Kita mesti bersyukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena negeri kita Indonesia tercinta diberikanNya potensi kekayaan alam yang luar biasa. Sebagai wujud rasa syukur itu tentu kita perlu mengelola kekayaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi sia-sia belaka atau tidak memiliki makna apapun bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu  manusia yang mengelola kekayaan alam ini membutuhkan sejumlah kecakapan tertentu agar potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dan bermanfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai Negara besar jumlah penduduk Indonesia nomor empat di dunia dan bahkan untuk jumlah Muslimnya nomor satu di dunia. Namun sayang, kebesaran itu masih sebatas kuantitas belum menjadi kualitas yang sesungguhnya. Masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan, kesejahteraan masyarakat secara finansial/ekonomi masih terbatas pada kalangan tertentu, belum tersebar dengan baik. Akibatnya, pemerataan kesejahteraan belum terwujud malah tampak ketimpangan (kesenjangan) antara kaum kaya (berpunya) dan tak berpunya.

Para kaum berpunya terdiri dari mereka yang bekerja di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan dengan kedudukan dan gaji cukup baik. Jabatan kedudukan dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan membuat mereka masuk dalam kategori kaum berpunya. Sejumlah lainnya dari kalangan berpunya memiliki usaha (bisnis) dan menjalankan bisnisnya itu baik dengan cara langsung mengelola sendiri (self employed) atau dipercayakan kepada para profesional. Namun begitu, tidak semua yang memiliki bisnis sendiri tergolong kaum berpunya karena masih banyak rakyat Indonesia yang mencari nafkah sendiri dengan membuka usaha dalam skala mikro dan kecil yang penghasilannya hanya cukup menutupi kehidupan sehari-hari bahkan kerapkali masih mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anaknya dan kebutuhan lainnya. Hasil usaha dari kalangan ini biasanya hanya cukup untuk menutupi kebutuhan primer. Oleh karena itu bagi mereka upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan diperlukan agar bisnisnya berkembang menjadi usaha yang besar.

Di negeri ini memang cukup banyak orang yang mendirikan usaha skala mikro dan kecil, sehingga mereka bisa disebut sebagai pencipta lapangan kerja. Namun hasil usahanya seperti disebut diatas hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri bahkan dalam banyak hal mereka masih kekurangan. Di sisi lain mereka yang menjalani pendidikan formal dibangku sekolah hingga perguruan tinggi apabila telah menyelesaikan studi atau berhenti studi biasanya  berusaha mencari lowongan pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu pencari kerja di Indonesia demikian banyak, sedangkan ketersediaan pekerjaan di pasar kerja terbatas. Alhasil, pengangguran terdidik yang kalah bersaing dalam memperoleh pekerjaan menjadi bertambah bahkan membengkak jumlahnya di Indonesia. Pemerintah pun kerepotan dibuatnya. Sehingga program menciptakan wirusahawan baru dari kampus dicanangkan, diantaranya memasukkan matakuliah kewirausahaan dalam kurikulum perguruan tinggi.

Pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah/kuliah tidak dibekali dengan latihan-latihan yang membuat para generasi muda memiliki kemampuan dan keberanian menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. Padahal, daya tampung dunia kerja baik yang dikelola swasta maupun pemerintah sangat terbatas, tidak mungkin dapat menerima semua lulusan sekolah dan perguruan tinggi di dunia kerja yang dikelola swasta dan pemerintah tersebut. Konsekuensinya, pemerintah sebagai pihak yang dipercaya dan diamanahkan mengelola negeri ini memandang perlu untuk melatih dan mendidik generasi muda untuk memiliki kemmapuan menciptakan lapangan pekerjaaan. Upaya masyarakat untuk menumbuhkembangkan program wirausaha dan bekerja mandiri didorong oleh pemerintah melalui pihak terkait. Program kewirausahaan lalu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.

Sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, telah  banyak masyarakat yang merintis usaha dengan berdagang berbagai kebutuhan pokok dan sekunder. Mereka berdagang bahkan hingga lintas batas dengan kapal-kapal laut sederhana. Kemudian ketika terbentuk pemerintahan penjajahan, lalu juga pemerintahan sendiri, terbuka sejumlah lowongan pekerjaan bagi kalangan masyarakat tertentu. Pada saat itu bekerja sebagai pegawai alias ambtenaar demikian  populernya sehingga para orang tua pun banyak yang menginginkan anak-anaknya bekerja di pemerintahan. Pamor menjadi pedagang atau pebisnis pun di kalangan masyarakat tergerus dan tergantikan dengan "nyaman dan nikmat"nya menjadi ambtenaar.

Budaya wirausaha yang dalam sejarahnya dulu demikian akrab dengan bangsa ini dalam mencari nafkah lambat laun terdegradasi dan tergantikan dengan budaya ambtenaar, budaya kerja sebagai pegawai pemerintahan atau pengawai negeri yang mempengaruhi pandangan banyak masyarakat Indonesia dan bercokol cukup lama. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan industri yang dimotori pihak swasta, keinginan menjadi pegawai negeri sedikit bergeser kearah keinginan menjadi pegawai swasta di perusahaan-perusahaan besar dan asing

Kalau dulu menjadi ambtenaar alias pegawai negeri adalah tujuan mereka untuk bekerja, maka kini bekerja di perusahaan swasta terkemuka dengan gaji cukup besar juga merupakan suatu idaman bagi para lulusan khususnya lulusan perguruan tinggi (D3, S1 bahkan S2 dan S3). Ironisnya, daya tampung lapangan pekerjaan untuk lulusan berpendidikan tinggi itu pun amat terbatas, sementara jiwa entrepreneurship tidak dimiliki para lulusan berpendidikan tinggi ini. Akibatnya, tidak jarang mereka yang setelah lulus D3 tidak diterima kerja melanjutkan ke S1. Begitu pula yang S1 melanjutkan ke S2 dan seterusnya. Padahal, jenjang pendidikan yang ditempuhnya itu kurang relevan dengan apa yang terjadi di dunia kerja yang ingin dimasukinya. (old.uin-malang.ac.id)