NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko menyatakan, tahun ini, pelaku usaha alas kaki nasional masih dihadapkan masalah klasik, seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Besaran UMP dan kondisi pekerja sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis alas kaki. Selain itu, relokasi yang dilakukan oleh beberapa pabrik alas kaki juga macet dan hal ini membuat pengusaha semakin pesimistis,” katanya di Jakarta, Senin (30/3).

Beberapa pemilik pabrik, menurut Eddy, menghentikan sementara proses relokasi, karena tidak terlalu yakin dengan iklim usaha di Indonesia. “Hingga pertengahan tahun lalu, tercatat ada 40 pabrik yang merelokasi pabriknya keluar Jabodetabek. Jumlah ini, tidak akan bertambah pada tahun ini,” paparnya.

Pasar alas kaki di dalam negeri, lanjut Eddy, semakin dibanjiri produk impor. “Produk alas kaki impor menguasai 60% pasar nasional dengan nilai mencapai Rp14,4 triliun per tahun. Tingginya impor tersebut akibat produsen lokal lebih memilih mendatangkan alas kaki dari luar untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya dari pada harus memproduksi sendiri dengan biaya tinggi,” ujarnya.

Eddy menambahkan, membanjirnya produk-produk alas kaki impor di pasar dalam negeri sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir. Alas kaki yang paling banyak diimpor adalah jenis sepatu kasual, anak-anak, dan sandal. “Kami ingin mengetahui arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, sampai sekarang belum terlihat adanya kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri alas kaki,” tuturnya.

sementara itu, Direktur Industri Tekstil dan Aneka Ditjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ramon Bangun memaparkan, penjualan produk alas kaki di dalam negeri biasanya akan meningkat ketika memasuki tahun ajaran baru dan Hari Raya Idul Fitri.

"Penjualan untuk produk alas kaki akan mengalami kenaikan pada momen ajaran baru dan Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, para pelaku industri telah meningkatkan produksinya untuk memasok kebutuhan sesuai permintaan," kata Ramon.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Binsar Marpaung mendesak pemerintah agar mempercepat program hilirisasi bahan baku untuk menekan ketergantungan industri terhadap bahan baku impor.

Binsar mengatakan selama ini mayoritas pelaku industri sepatu masih bergantung pada bahan baku impor karena minimnya pasokan dari domestik. Dengan kata lain, menurut dia, Aprisindo mendukung program hilirisasi bahan baku tersebut karena dinilai mampu memacu pertumbuhan industri pendukung dalam negeri.

Bila program tersebut telah terealisasi, tuturnya, maka dapat dipastikan biaya importasi bahan baku dapat diminimalisasi. "Kalau hilirisasi untuk memacu pertumbuhan industri pendukung ini terealisasi, maka biaya untuk impor akan bisa ditekan seminimal mungkm," ujarnya.

Dia menjelaskan program hilirisasi tersebut berkaitan dengan industri pendukung, seperti pengolahan karet untuk memproduksi sol. Binsar mengungkapkan saat ini mayoritas bahan baku sepatu diekspor ke luar negeri. Setelah itu, tambahnya, bahan baku tersebut kembali diimpor dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi.

Menurut Binsar, hal itu disebabkan Indonesia be-lum memiliki industri pendukung sehingga pengusaha masih tergantung pada bahan baku impor. Dia mencontohkan selama ini Indonesia mengimpor karet dari Korea Selatan dan Tiongkok. Namun, sebenarnya bahan baku tersebut tetap berasal dari karet Indonesia karena kedua negara tersebut tidak memproduksi karet. "Setelah dihilirisasi di Tiongkok dan Korea (Korea Selatan), mereka menjual lagi ke kita dengan harga yang tentu tidak murah," jelasnya.

Binsar menyayangkan kondisi tersebut mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia. Namun, Indonesia tidak bisa mengolahnya sehingga pelaku industri sepatu masih tergantung pada bahan baku impor. Sementara itu, industri kulit dan produk kulit dalam negeri juga masih mengeluhkan kelangkaan bahan baku sehingga industri tersebut tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

Masih Langka

Sutanto Haryono, Ketua Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI), mengatakan kapasitas terpasang industri mencapai 20 juta lembar. Namun, saat ini industri dalam negeri baru bisa memenuhi 5 juta lembar. Menurutnya, permasalahan bahan baku ini telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. "Industri penyamakan kulit saat ini masih harus berkutat dengan kelangkaan bahan baku," ujarnya.

Sejak pemerintah mengeluarkan aturan larangan impor bahan baku kulit pada 1998, para pemasok kulit mengeluh mengalami kekurangan bahan baku setiap tahun. Dia menegaskan impor bahan baku kulit terkendala peraturan pemerintah yang hanya mengizinkan impor dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Sutanto menjelaskan industri domestik hanya bisa memenuhi kebutuhan bahan baka sebanvak 40%.

Adapun 60% lainnya bergantung pada bahan baku impor yang didatangkan dari berbagai negara, seperti Taiwan, China, dan sejumlah negara lainnya. Saat ini, tegasnya, pelaku industri kulit dan produk kulit pasrah dengan banyaknya permintaan yang tidak bisa dipenuhi dari dalam dan luar negeri.