Ancam Daya Saing, Harga Gas Industri Harus Diturunkan

Rabu, 01/04/2015

NERACA

Jakarta - Pengusaha meminta pemerintah untuk menurunkan harga gas industri yang selama ini dianggap terlalu tinggi di antara negara-negara di ASEAN. Sebab, harga gas industri yang mahal bisa mengancam daya saing industri nasional dengan negara lain.

“Pengusaha minta harga gas bisa ditekan hingga level 5 dolar AS per MMbtu,” kata Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Achmad Widjaya, Selasa (31/3).

Seperti diketahui, harga gas di Singapura sekitar 4-5 dolar AS per MMbtu, Malaysia 4,47 dolar AS per MMbtu, Filipina 5,43 dolar AS per MMbtu dan Vietnam sekitar 7,5 dolar AS per MMbtu. Bandingkan dengan kondisi di Indonesia yang membanderol harga gas industrinya sebesar 9,3 dolar AS per MMbtu.

Dengan kondisi tersebut, kata Widjaja, jika harga gas untuk industri semakin tinggi, hal ini bisa mengancam posisi industri nasional dalam pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Widjaja juga mengatakan, selama ini pengusaha rela merogoh kocek sebesar 9,3 dolar AS untuk membeli gas industri. Jika memang pemerintah dan operator gas tidak bisa lagi menurunkan harga tersebut, apakah tidak ada opsi untuk memberikan potongan harga kepada pengusaha. Sebab, industri nasional sudah sangat ketar-ketir dengan permasalahan klasik tentang gas industri ini.

“Kami akan terus mencoba mencari celah agar harga gas industri bisa turun. Kami bertekad akan terus berjuang dan menuntut beberapa Kementerian termasuk Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral, red). Kalau kami menunggu kajian dari pemerintah pasti lamaa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gs Bumi (FIPGB), Achmad Safiun, mengusulkan hal yang sama dengan yang dikatakan Achmad Widjaja, yaitu untuk menurunkan harga gas industri menjadi 5 dolar AS per MMbtu.

Safiun menuturkan, harga gas industri nasional tidak bisa dijual dengan harga melebihi 5 dolar AS per MMbtu, sebab harga gas industri di Malaysia sudah menyentuh 5 dolar AS per MMbtu. Dan Pemerintah Malaysia menjual harga gas industrinya sebesar 4 dolar AS per MMbtu. “Jadi pengusaha di Malaysia tahu, bahwa pemerintahnya memberikan bantuan atau added value ke industrinya. Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya,” tegasnya.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Harjanto, mengatakan sudah berkoordinasi dengan sejumlah menteri ekonomi ketika menggelar rapat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Salah satu yang dibahas yaitu daya saing industri nasional harga gas.

Menurut Harjanto, pemerintah bakal menggelar simulasi dan analisis baik makro maupun mikro terkait permintaan untuk menurunkan harga gas industri nasional. Sebab, harus ada dasar yang jelas dan realistis untuk mengambil kebijakan tersebut.

“Pak Safiun menyimpulkan kalau harga gas industri 5 dolar AS per MMbtu akan survive, tapi kami berangkat pada kajian yang bersifat akademis dan bisa dibawa ke rakor. Keputusannya belum tahu kapan,” ujarnya.

Seperti diketahui, kebutuhan gas industri pada 2014 mencapai 2.201 MMscfd. Dari sekitar 2.201 MMscfd kebutuhan gas untuk industri, sekitar 1.133 MMscfd digunakan untuk sumber energi yang terdiri dari 485 MMscfd terkait proses/kontak langsung dengan produk dan 648 MMscfd untuk utilitas. Sedangkan sekitar 1.068 MMscfd digunakan sebagai bahan baku.

Pada 2013, dari kebutuhan sebesar 1.200 MMscfd, pasokan gas yang diperoleh sektor industri manufaktur hanya sekitar 700 MMscfd. Bahkan, untuk kawasan industri Medan (KIM), dari kebutuhan 235 MMscfd, kebutuhan yang bisa dipenuhi tidak sampai setengahnya.

Sebelumnya, Kebutuhan industri petrokimia terhadap pasokan gas semakin mendapat perhatian pemerintah. Apalagi, petrokimia merupakan penghasil pupuk yang menopang produksi pertanian. Untuk itu, Kementerian Perindustrian mendesak pemangku kepentingan energi gas untuk memperhatikan posisi strategis industri petrokimia tersebut. “Selain kepada produsen gas sebagai stakeholder, kami juga terus memperjuangkan kebijakan harga gas yang lebih ramah bagi pemakai kepada kementerian lainnya,” tegas Menperin Saleh Husin lewat siaran pers yang diterima Neraca, Jum'at (27/3).

Harga gas di Indonesia yang lebih mahal dibanding di luar negeri, imbuhnya, sudah sering dipertanyakan para pelaku industri dan calon investor. Menurutnya, kondisi ini tidak menguntungkan perkembangan industri dalam negeri. Ujungnya, mempengaruhi daya tarik investasi dan melemahkan daya saing. “Pilihannya begini, jika kita mempertahankan harga gas tinggi maka kita memang mendapat revenue atau pendapatan di depan,” ulasnya.

Namun, pemasukan itu hanya dinikmati sedikit pihak yang terutama para produsen gas. “Nah, jika kita mau menurunkan harga gas maka pendapatannya memang jatuh di belakang yang artinya setelah para industri pemakai gas mulai berproduksi. Tapi, harus dicatat, semakin banyak pihak yang diuntungkan dengan harga gas yang lebih murah,” kata Menperin.

Dampak lanjutannya pun mengarah pada makin banyaknya lapangan kerja, daya beli meningkat, daya saing kuat dan negara memperoleh devisa dari penjualan ekspor. “Makanya saya pilih yang kedua. Harga gas lebih terjangkau, dan lebih banyak pihak menikmati perkembangan industri. Termasuk menopang produksi pupuk yang dibutuhkan sektor pertanian demi ketahanan pangan,” katanya.

Diperhitungkan, pupuk merupakan salah satu industri prioritas bagi pertanian yang menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Pupuk juga berkontribusi 15-30 persen dalam struktur biaya usaha pertanian padi. Sejauh ini, kapasitas produksi urea nasional sebesar 8 juta ton/tahun, sedangkan kebutuhannya sebesar 9 juta ton/tahun.