NERACA

Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik itu premium maupun solar sebesar Rp500 per liternya pada Sabtu (28/3), telah membuat beberapa harga bahan pokok ikut mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti terpantau di beberapa daerah di Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Di Pasar Kuto Baru, Palembang, Sumatera Selatan, beberapa bahan pokok seperti gula, telur, minyak dan bawang merah mengalami kenaikan rata-rata 10%. Sementara untuk kenaikan yang paling tinggi yaitu bawang merah yang naiknya hampir 50%, dari awalnya seharga Rp25 ribu per kilogramnya kini menjadi Rp35 ribu per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga karena ongkos pengangkutannya ikut mengalami kenaikan karena harga BBM yang naik.

Sementara itu, di Pusat Pasar Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara, terpau beberapa harga sembako ikut mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga BBM. Harga cabe, gula dan minyak ikut naik antara Rp500 sampai dengan Rp1.000 per kilogram. Untuk bawang merah juga ikut naik dari Rp20 ribu per kilogramnya menjadi Rp24 ribu per kilogramnya. Tak hanya itu, di pasar tersebut, harga beras juga ikut mengalami kenaikan dari Rp8.000 per liternya menjadi Rp8.500 per liter.

Untuk di Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, Madura, Jawa Timur, harga sembako mengalami kenaikan rata-rata mencapai Rp2.000. kenaikan harga berkisar Rp500 per Kg terjadi pada cabai, tomat, dan sayuran. Sementara harga telur, daging ayam, dan daging sapi, naik di kisaran Rp.1.000,- hingga Rp.2.000 per kilogramnya.

Pasar Argosari Wonosari, Jogjakarta, terpantau sejumlah harga terbilang stabil. Untuk harga cabe merah mengalami penurunan dari Rp 60 ribu perkilogram menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Caber rawit semula Rp 120 ribu per kilogram turun menjadi Rp 30 per kilogram. Sementara minyak goreng stabil Rp 10.500 per liternya. Bahkan harga beras justru cenderung mengalami penutunan.

Harga bahan pokok di Pasar tradisional di Pekalongan, Jawa Tengah juga ikut mengalami kenaikan. Kenaikan drastis terjadi pada bawang merah hingga Rp15.000 dari Rp20.000 perkilogram kini naik menjadi Rp35.000 perkilogram. Sejumlah bahan pokok lainnya seperti cabe, bawang putih, telur, gula pasir, minyak goreng juga mengalami kenaikan antara Rp1.000-2.000 perkilogramnya.

Ketua Jakarta Transportation Watch (JTW), Andy William Sinaga menghimbau agar Presiden Joko Widodo bisa segera menentukan kebijakan strategis dalam mengantispasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya di bidang transportasi publik, seperti memberikan subsidi atau harga khusus BBM bagi operator transportasi publik. “Misalnya dengan menetapkan harga BBM jenis solar bagi operator transportasi publik sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah),” ujar Andy, Senin (30/3).

Dengan memberikan harga tetap bagi operator transportasi publik tersebut dapat meringankan beban rakyat dari gempuran kenaikan harga-harga yang cukup signifikan sebagai akibat kenaikan harga BBM tersebut. JTW juga mengimbau agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak sibuk dengan masalah-masalah internal partai politik sehingga melupakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Yaitu memberikan kritisi terhadap kebijakan pemerintah,terutama dalam penentuan kenaikan harga BBM. JTW mendorong agar DPR RI melakukan hak angket bagi Presiden Joko Widodo untuk menanyakan alasan dan strategi pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM),” cetusnya.

Sebelumnya dia mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar dapat menimbulkan kekacauan sosial dalam masyarakat. “Karena efek domino kenaikan harga BBM tersebut adalah kenaikan harga bahan pokok, kenaikan ongkos moda transportasi publik, dan tarif logstik,” pungkasnya.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menilai kenaikan harga BBM akan berdampak luas bagi masyarakat. Selain berimplikasi naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM diyakini akan menyebabkan munculnya pengangguran di berbagai pelosok tanah air. Pada titik tertentu, dampak kenaikan harga BBM paling dirasakan oleh masyarakat miskin.

“Berkenaan dengan itu, pemerintah, dalam hal ini kementerian sosial, diminta untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Terutama untuk segera melakukan verifikasi data kemiskinan yang ada,” kata Saleh.