NERACA

Jakarta - Ekonom Ahmad Heri Firdaus mengatakan sebaran infrastruktur di Indonesia masih kurang merata terutama pada wilayah di luar Pulau Jawa. "Jika dilihat dari jumlah penduduk, infrastruktur, dan luas wilayah, masih belum merata. Kalau dilihat sangat timpang antara yang ada di Jawa dan di luar Jawa," katanya di Jakarta, Minggu (30/3), pekan lalu.

Pada distribusi nasional, luas Pulau Jawa hanya 7,2% dari wilayah Indonesia, namun diisi 58,6% penduduk nasional, dengan infrastruktur irigasi 65,1%, jalan 27,3% dan air minum 58,4%. Sedangkan Pulau Kalimantan yang memiliki luas 32,3%, hanya ditempati 5,6% penduduk nasional, dengan infrastruktur irigasi 4,4%, jalan 14,9% dan air minum 5,8%.

"Untuk Papua dan Maluku sendiri, luasnya 25% dari total wilayah, penduduknya hanya dua persen. Irigasi 0,2%, jalan 4,5% dan air minumnya hanya 1,5%," tambahnya. Selain itu, dengan berbekal data dari Forum Ekonomi Dunia 2014, dia berpendapat Indonesia saat ini tengah mengalami krisis infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

"Kondisi infrastruktur kita semakin terbelakang jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kita berada di urutan 72 dunia, Malaysia 20. Begitu juga untuk akses jalan kita peringkat 72," ujarnya lagi. Menurut dia, kualitas infrastruktur sangat berkaitan dengan Program Nawacita yang berupaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang.

Dia mengingatkan, agar produktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah harus membangun konektivitas nasional, pengadaan transportasi umum yang layak, hingga penguatan investasi. Pada kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis di berbagai sektor menjadi agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2016."Kita harus pahami berjalannya pembangunan. Untuk membangun fisik infrastruktur, tidak cukup waktu berbulan, tapi untuk proses memulainya, kita harus mensegerakan," katanya.

Andrinof menuturkan, pada 2015 sebagian besar proyek infrastruktur telah dimulai. Pada 2016, ujar dia, dibutuhkan keberlanjutan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk memudahkan pembangunan infrastruktur hingga mencapai target pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kita perlu menunggu untuk hasil nyata pembangunan yang sudah jadi itu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi untuk bikin rencana, 'feasibility study', penentuan kontraktor pengadaan, konstruksi itu dapat segera dimulai," kata dia.

Pada 2016, menurut Andrinof, pembangunan infrastruktur yang akan diprioritaskan meliputi realisasi pembangunan infrastruktur maritim, energi dan industri. Infrastruktur maritim yang paling utama ada pembangunan tol laut.

Sedangkan sektor energi, adalah keberlanjutan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt, sedangkan industri adalah pembangunan 13 kawasan industri. "Energi menjadi penting, karena kalau tidak ada listrik semua kegiatan industri, pelabuhan akan sulit," kata dia.

Pada 2015, pemerintah juga sudah memulai pembangunan infrastruktur penting untuk sektor pangan dan sebagian besar di antaranya sudah terealisasi. Infrastruktur pangan itu seperti dimulainya pembangunan irigasi dan waduk. "Pangan ini penting untuk menaikkan pendapatan masyarakat bawah, dan mengurangi kesenjangan," paparnya. [agus]