Bumi kini dihuni lebih dari tujuh miliar kepala. Tiap malam, ada 219 ribu perut baru yang minta diisi makanan. Dunia terasa makin sesak. Kemajuan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, dan kualitas pangan membuat harapan hidup mencapai 70 tahun. Di sisi lain, luas lahan pertanian kian sempit, degradasi lingkungan meluas, ketersediaan air makin terbatas, dan emisi gas rumah kaca yang tak terkendali membuat anomali iklim dan cuaca sulit diramal. Kelaparan makin sulit dilenyapkan dari muka bumi. Setiap malam satu dari delapan penduduk bumi beranjak tidur sembari menahan lapar. Satu di antara empat anak di negara berkembang menderita kurang gizi. Mereka yang lapar hampir semiliar jiwa.

Mereka lapar bukan karena tak ada makanan. Produksi pangan saat ini cukup buat menyuapi 1,5 kali warga Bumi. Praktik pertanian berkelanjutan bahkan bisa memberi makan 10 miliar jiwa (Foodfirst, 2011), jumlah populasi Bumi pada 2050. Pelbagai inovasi pertanian telah menepis pesimisme kaum Malthusian.

Masalahnya, pangan yang melimpah tidak mengalir kepada yang memerlukan, tapi (hanya) menuju yang berduit. Postulat peraih Nobel Ekonomi 1998 Amartya Sen berlaku: akses dan kebebasan lebih penting ketimbang ketersediaan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bukan obat mujarab menghapus kelaparan. Target Millennium Development Goals menekan kemiskinan 50 persen atau tinggal 11,6 persen pada 2015 dipastikan gagal. Tingkat kemiskinan dunia masih 14,9 persen.

Tuhan merahmati dunia dengan pangan beraneka ragam berikut sumber daya pendukungya. Namun, lewat globalisasi yang dipromosikan negara-negara maju—lewat beleid led-export production dan structural adjustment programs—pangan dunia kian seragam. Dari 3.000 spesies tumbuhan pangan, hanya 16 yang dibudidayakan, yang patennya dikuasai segelintir korporasi multinasional (MNC). Budi daya pertanian dunia hanya bertumpu pada sedikit biji-bijian, terutama gandum, beras, dan jagung. Kacang pun hanya kedelai dan kacang tanah, bukan kecipir yang unggul dan aset negara berkembang.

Globalisasi mengubah model pertanian, terutama di negara berkembang, secara radikal: dari terdiversifikasi dalam skala kecil menjadi model ekspor-industrial yang dihela korporasi global, seperti Monsanto, Cargill, Syngenta, dan ADM. Dengan sistem rantai pangan (agrifood chain), kini MNC mengontrol rantai pangan, dari gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan (Eagleton, 2005).

Perubahan ini diikuti tergerusnya kearifan dan kekayaan hayati lokal yang selama berabad-abad terbukti bisa menjamin ketahanan pangan warga. Kini, setelah mengadopsi sistem monokultur, mereka tergantung asupan kimiawi dan paket teknologi korporasi global yang memonopoli dua per tiga pasar global pestisida, dan seperempat penjualan bibit global berikut patennya.

Sektor pangan dari produksi hingga ritel kian terkonsentrasi. Menurut South Center (2005), 85-90 persen perdagangan pangan dunia dikontrol hanya lima MNC; 75 persen perdagangan serealia dikuasai dua MNC; dua MNC menguasai 50 persen perdagangan plus produksi pisang; tiga MNC menguasai 83 persen perdagangan kakao; tiga MNC menguasai 85 persen perdagangan teh; lima MNC menguasai 70 persen produksi tembakau; tujuh MNC menguasai 83 persen produksi dan perdagangan gula; empat MNC menguasai dua per tiga pasar pestisida, seperempat bibit (termasuk paten) dan menguasai 100 persen pasar global bibit transgenik. MNC mengontrol harga input pertanian, mempraktikkan perjanjian jual beli yang tidak fair, membentuk pasar kartel, mendepak perusahaan lokal dari pasar, dan membeli hasil petani dengan harga murah.

Konsekuensi arsitektur pangan seperti ini, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan 2008 dan 2011 jadi bukti: harga bergerak bak roller coaster. Kedua, krisis pangan berulang.

Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru-hara di Kamerun dan pemerintahan Haiti jatuh. Krisis pangan 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, dan Qadafi di Libya jatuh karena negara-negara ini menggantungkan 90 persen pangan dari impor.

Krisis pangan yang berulang, apalagi diiringi resesi ekonomi dan krisis BBM, membuat dunia rentan dalam ketidakpastian. Arsitektur politik global akan didominasi oleh pangan. Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan jadi penentu gerak bandul geopolitik global.

Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik. Saat krisis, kampiun pangan, seperti Rusia, Argentina, Thailand, dan Vietnam, beramai-ramai menutup ekspor yang biasanya diikuti panic buying. Sebagai importir pangan yang besar, tahun 2013 mencapai 14,4 miliar dolar AS, nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara-negara jazirah Arab.

Negara-negara importir pangan dan yang terbatas sumber daya lahan dan air, tapi berlimpah dana menciptakan instrumen pengambilalihan lahan pertanian bernama land grabbing. Tak hanya negara Teluk, Timur Tengah, Jepang dan Cina, Uni Eropa, dan Amerika Utara juga melakukannya. Sasarannya tidak hanya negara berlahan subur, seperti Brasil, Rusia, dan Indonesia, tapi juga negara pertanian miskin seperti Kamerun dan Etiopia.

Cina meng-outsourcing produksi pangan jauh sebelum krisis pangan lewat 30 kesepakatan. Semua memberi akses eksklusif pada Cina untuk memproduksi aneka pangan. Menurut Rabobank, saat ini lebih dari 90 lembaga investasi baru dibentuk khusus untuk berinvestasi langsung di lahan-lahan negara berkembang lewat land grabbing.

Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK sepertinya paham betul kondisi itu. Keduanya bertekad akan membawa Indonesia kembali berdaulat dalam bidang pangan. Caranya, membagikan sembilan juta hektare lahan ke petani, menambah kepemilikan lahan dari 0,3 hektare jadi dua hektare per keluarga petani, perbaikan irigasi di tiga juta hektare sawah, membangun 25 bendungan, mencetak satu juta hektare sawah baru dan satu juta hektare lahan pertanian kering baru di luar Jawa-Bali, mendirikan bank pertanian, mendorong industri pengolahan, 1.000 desa berdaulat benih, dan 1.000 desa go organic. Tentu, ini semua bagus. Namun, seluruh langkah itu belum cukup menghindarkan Indonesia dari ancaman geopolitik pangan yang ganas. (haluankepri.com)