NERACA

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berjanji menghilangkan praktik pengiriman uang (remittance) ilegal dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. "TKI yang bekerja di luar negeri memiliki risiko tinggi setelah bekerja susah payah masih harus menanggung penderitaan karena salah mengirimkan uang ke keluarganya," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (30/3).

Dia menyatakan para TKI bertekad mencari pekerjaan di luar negeri karena semakin sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Hal itu, menurut Yusron yang mendorong TKI bekerja di luar negeri agar meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Guna mencegah salah pengiriman uang, BNP2TKI akan menggelar pelatihan keuangan kepada TKI untuk mengolah pengiriman dan penggunaan gaji.

"Illegal Remittance harus dihentikan karena merugikan TKI miliaran rupiah dalam jangka waktu panjang," ungkap Nusron. BNP2TKI mencatat data remittance di Bank Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar Rp67 triliun pada 2012 menjadi Rp90 triliun (2013). Sedangkan pada 2014 mencapai Rp97 triliun dan awal 2015 sebesar Rp7 triliun.

Bahkan data remittance yang diperoleh lebih besar karena ada beberapa transaksi ilegal yang tidak tercatat BI. Usaha lainnya, BNP2TKI membangun kemitraan dengan Bank Dunia dan perbankan nasional melalui program edukasi keuangan dalam Rangka Pengelolaan Remittance Untuk Kegiatan Produktif sejak 2011. Melalui program itu, BNP2TKI melatih edukasi keuangan terhadap 8.360 orang terdiri dari calon TKI, keluarga TKI dan TKI Purna. [ardi]