Harga Gas Harus Memihak Industri Lokal

NERACA

Jakarta - Kebutuhan industri petrokimia terhadap pasokan gas semakin mendapat perhatian pemerintah. Apalagi, petrokimia merupakan penghasil pupuk yang menopang produksi pertanian. Untuk itu, Kementerian Perindustrian mendesak pemangku kepentingan energi gas untuk memperhatikan posisi strategis industri petrokimia tersebut. “Selain kepada produsen gas sebagai stakeholder, kami juga terus memperjuangkan kebijakan harga gas yang lebih ramah bagi pemakai kepada kementerian lainnya,” tegas Menperin Saleh Husin lewat siaran pers yang diterima Neraca, Jum'at (27/3).

Harga gas di Indonesia yang lebih mahal dibanding di luar negeri, imbuhnya, sudah sering dipertanyakan para pelaku industri dan calon investor. Menurutnya, kondisi ini tidak menguntungkan perkembangan industri dalam negeri. Ujungnya, mempengaruhi daya tarik investasi dan melemahkan daya saing. “Pilihannya begini, jika kita mempertahankan harga gas tinggi maka kita memang mendapat revenue atau pendapatan di depan,” ulasnya.

Namun, pemasukan itu hanya dinikmati sedikit pihak yang terutama para produsen gas. “Nah, jika kita mau menurunkan harga gas maka pendapatannya memang jatuh di belakang yang artinya setelah para industri pemakai gas mulai berproduksi. Tapi, harus dicatat, semakin banyak pihak yang diuntungkan dengan harga gas yang lebih murah,” kata Menperin.

Dampak lanjutannya pun mengarah pada makin banyaknya lapangan kerja, daya beli meningkat, daya saing kuat dan negara memperoleh devisa dari penjualan ekspor. “Makanya saya pilih yang kedua. Harga gas lebih terjangkau, dan lebih banyak pihak menikmati perkembangan industri. Termasuk menopang produksi pupuk yang dibutuhkan sektor pertanian demi ketahanan pangan,” katanya.

Diperhitungkan, pupuk merupakan salah satu industri prioritas bagi pertanian yang menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Pupuk juga berkontribusi 15-30 persen dalam struktur biaya usaha pertanian padi. Sejauh ini, kapasitas produksi urea nasional sebesar 8 juta ton/tahun, sedangkan kebutuhannya sebesar 9 juta ton/tahun.

Demi mengembangkan industri pupuk, pemerintah telah menetapkan kebijakan antara lain revitalisasi industri pupuk yaitu mengganti 4 pabrik pupuk urea yang sudah tua dan tidak efisien lagi, serta membangun satu pabrik pupuk urea baru. Juga mengembangkan program gasifikasi batubara untuk mengganti bahan baku gas bumi dengan batubara dan mengembangkan pabrik pupuk di lokasi sumber gas bumi.

PT Petrokimia Gresik sendiri merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi Urea, ZA, SP-36, ZK, NPK Phonska, NPK Kebomas, dan pupuk organik Petroganik. BUMN itu juga menghasilkan produk non pupuk, antara lain Asam Sulfat, Asam Fosfat, Amoniak, Dry Ice, Aluminum Fluoride, dan Cement Retarder.

Sebelumnya, Wakil Ketua Indonesian Gas Society, Yenni Andayani tantangan bisnis gas tidak hanya dari meningkatnya kebutuhan dan permintaan. Ia menyebut, harga, pembangunan infrastruktur, dan regulasi gas juga perlu diperbaiki. “Untuk perbaikan industri gas di Indonesia, peranan pemerintah sebagai regulator memegang kunci penting. Dalam hal ini harus ada perbaikan regulasi untuk mendukung pengembangan bisnis gas di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah sigap menerbitkan regulasi-regulasi yang mampu mempermudah pengembangan bisnis gas yang diprediksi akan semakin marak. Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menyederhanakan perizinan, pajak dan biaya fiskal yang lebih menarik minat investor. Tak kalah penting, katanya, peran strategis pemerintah yang harus dioptimlkan adalah dalam penentuan harga yang lebih ekonomis.

“Pemerintah juga harus mampu mengembangkan strategi yang tepat untuk ketahanan energi nasional berkaitan dengan pemanfaatan gas,” tandas perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur Energi Baru & Terbarukan PT Pertamina (Persero).

Senada dengan Yenni, Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin, Firlie Ganinduto, mengatakan, tata kelola industri gas Indonesia harus segera diperbaiki. Ia menilai, selama ini tata kelola industri gas dalam negeri masih buruk. Celakanya, menurut Firlie, tata kelola yang buruk ini membuka peluang mafia migas masuk.

Berdasarkan analisisnya, Firlie melihat salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kelembagaan regulator industri migas di Indonesia. Pertama, ia mengkritisi keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ia menyayangkan keberadaan SKK MIgas hanya sebagai wujud lain BP Migas yang mengganti nama dan logo instansi saja. “SKK Migas ini hanya reinkarnasi dari BP Migas yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibubarkan,” kata Firlie.

Menurutnya, keberadaan SKK Migas yang demikian itu membuat industri gas menjadi tak sehat. Pasalnya, SKK Migas tidak memiliki aset. Padahal, instansi ini menandatangani kontrak migas. Lalu, instansi ini dibiayai negara dalam operasionalnya. Tambahan lagi, SKK Migas juga tidak bisa melakukan penjualan migas sendiri. SKK Migas harus menggunakan pihak ketiga atau trader.

Keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menurutnya juga menimbulkan masalah yang sama. Sebab, sebagai pengatur sektor hilir, badan tersebut tidak memiliki komoditas.

Related posts