Jakarta –Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Apindo  merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga BBM khususnya premium dan solar dilakukan setiap bulan. Mereka mengusulkan agar kebijakan tersebut diubah menjadi setiap 6 bulan sekali, dan meminta harga keekonomian juga diumumkan ke masyarakat pada saat yang bersamaan.

NERACA  

Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengakui, pengusaha merasa keberatan kalau penetapan harga BBM selalu berubah setiap bulan.“Saya setuju kalau harga BBM ditetapkan enam bulan sekali. Seharusnya ada hitungan up and down nya,” ujarnya saat dihubungi Neraca, Senin (30/3)

Menurut dia, begitu harga BBM naik maka semua harga barang-barang dinaikkan, termasuk jasa transportasi umum. Tetapi begitu harga BBM turun, ongkos angkot enggan untuk mengurangi harga. Ini tentu sangat tidak fair dan membuat beban hidup masyarakat semakin berat.

Dia menjelaskan, kebijakan perubahan harga BBM enam bulan sekali diyakini tak akan membuat pasar gonjang-ganjing. Terlebih lagi, kata dia pengusaha di Indonesia terlalu responsif dengan langsung menaikkan harga produknya setiap kali mendengar adanya kabar kenaikan harga BBM.

Meski demikian, menurut dia, usulannya tersebut bukan tak memiliki risiko. Pasalnya, apabila harga minyak dunia lebih tinggi dari asumsi pemerintah dalam menentukan harga BBM dalam negeri pada jangka waktu tersebut, maka pemerintah pun harus menambah subsidinya. Tahun lalu, subsidi pemerintah untuk BBM mencapai Rp 270 triliun.

Lebih lanjut Haryadi mengatakan yang tak kalah bikin repot, adalah melemahnya nilai rupiah di tengah sepanjang tahun panjang industri nasional juga masih sangat tergantung dengan bahan baku impor. Tingginya impor bahan baku di saat depresiasi rupiah tentunya berdampak pada kenaikan harga jual produk jadi. Belum lagi kenaikan harga barang sebagai akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Alhasil, dalam jangka pendek, daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM bakal terganggu. “Harga BBM naik pasti akan ada kenaikan inflasi. Tapi efeknya nggak akan lebih dari tiga bulan empat bulan. karena setelah itu akan ada keseimbangan baru,” kata dia.

Tidak Transparan

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai pemerintah tidak transparan dalam menentukan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Karena hal itu, dia menilai wajar apabila banyak masyarakat yang curiga penentuan harga BBM masih syarat praktik manipulatif.

"Kalau tidak dibuka (perhitungan untuk menentukan harga BBM itu), maka jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat nilai ada yang ditilep," katanya.

Menurut Marwan, pemerintah saat ini tak melakukan perbaikan dalam hal transparasi penentuan harga BBM kepada masyarakat. Berbagai formula perhitungan harga BBM pun tak pernah dipublikasikan. Dia heran, awalnya pembentukan tim anti mafia migas memunculkan optimistis bahwa usul mafia migas bisa terbongkar dan penentuan harga BBM bisa transparan. Tapi nyatanya, sampai saat ini tak ada perubahan itu.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk lebih transparan dan membuka ke publik formula hitungan harga BBM tersebut. Bahkan, kalau perlu angka-angka yang menjadi dasar pemerintah menetapkan harga BBM juga dipublikasikan.

“Pemerintah harus transparan dalam menghitung harga BBM dikarenakan para pelaku usaha perlu mengetahui juga perhitungan ini dikarenakan untuk dapat menghitung kalkulasi rugi laba perusahaannya, mengingat harga BBM mempunyai dampak berganda (multiplier effect) terhadap komoditas lainnya dalam dunia usaha,” ujarnya.

Kemudian Marwan menyayangkan jika pemerintah menaikan harga premium di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dia menilai, gejolak rupiah bukan alasan penyesuaian harga. Apalagi, harga minyak dunia juga sedang rendah seki­tar US$50 per barel. Dia mengkritisi pemerintah belum siap untuk menjamin pengalihan subsidi bisa tepat sasaran. Padahal, keputusan pemerintah melepas harga BBM sesuai mekanisme pasar harus dibarengi dengan penyaluran subsidi tepat sasaran. "Setiap ada perubahan harga pasti akan berdampak pada masyarakat kecil," ujarnya.

Menurut Kementerian ESDM, penentuan harga BBM  saat ini masih menggunakan formula perhitungan berdasarkan referensi namanya MOPS (Mid Oil Plats Singapore) termasuk kurs rupiah. Sementara dalam APBN-P 2015, pemerintah masih memberikan subsidi energi sebesar Rp 137,824 miliar.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati meminta agar pemerintah mengkaji ulang terhadap kebijakan menaikkan atau menurunkan harga BBM setiap bulannya. Meski setiap bulannya turun atau naik, akan mempersulit dunia usaha dalam menentukan patokan harga karena fluktuasi tiap bulannya. Dirinya memberikan masukan agar pemerintah melakukan evaluasi minimal enam bulan sekali, jangan tiap bulan.  “Multiplier effect BBM terhadap komoditas lain sangat besar, jika harganya terus fluktuatif akan sulit dalam mengukur patokan, terutama untuk dunia usaha.” katanya.

Selain itu, selama ini pemerintah beralibi dengan depresiasi rupiah menjadi penyebab harga BBM saat ini naik, karena menjaga agar Pertamina tidak merugi. Padahal sampai dengan saat ini saja publik tidak tahu harga ke ekonomian akan BBM. “BBM kan vital untuk semua, makanya pemerintah harus transparan dalam pengelolaan maupun manajemennya,  terutama Pertamina, karena dari dulu alasan rugi tapi tidak pernah dibuka ke publik,” tegasnya.

Karena apa, jika harga BBM terus fluktuatif akan berdampak pada tingkat stabilitas ekonomi. Padahal jika memang pemerintah ingin menstabilkan ekonomi maka arah kebijakannya harus konsisten dan stabil. Tapi jika harga BBM saja fluktuatif, ekonomi juga sulit untuk stabil. “Imbas BBM besar terhadap masyarakat, karena ini akan mempengaruhi harga-harga. Jika terus fluktuatif stbilitas ekonomi atau bahkan yang lain seperti inflasi juga sulit karena akan naik turun terus,” tambahnya

Pengamat energi Komaidi Notonegoro menyayangkan kenaikan harga BBM di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, harga beberapa bahan pokok telah naik karena banyaknya impor dan kenaikan BBM langsung berdampak pada rakyat kecil. “Saya kira momentumnya (kenaikan harga BBM) saja yang tidak tepat. Situasinya di masyarakat jadi tambah sulit, terlebih dengan kalangan dunia usaha,” ujarnya.  

Selain itu, bukan hanya momentum yang menurutnya tidak tepat. Dia juga mempertanyakan alokasi-alokasi anggaran terkait subsidi penyediaan BBM yang disediakan oleh pemerintah. “Relokasi anggaran (subsidi BBM) yang dulunya banyak sekarang jadi berkurang,” keluhnya.

Namun demikian, Komaidi pun tidak menampik jika menaikan harga BBM merupakah satu-satunya langkah yang dimiliki oleh pemerintah. Hal itu karena, selain gejolak ekonomi, Indonesia juga dihadapkan dengan kondisi politik yang tidak stabil. “Pas atau tidaknya momen itu relatif. Tapi, pemerintah memang nggak punya pilihan lain,” tukasnya. bari/agus/iwan/mohar