NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta untuk membuka kesempatan lebih lebar pada swasta lokal untuk terlibat dalam proyek infrastruktur nasional. Kerja sama pemerintah dan swasta dinilai menjadi skema tepat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Sektor swasta penting untuk banyak dilibatkan. Karena itu, swasta harus diberikan kesempatan yang adil dalam proyek-proyek infrastruktur nasional," kata Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure, Muhammad Ramdani Basri di Jakarta, Selasa (31/3).

Sedangkan menurut Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rudy Salahuddin menyebut, dalam lima tahun ke depan, pemerintah banyak menyiapkan proyek infrastruktur bakal dikerjasamakan dengan swasta. Beberapa proyek diantaranya seperti, jalan tol, telekomunikasi, transportasi, jalan, kelistrikan, dan migas. "Pemerintah Indonesia akan beri insentif yakni berupa dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah," tegas Rudy.

Pelaksana Tugas Dirjen Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengakui pembebasan lahan menjadi tantangan terberat dalam memajukan infrastruktur di Indonesia. Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen membangun infrastruktur di setiap pulau.

Sementara itu menurut pengamat infrastruktur Bambang Susantono , Dari beberapa proyek infrastruktur yang ada, pemerintah cenderung memberikan porsi lebih besar kepada badan usaha milik negara. Bahkan, kemajuan kerja sama dengan swasta (public private partnership/PPP) yang sudah ada berjalan sangat lamban. Oleh karenanya sekarang pemerintah harus memberikan porsi lebih dalam keterlibatan swasta membangun infrastruktur.

“Ada beberapa indikasi saat ini pemerintah lebih ingin membangun sendiri berbagai proyek infrastruktur. Contohnya, bandara-bandara yang pernah diproyeksikan untuk dikelola swasta, saat ini sedang dipertimbangkan untuk dijadikan badan layanan umum, misalnya Bandara Tanjung Karang dan Bandara Palu,” katanya.

Karena memang,seharusnya pemerintah lebih banyak menggandeng swasta mengingat kemampuan APBN dan APBD yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah hanya 30-35 persen.

“Pemerintah juga harus memikirkan keberlanjutan dari dana yang dimilikinya. Apakah ruang fiskal yang ada setelah subsidi BBM dikurangi akan tetap bisa berlanjut,” ujar Bambang.

Pengalaman dari negara-negara yang sukses menjalankan PPP menunjukkan, keberhasilan itu bukan karena pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun, tetapi pemerintah ingin mengintroduksi prinsip-prinsip efisiensi dan profesionalisme yang diterapkan oleh swasta. Dengan demikian, prinsip-prinsip positif itu bisa ditularkan ke proyek-proyek pemerintah. [agus]