Menciptakan Kepatuhan Pajak

Oleh: Nailul Huda

Peneliti Indef

Satu bulan terakhir, Dirjen Pajak disibukkan dengan pelaporan pajak tahunan. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) digenjot oleh Dirjen Pajak untuk mengejar target pajak yang sebesar Rp.1.440 triliun atau meningkat 20% dari APBN-P 2014. Sedangkan tax ratio ditargetkan mencapai 13,69%. Untuk mencapai target tersebut pemerintah harus menggenjot setiap sektor penerimaan yang selama ini belum optimal.

Penggenjotan SPT ini adalah upaya maksimal pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan non migas baik badan maupun pribadi yang selama ini terbengkalai. Realisasi penerimaan pajak penghasilan non migas pada tahun 2013 hanya mencapai 89,93%. Selain itu, pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan non migas mengalami tren yang negatif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan negara sektor cukai. Ini memberikan gambaran bahwa pemerintah malas untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan non migas.

Salah satu sektor pajak penghasilan non migas yang disorot adalah pajak penghasilan pribadi non migas dimana porsinya tidak lebih 1% dari total penerimaan. Berbanding terbalik dengan Amerika yang sudah mencapai 47%. Lemahnya kinerja penerimaan pajak penghasilan pribadi non migas disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat di Indonesia. Dari data Kementerian Keuangan, pada tahun 2012 ditemukan fakta bahwa hanya 20 juta orang yang mendafarkan sebagai wajib pajak dari potensi sebanyak 60 juta orang. Dari 20 juta orang tersebut hanya 8,8 juta orang yang membayar atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) atau tingkat kepatuhan hanya 14,7%.

Fakta diatas menunjukkan masih lemahnya upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak penghasilan pribadi non migas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, infrastruktur pembayaran masih minim. Pembayaran pajak masih terkendala dengan jangkauan yang belum meluas. Walaupun ada aplikasi online namun belum menyentuh semua segmen masyarakat. Hal tersebut tentu akan memunculkan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat tertentu terutama yang jauh dari kantor pajak untuk pembayaran pajak.

Kedua, belum tegasnya law enforcement bagi pengemplang pajak. Hal tersebut dikarenakan hukuman dan risiko diaudit masih rendah sehingga akan timbul keinginan wajib pajak untuk tidak patuh. Faktor jumlah pegawai pajak yang masih rendah menjadikan timbul ketidakpatuhan wajib pajak. Ketiga, belum adanya pembagian unit khusus yang berdasarkan tax payer segmented. Seharusnya ada unit khusus yang masing-masing fokus mengawasi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak UMKM atau WP Badan.

BERITA TERKAIT

Bijak Menyikapi Pajak e-Dagang

  Oleh: Didik Yandiawan,  Account Representative di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan   Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri…

Bapenda Kota Tangerang Hapus Denda Pajak P2

Bapenda Kota Tangerang Hapus Denda Pajak P2 NERACA Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menghapuskan sanksi administratif (denda) pajak bumi…

Menakar Pajak Pelaku Usaha Digital

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Awal tahun 2019, pemerintah memberikan kado awal tahun yang bisa dibilang menjadi kontroversi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sukuk Mikro di LKMS

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Penerbitan sukuk atau surat berharga syariah diyakini mampu memberikan kemudahan untuk memperoleh dana murah…

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…