Transisi Pengelolaan Blok Mahakam Segera Dilaksanakan - Industri Gas

NERACA

Jakarta – Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan proses transisi pengelolaan lapangan migas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, dapat segera dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebelum kontrak dengan Total E&P Indonesie habis pada 2017.

"Kepada Pertamina kami sudah minta untuk mulai bicara dengan operator eksisting (Total) supaya transisi berjalan mulus," katanya usai bertemu dengan para Petitor Petisi Blok Mahakam di Jakarta, dikutip dari laman Antara, Jumat.

Untuk itu, Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas dalam satu bulan ke depan akan memfasilitasi dialog antara Pertamina dengan Total untuk menjamin proses transisi berjalan dengan baik. "Kalau Pertamina akan menjadi operator tahun 2018, mulai sekarang harus masuk atau ikut dalam proses transisi supaya informasi, 'knowledge', dan teknologi bisa mulai dikelola bersama," katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan surat ke Pertamina yang berisi penyerahan pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017. "Sementara, satu surat lagi ke Total yang menyatakan tidak memperpanjang kontrak Mahakam," ujarnya.

Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, ada dua opsi untuk blok habis kontrak, yakni pertama, blok diperpanjang kepada operator eksisting. Opsi kedua, Pertamina dapat mengajukan pengelolaan blok habis kontrak kepada Menteri ESDM.

Menteri ESDM bisa menyetujui permohonan itu sepanjang Pertamina 100 persen dimiliki negara. Pertamina secara resmi telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Mahakam kepada pemerintah pada Sabtu (7/3) di Kementerian BUMN, Jakarta.

Atas presentasi tersebut, pemerintah optimistis Pertamina sanggup mengelola Mahakam pasca-2017. Blok Mahakam bernilai strategis karena saat ini produksi mencapai 280.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017.

PT Pertamina dan Total E&P Indonesie mulai membahas skema transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kaltim, selama dua tahun atau periode 2015-2017. Sudirman Said mengatakan pihaknya berharap dalam dua minggu ke depan sudah terdapat kesepakatan skema transisi tersebut. "Pemerintah tidak mau berlama-lama. Kami harapkan dua minggu ke depan sudah selesai skema transisinya," katanya.

Hadir dalam pertemuan antara lain Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, Presiden Total E&P Indonesie Hardy Pramono, dan Presiden Direktur Inpex Indonesia Shunichiro Sugaya. Dari jajaran pemerintah hadir antara lain Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Menurut Sudirman, dalam dua minggu ke depan atau paling lambat 13 April 2015, kesepakatan skema transisi yang diharapkan pemerintah antara lain pembentukan tim transisi. Lalu, pemerintah juga menginginkan dalam dua minggu ini sudah didapat tahapan skema transisi selama dua tahun tersebut.

"Kami juga berharap dalam dua minggu ini sudah ada kapastian apakah Pertamina bisa masuk sebagai minoritas saham di Mahakam sebelum 2017, sehingga punya dasar yang baik untuk melanjutkan Mahakam setelah 2017," katanya.

Terakhir, lanjutnya, pemerintah berharap juga sudah diketahui skema keikusertaan Total setelah 2017. "Namun, itu semua tergantung negosiasi b to b antara Pertamina dan Total dalam dua minggu ini. Kami tidak ikut campur," ujarnya.

Sudirman juga mengatakan dalam pertemuan, pihaknya sudah menjelaskan kepada manajemen Total dan Inpex bahwa pemerintah sudah memutuskan Pertamina akan melanjutkan Mahakam mulai 1 Januari 2018.

Menurut dia, baik Total maupun Inpex sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut. "Total dan Inpex siap menjaga kelangsungan produksi Mahakam dan siap menjalankan masa transisi berjalan mulus. Mereka adalah perusahaan internasional yang mempunyai reputasi, sehingga tidak akan pergi begitu saja," ujarnya.

Pemerintah sudah memutuskan pengelolaan Mahakam kepada Pertamina setelah 2017 dan menolak usulan Total agar diberikan kesempatan kembali mengelola Mahakam selama lima tahun (2017-2022).

Total sebagai operator Mahakam, kini menguasai 50 persen hak partisipasi dan sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.

Masih terkait industri gas, BP Indonesia mengatakan, proyek kilang Tangguh, Papua unit ketiga tetap akan memakai skema pinjaman "trustee borrowing shceme" atau TBS. "Skema TBS sudah disetujui. Tanpa TBS proyek Tangguh tidak jalan," kata Kepala BP Indonesia Darmawan Samsu usai bertemu Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Jumat.

Hadir dalam pertemuan antara lain Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja dan Presiden BP Asia Pacific Christina Verchere. Skema TBS adalah pinjaman yang pengembaliannya berasal dari hasil proyek.

Menurut Darmawan, pertimbangan pemakaian skema TBS tersebut adalah mengikuti proyek Tangguh "train" I dan II yang sudah berjalan dengan baik. "Proyek Tangguh 'train' III ini penting untuk memenuhi kebutuhan gas domestik ke depan," katanya.

Ia mengatakan, kepastian TBS tersebut membuat pihaknya semakin yakin proyek Tangguh "train" ketiga bakal beroperasi pertengahan 2020. Saat ini, proyek Tangguh "train" ketiga masih dalam proses perencanaan rinci (front end engineering design/FEED).

Pada pertengahan 2016, lanjutnya, BP akan menyelesaikan tahapan keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) sebelum dilakukan konstruksi.

Related posts