Kriminalisasi di ranah virtual masih terus terjadi. Terakhir menimpa Wisni Yeti dari Bandung, yang dilaporkan suaminya di awal 2015 dengan tuduhan melakukan percakapan mesra dengan pacarnya melalui facebook. Sebelumnya terjadi kasus Flo dan Ervani Handayani di Yogyakarta pada akhir 2014.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan lantaran kritik melalui media sosial (medsos) akan cenderung dimaknai sebagai ancaman demokrasi. Sejak 2008 sampai 2014 tercatat ada 71 kasus pemidanaan pengguna Internet akibat terjerat Pasal 27 atau 28 UU ITE (ITC Watch, 2014). Kondisi ini mesti dilawan oleh publik dan tetap lantang mengoptimalkan medsos guna melakukan kritik sosial yang konstruktif.

Di sisi lain  penggunaan media sosial secara umum masih bersifat non-produktif. Medsos sebenarnya dapat dioptimalkan untuk berkarya, memasarkan produk, serta mengubah opini dan kebijakan pemerintah. Masyarakat mesti lebih bijak dan produktif dalam penggunaan medsos. Salah satu optimalisasi medsos yang penting diupayakan adalah untuk mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Jokowi.

Kekuatan Medsos

Geliat politik tidak hanya panas di dunia faktual, tetapi semakin ramai dan luas merambah dunia virtual. Pengalaman Pemilu 2014 membuktikan lonjakan lalu lintas virtual dibandingkan pemilu sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari meledaknya warga virtual (netizen) di dunia termasuk Indonesia.

Medsos merupakan wahana informasi dan komunikasi paling mutakhir dan populer saat ini. Indonesia memiliki pengguna internet yang luar biasa banyak. Jakarta bahkan disebut sebagai ibukota media sosial berbasis teks. Tingkat penetrasi penggunaan internet di ditaksir mencapai 29 persen. Jumlah mobile subscription yang aktif mencapai 282 jutaan, dimana 74 persen untuk media sosial (Liem, 2015).

Kementerian Kominfo RI mengklaim pada tahun 2014 pengguna internet mencapai 137 juta orang. Padahal tahun 2012 pengguna internet Indonesia baru 55 juta orang. Kemenkominfo berharap di akhir tahun 2015 jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai angka 150 juta orang, atau sekitar 61 persen dari total penduduk.

Fenomena di atas membuktikan bahwa era komunikasi dan informasi telah menciutkan dunia menjadi global village. Ukuran geografis menjadi tidak bermakna dengan kehadiran medsos. Lalu lintas komunikasi menjadi tidak terbatas secara ruang dan waktu.

Ke depan kekuatan medos berpotensi menjadi kenyataan jika digarap secara serius. Kuncinya bagaimana teknologi dan globalisasi yang mengarah ke virtualisasi ini dapat kita tunggangi, bukan sebaliknya. (Dahana, 2012).

Medsos juga memiliki potensi disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Internet seperti kertas, bisa dipergunakan untuk apapun (George, 2014). Hal ini menuntut partisipasi netizen   guna mengawasi dan ikut memperbaiki kualitas komunikasi di medsos.

Dinamika medsos kadang  mendapatkan hambatan pasca berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE kerap digunakan jika isi berita ataupun kritikan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak (Enda, 2014). 

Strategi Optimalisasi

Dinamika politik di jagad medsos umumnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu pencitraan, serangan politik, dan melawan serangan. Politik sebagai representasi persepsi publik cukup terbantu dengan medsos. Pencitraan menjadi keniscayaan asalkan bersifat positif sebagai bagian pendidikan politik dan penyeimbangan informasi publik. 

Medsos layak dioptimalkan kedua belah pihak, baik Presiden Jokowi maupun publik. Jokowi sejak awal pemerintahannya sudah menjanjikan akan melanjutkan metode blusukan. Berbeda ketika menjabat Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta, blusukan akan lebih banyak dilakukan dengan tele-conference atau disebutnya sebagai e-blusukan.

Semua bentuk media virtual, seperti media sosial, media elektronik, dan media cetak penting pula dioptimalkan. Semakin banyak media dimanfaatkan, maka akan semakin banyak informasi, saran, masukan, dan kritik dari publik yang diserap. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah respon cepat. Komunikasi virtual mesti dilangsungkan dua arah secara dinamis. Tindak lanjut atas saran dan kritik mesti cepat dipublikasikan demi kepuasan publik.

Sebaliknya publik juga mesti mendayagunakan media virtual guna mengawal dan mengawasi pemerintahan Jokowi. Informasi yang akurat akan membantu pertimbangan  pemerintah dalam mendasari suatu kebijakan. Semua ini dapat membantu mempercepat upaya pemerataan dan keadilan pembangunan. Sedangkan saran dan kritik dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus uji publik terkait rencana, wacana, atau kebijakan.

Komunikasi virtual hendaklah dimaknai dan dijalankan secara produktif. Diskusi,  kritik tajam, hingga debat panjang menjadi fenomena positif asalkan dilakukan secara konstruktif. Pemerintahan Jokowi penting untuk tidak alergi kritik. Setiap kritik mestinya tidak dimaknai sebagai kebencian atau penolakan, tetapi sebagai bahan evaluasi penyempurnaan.

Publik juga penting mengedepankan etika dan norma dalam menyampaikan saran dan kritik. Kontroversi kebijakan dapat dilawan dengan kritik yang argumentatif. Ekspresi kemarahan adalah wajar, namun tidak selayaknya disampaikan secara membabi buta atau dengan bahasa kasar. Jika kritik virtual tidak mempan, maka media virtual dapat dijadikan penggalangan dukungan guna menempuh jalur formal. Misalnya penolakan kebijakan atau regulasi dengan menggalang dukungan untuk  judicial review, class action, atau lainnya.

Sepanjang pemerintahan Jokowi, virtualisasi mulai bergeliat pengaruhnya tetapi belum teroptimalkan. Ke depan demi pengawalan dan pengawasan roda pemerintahan, medsos layak didayagunakan. Semua elemen memiliki tanggung jawab menghadirkan virtualisasi pengawasan pemerintahan Jokowi. (analisadaily.com)