Perdagangan RI-Tiongkok Ditargetkan US$150 Miliar

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan hingga mencapai US$150 miliar pada tahun 2020. "Target perdagangan bilateral senilai US$150 miliar per tahun, tahun 2020 targetnya mesti tercapai," kata Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari laman Antara, Senin (30/3).

Peningkatan kerja sama ekonomi antara lain berupa investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan produk merupakan hal-hal yang dibahas dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi di Jepang dan Tiongkok selama pekan lalu. Menurut Presiden, investasi di bidang power plan, transmisi, serta kereta api cepat segera dimulai dalam tahun ini. "Ini juga yang saya sampaikan. Saya minta hal yang konkret dan nyata, bukan sekedar MoU," katanya.

Menurut Presiden, kesepakatan itu saat ini masih dalam proses persetujuan bersama tentang nilai tukar mata uang. Terkait dengan kebijakan bebas visa ke Indonesia bagi warga Tiongkok, maka Indonesia mendorong agar jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia juga bisa meningkat hingga 10 juta wisatawan per tahun.

Dalam pembicaraan dengan pemerintah Tiongkok dan para pengusaha, kata Presiden, juga disepakati untuk membuka penerbangan langsung dari tujuh kota di Tiongkok ke Indonesia. Indonesia pun meminta diberikan kesempatan penerbangan Garuda Indonesia dan maskapai lain dari Indonesia ke kota-kota di Tiongkok. "Itu hal-hal konkret yang dibicarakan dan kita berharap langsung bisa segera direalisasi," katanya. Menurut Presiden, pada pekan depan akan datang tim-tim yang akan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan itu, baik dari Jepang maupun Tiongkok.

Saat ini, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit yang cukup besar. Pada 2013, ekspor ke Tiongkok mencapai US$22,6 miliar sementara impornya mencapai US$29,8 miliar sehingga defisitnya US$7,2 miliar. Sementara itu, pada 2014 nilai ekspor menurun menjadi US$17,6 miliar sementara impornya meningkat mencapai US$30,6 miliar sehingga defisit perdagangan dengan Tiongkok membengkak mencapai US$13 miliar.

Memang hubungan dagang Indonesia dan Tiongkok mengalami perkembangan pesat dalam 13 tahun terakhir. Tiongkok bahkan melesat menjadi negara pemasok barang impor terbesar ke Indonesia mengalahkan Jepang. Pada 2000, Tiongkok berada di posisi ke-5 sebagai negara eksportir ke Indonesia senilai US$ 2,02 miliar. Posisinya kemudian melesat ke peringkat pertama pada 2013 senilai US$ 29,85 miliar atau rata-rata pertumbuhannya tiap tahun sebesar 23%.

Posisi Tiongkok tersebut melampaui Jepang yang sebelumnya menjadi pemasok utama barang impor ke Indonesia. Pada 2000, Jepang menempati posisi pertama senilai US$ 5,40 miliar. Namun pada 2013, posisinya turun ke peringkat ke-3 senilai US$ 19,28 miliar di bawah Tiongkok dan Singapura. Jika pada 2000, nilai perdagangan Indonesia masih mengalami surplus terhadap Tiongkok, yakni sebesar US$ 745,74 juta, namun pada 2013 tercatat defisit US$ 7,25 miliar.

Evaluasi Kerjasama

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok dapat menjadi momentum bagus untuk meningkatkan daya saing nasional. Dalam konteks ini, Riza mengatakan perlu ada koreksi atas model kerjasama yang selama ini telah dilakukan antar kedua negara.

Menurut dia, model kerjasama Indonesia dengan Tiongkok lebih berbasis kepada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Hal ini misalnya terjadi pada sektor pertambangan dan perikanan. Ini merugikan Indonesia karena merusak alam sekaligus tidak memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Secara volume, kuantitas perdagangan Tiongkok dan Indonesia terus mengalami peningkat namun secara kualitas pada sisi Indonesia dinilai Riza cukup buruk. Indikatornya yaitu neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Ini termasuk neraca perdagangan di Februari dimana Indonesia surplus hampir dengan semua negara. "Model kerjasama perlu dirombak besar. Selama ini Indonesia memberikan izin kepada negara lain untuk mengeksploitasi SDA dalam negeri sehingga Indonesia hanya sebagai pamasok saja," jelasnya.

Ke depannya, dirinya berharap agar kerjasama harus diletakkan pada usaha untuk meningkatkan nilai tambah, transfer teknologi dan inovasi. Konsekuensinya, sektor hulu harus benar-benar dikuasai pemerintah secara vital. "Ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan dari Tiongkok bagaimana meningkatkan produktivitas sehingga kita tidak ketinggalan jauh dari negara-negara lain," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Boby Gafur Umar menilai agar Indonesia tidak selalu menjadi pasar bagi produk-produk asal Tiongkok, maka perlu ada pemanfaatan untuk meningkatkan tingkat kandungan lokal dari produk Indonesia. "Peningkatan kandungan lokal adalah cara yang paling strategis dan perlu mendapatkan perhatian, termasuk dalam pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Pemerintah sebenarnya telah memator target dalam lima tahun kedepan porsi tingkat kandungan dalam negeri di pembangunan infrastrutkru harus bisa ditingkatkan dua kali lipatnya. "Jadi tingkat kandungan lokal dalam pembangunan proyek infrastruktur tidak hanya barang produksi yang dipasok dari dalam negeri namun juga tenaga dan jasa dari penyedia lokal. Terlebih tenaga dan jasa dalam negeri cukup bisa bersaing," tambahnya.

Related posts