NERACA

Jakarta - Berbagai perusahaan yang termasuk BUMN diharapkan dapat lebih bersinergi dengan membina dan bekerja sama dengan pengusaha lokal seperti yang dilakukan sejumlah negara maju di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. “Contoh bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Jepang dan Korea mampu menjalin sinergitas dengan pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia, seperti dikutip laman Antara, Selasa (31/3).

Menurut Bahlil Lahadalia, kondisi di Tanah Air cenderung semuanya dikerjakan oleh satu perusahaan besar yang menimbulkan fenomena munculnya beragam anak perusahaan BUMN. Dengan demikian, ujar dia, semua peluang yang ada diambil oleh BUMN itu sendiri sedangkan sebaiknya diserahkan kepada pengusaha lokal dengan bersinergi dan bermitra.

“Jangan sampai dalam beberapa kasus, BUMN malah menutup peluang pengerjaan proyek oleh swasta lokal dan daerah. Swasta lokal harus dibina bukan dimangsa,” ujarnya. Untuk itu, ia mengusulkan adanya aturan yang membatasi nilai proyek yang bisa diambil oleh BUMN sehingga ada batasan minimal tertentu proyek diserahkan kepada pengusaha lokal, sedangkan BUMN mengambil proyek-proyek yang “besar” saja.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menginginkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan kalangan pengusaha lokal yang terdampak efek pelemahan mata uang rupiah. “Beberapa hal harus dilakukan pemerintah dan menjadi perhatian HIPPI bagi pengusaha lokal saat menghadapi dampak pelemahan rupiah,” kata Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari.

Hardini mengungkapkan, beberapa kebijakan itu antara lain pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia. Selain itu, ujar dia, perlunya memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia. Misalnya, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengizinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mal, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah.

Pemerintah juga didorong untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya. “Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada developer dan kontraktor besar,” ucapnya. Menurut Hardini, dukungan penuh pemerintah terhadap produk-produk lokal dipastikan akan menciptakan semakin banyak pengusaha pribumi di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Magelang Eddy Sutrisno mengemukakan pengusaha di tingkat lokal perlu mengambil peran penting dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah, termasuk melalui peranannya di berbagai pasar tradisional. “Jangan sampai berbagai kebutuhan di pasar tradisional di daerah, dipasok oleh para pengusaha besar ataupun pengusaha asing, namun pengusaha lokal perlu memainkan peranan yang lebih kuat,” katanya.

Kalangan pengusaha lokal, katanya, membutuhkan fasilitasi dari pemerintah setempat, antara lain menyangkut pemenuhan kebutuhan energi dan kelistrikan, serta sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan pentingnya perananan mereka dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Ia juga mengemukakan pentingnya kalangan pengusaha lokal menggali kekayaan potensi ekonomi di kota dengan tiga kecamatan dan 17 kelurahan itu, antara lain menyangkut industri kecil, terutama kuliner, pariwisata, dan transportasi. Selain itu, katanya, anggaran pemkot setempat untuk kepentingan pubik perlu didorong untuk mendukung gerakan ekonomi masyarakat. “Potensi lokal yang kuat di kota ini, antara lain industri kecil, menengah, dan mikro, terutama kuliner yang sebagian telah berkembang, pariwisata, dan dukungan terhadap sarana transportasi lokal,” katanya.

Ia mengemukakan anggaran publik era saat ini, bukan lagi untuk kepentingan pencitraan pimpinan daerah, melainkan untuk memperkuat pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Pengusaha lokal di Kota Magelang terdiri atas tiga kategori, yakni pengusaha besar sekitar 200 orang, menengah sekitar 500 orang, dan kecil sekitar 10 ribu orang. “Kerja sama kalangan pengusaha dengan pemerintah kota yang sudah baik selama ini, perlu terus diperkuat, untuk meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat,” katanya.