Kemenperin Bangun Sektor Penopang Industri Manufaktur - Dunia Usaha

NERACA

Bekasi - Pemerintah berambisi menambah populasi industri skala besar dan sedang di dalam negeri lima tahun mendatang, sehingga industri baru diarahkan tumbuh di luar Jawa. “Investasi terus kita dorong di sektor-sektor penopang pertumbuhan terbesar sektor manufaktur, yakni industri makanan, minuman, dan tembakau, penghiliran berbasis sumber daya alam (SDA) seperti sektor agro dan tambang mineral. Kami juga tetap fokus mendorong investasi dan pertumbuhan industri padat karya, seperti elektronika dan tekstil,” ujar Menteri Perindustrian, Saleh Husin usai melepas Peserta Fun Walk HUT EJIP Ke-25, di Cikarang, akhir pekan kemarin.

Menurut Menperin, target-target tersebut, kata dia, ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Penetapan target tersebut berdasarkan perhitungan logis. “Target itu kami tetapkan untuk dicapai dalam RPJM 2015-2019. Sekarang, populasi industri besar sedang kita sekitar 24 ribu unit. Selama ini, setiap tahun, penambahan sekitar 1.000 unit terealisasi, sehingga itu bukan target tidak realistis,” kata Saleh.

Dia mengatakan, Kemenperin akan mendorong investasi industri baru di berbagai sektor. Dengan target tersebut, kata dia, kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional akan melonjak.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI), Imam Haryono mengatakan tingginya minat investor untuk berinvestasi di sektor industri di dalam negeri berbanding lurus dengan permintaan kawasan industri di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menargetkan pembangunan 14 wilayah industri di luar Pulau Jawa.

Imam menuturkan bahwa pengembangan wilayah industri tersebut dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam (SDA) masing-masing wilayah. “Sehingga arahnya pembangunan kawasan industri ke depan yang di luar Jawa berbasis SDA, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Tapi tentu arahnya kawasan industri jadi penggerak utama pusat-pusat industri baru,” ujar Imam saat acara diskusi dengan Forum wartawan industri di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Imam mengatakan pihaknya harus menghitung dulu dari 14 itu berapa persen dari eksisting. Setiap kawasan kan ada yang bisa lima tahun ada yang 10 tahun eksistingnya. Nanti dilihat optimalnya kapan. Itu baru optimal itu bisa berkontribusi, misalnya per tahunnya nilai tambahnya berapa, baru bisaa dilihat. Itu kan harus agregat,” imbuhnya.

Adapun 13 kawasan industri tersebut yaitu Teluk Bintuni, Papua Barat. Buli, Halmahera Timur, Maluku utara, Bitung, Sulawesi Utara, Konawe, Sulawesi Tenggara. Morowali, Sulawesi Tengah. Palu, Sulawesi Selatan. Ketapang, Kalimantan Barat. Landak, Kalimantan Barat. Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tanggamus, Lampung, Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara, dan Sie Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.

Imam juga mengatakan akan membangun satu Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di setiap kabupaten di seluruh Indonesia yang ditargetkan dapat terealisasi pada 20 tahun mendatang. “Kami telah mengumpulkan data Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). itu menjadi modal dalam pembangunan Sentra IKM di setiap kabupaten,” kata dia.

Imam mengatakan, Sentra Industri IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan IKM yang menghasilkan produk sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarananya.

Berdasarkan rekapitulasi KIID yang telah difasilitasi pada 2013, terdapat 289 kabupaten/kota yang telah difasilitasi kajian KIID nya, yakni 73 kabupaten/kota di Sumatera, 36 kabupaten/kota di Kalimantan, 82 kabupaten/kota di Jawa Bali, 49 kabupaten/kota di Sulawesi, 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara, 15 kabupaten/kota di Maluku dan 13 kabupaten/kota di Papua.

Menurut Imam, optimisme merealisasikan satu Sentra IKM setiap Kabupaten tersebut juga didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Dalam Perpres, tersebut mengatur tentang pengembangan IKM melalui penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal.

Imam menambahkan, pembangunan Sentra IKM di setiap kabupaten tersebut sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah setempat, terkait kesiapan lahaninfrastruktur maupun biayanya. “Kami yang akan memberikan sentuhan yang lain, seperti menyediakan calon penyewa, penyuluhnya, maupun teknologinya. Ini namanya 'work share',” kata Imam.

Imam mengatakan, Kemenperin akan mulai membangun Sentra IKM sebagai proyek percobaan pada 2016 di Konawe, Sulawesi Tenggara dan menyusul tiga proyek di Wilayah Barat Indonesia dan tiga proyek di Wilayah Timur Indonesia. “Kami memilih Konawe karena mereka paling siap. Mulai dari lahan, Sumber Daya Manusia maupun infrastrukturnya sudah tersedia,” ujar Imam.

Pada periode 2015-2019, pemerintah memprioritaskan pembangunan 22 Sentra IKM baru di luar Pulau Jawa, yakni tiga di Papua, dua di Maluku, empat di Nusa Tenggara, dua di Sulawesi, lima di Kalimantan dan enam di Sumatera.

Menurutnya, lebih jauh pemerintah ingin membangun efek berganda terhadap pembangunan Sentra IKM tersebut, sehingga lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan daya saing perekonomian daerah dapat meningkat.

Related posts