bonus demografi berkontribusi sekitar 50% terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Diperkirakan, jumlah penduduk Indonesia bakal mencapai 255,5 juta jiwa pada 2015. Itu sekitar 43 % dari total penduduk Asean, Indonesia menguasai 38 % dari seratus penduduk usia produktif di ASEAN.

"Namun, bagaimanapun kita juga harus tetap sadar bahwa ada beberapa masalah besar yang bisa dikatakan masalah klasik yang memperlambat langkah maju bangsa ini. Bonus demografi yang datang dalam kondisi minim lapangan pekerjaan adalah bencana.,"keluhnya.

Latief mengatakan masih buruknya kondisi infrastruktur seperti masalah “lagu lama”. Lihat saja hingga detik ini tol Trans Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lain-lain masih hanya di atas kertas saja. Padahal infrastruktur mumpuni menjadi prasyarat kemajuan ekonomi.

"Keramahan terhadap pengusaha. Selama ini masih banyak masalah yang harus dihadapi para pengusaha, apalagi pengusaha baru. Syukurlah sedikit demi sedikit mulai ada perhatian untuk memperbaikinya dari para pemimpin bangsa ini,"ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Unpad Prof Dr Ina Primiana mengatakan, pemberlakukan MEA tinggal menyiksakan sekitar tujuh bulanan lagi, tapi dengan tenggat waktu yang tidak banyak itu, dirinya menilai Indonesia masih jauh dari siap untuk bisa bersaing secara kompetitif pada pagelaran pasar bebas ASEAN itu. Baik dari sisi kualitas barang, infrastruktur, bahkan sumber daya manusia (SDM) yang menunjang.

“Secara kuantitas jumlah penduduk Indonesia sangat besar, tapi secara kualitas kita masih kalah dengan negara ASEAN lain. Saya sangat pesimis SDM kita bisa bersaing dengan SDM negara ASEAN lain,” katanya.

Padahal kunci utama dari perkembangan negara adalah pada SDM nya, dengan kondisi SDM Indonesia yang minim skill ini, dikhawatirkan pada pagelaran pasar bebas ASEAN nanti SDM kita hanya menjadi pekerja kasar, padahal SDM negara ASEAN lain bisa saja menduduki strategis di negara kita. “Kekhawatiran terbesar adalah SDM kita hanya menjadi pekerja kasar, dan warga negara lain bisa saja punya jabatan di sebuah perusahaan. Kalau di negara lain mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi jika itu terjadi di negara sendiri, itu yang sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya.

Pakar kependudukan Haryono Suyono mengatakan, bonus demografi yang perlahan tapi pasti di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak, bukan tidak mungkin bonus demografi malah menjadi malapetaka, karena banyak usia produktif yang jadi pengangguran.

"Kalau semakin banyak pengangguran, maka dikhawatirkan akan semakin banyak angka kriminalitas dan kemiskinan," kata dia.

Bonus demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibanding usia non produktif (lansia dan anak-anak). Sebagai negara yang bersifat heterogen, Indonesia, lanjut Haryono, mengalami bonus demografi secara berjenjang. Beberapa daerah seperti Provinsi Jogjakarta dan DKI Jakarta, telah mengalami masa bonus demografi sejak awal '90-an. Sedangkan wilayah Indonesia Timur, seperti di Provinsi NTT, diperkirakan pada 2050 baru mengalami bonus demografi.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu bersama-sama mempelajari kapan dan bagaimana caranya memanfaatkan bonus demografi ini," ujar mantan Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN ini.

Haryono menambahkan kementerian, badan, dan lembaga pemerintah yang terkait masalah kependudukan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan meningkatkan sinergi yang lebih baik lagi dalam menghadapi era bonus demografi. Sehingga bonus demografi tersebut menjadi berkah, dan bukan bencana bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tanggap dan menempatkan penduduk dewasa yang melimpah sekarang ini sebagai kekuatan yang potensial dan mengadakan program pendidikan dan pelatihan ketrampilan secara besar-besaran.

"Sebagai bonus demografi, haruslah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk diberikan pelatihan ketrampilan agar bonus itu bisa bekerja dan memberi sumbangan kepada pembangunan yang berlangsung di tanah air. Mereka harus dijadikan tenaga terampil dan segera diberikan pekerjaan yang memadai. Secara keseluruhan, bonus demografi dan terbukanya peluang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN harus dimanfaatkan agar tenaga kerja Indonesia tidak terdesak dengan tenaga kerja dari negara lain, serta mampu berkompetisi dalam globalisasi," lanjutnya.

Menurut dia, dengan arti pentingnya tenaga kerja profesional maka perlunya meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja tersebut. Didalam regulasi ketenaga kerjaan yang profesional, dimana dalam regulasi itu mengatur standart pengupahan, perlindungan tenaga kerja, dan hak – hak yang mengatur dari tenaga kerja itu sendiri. bari/agus/iwan/mohar