NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan akan tetap membangun dan meneruskan proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang Utara, Jawa Barat. Skema investasi pembangunan seluruhnya akan diserahkan kepada swasta.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Julius Andravida Barata mengatakan, rencana proyek pembangunan pelabuhan tersebut telah diprakarsai sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mana studi kelayakan telah dilakukan sejak 2010.

Menurut Barata, studi teknis dan dampak lingkungan sudah dibuat oleh konsultan internasional dan sudah melibatkan Manajemen Pertamina dan SKK Migas dari periode sebelumnya. Sementara itu, Prastudi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan tahun 2010, Studi Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan tahun 2011-2012 dan Studi Amdal (Draft Final). "Studi Amdal (Draft Final) untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun masih perlu disempurnakan," kata Barata di Jakarta, Senin.

Terkait adanya rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 kilometer ke arah barat dari lokasi semula, akan diadakan studi amdal. "Dari foto lokasi saat ini hanya diketahui ada dua anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong, sehingga disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu."

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan bagian program penurunan biaya logistik nasional dalam jangka panjang yang juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kemenhub tapi inisiatif yang dimotori Bappenas," tegasnya.

Pelabuhan Cilamaya merupakan program prioritas MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011), koordinasi rencana pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (menyangkut akses jalan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina (Persero) yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian pada Kabinet yang lalu.

Barata berharap pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN mengingat dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal atau terpencil.

Terkait anjungan pengeboran lepas pantai milik anak perusahaan Pertamina, Barata mengatakan anjungan tersebut diresmikan hampir 45 tahun lalu, sehingga perlu modernisasi perangkat keselamatan sesuai dengan UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. "Kemenhub mendorong agar pembangunan Cilamaya tidak boleh mengganggu lahan pertanian, sehingga akses jalan dibangun dalam sistem 'closed gate' (tertutup) dan 'elevated'."

Menurut pertimbangan Kemenhub, Pelabuhan Cilamaya ditujukan agar dapat menekan biaya logistik karena mendekatkan pusat produksi di Kawasan Industri Cikarang dan Karawang dengan pelabuhan karena jarak ke Tanjung Priok 70 kilometer, sementara ke Pelabuhan Cilamaya 30 kilometer, menurunkan tingkat kemacetan di ibu kota Jakarta dengan memindahkan sebagian lalu lintas angkutan berat ke luar wilayah ibu kota dan menekan penggunaan BBM bersubsidi serta meningkatkan utilitas kontainer dengan memperpendek jarak tempuh dari industri manufaktur ke pelabuhan.

Total investasi pelabuhan di wilayah Utara Jawa Barat tersebut diperkirakan mencapai Rp 34,5 triliun dengan prakiraan pembangunan dimulai pada 2016 dengan rincian pengerjaan tahap I ditaksir sekitar Rp 23,9 triliun dan tahap II Rp 10,6 triliun.