Jakarta – Kalangan pengamat menilai stabilitas ekonomi yang harus lebih diperhatikan pemerintah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Karena bila pemerintah terus berambisi mengejar pertumbuhan 2015 sebesar 5,7%, hal itu dipandang hamper mustahil ole Bank Dunia maupun International Monetary Fund (IMF)   

NERACA

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pemerintah harus berorientasi mengejar bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Stabilitas ekonomi, kata dia, bisa diciptakan sendiri oleh pemerintah dengan cara membuat iklim dunia usaha lebih bersahabat. “Dengan jumlah populasi yang tumbuh juga bisa menjadi stabilistas pertumbuhan khususnya untuk swasta,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (26/3). 

Dia mengatakan paradigma pembangunan ekonomi perlu diperbarui agar tidak lagi bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro. "Pembangunan ekonomi kini harus lebih ditekankan pada upaya mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat," kata Hendri.

Dengan paradigma itu, menurut dia, intervensi pemerintah dengan berbagai instrumen politik yang dimilikinya seperti regulasi dan anggaran lebih dibutuhkan, daripada hanya menyerahkan pada mekanisme pasar. "Penyediaan kebutuhan dan layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan harus melibatkan intervensi pemerintah dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam alokasi anggaran diharapkan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa melihat siapa, bagaimana, dan di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung. Lebih jauh, Hendri menambahkan, anggaran juga harus dapat dioptimalkan untuk memenuhi kewajiban politik pemerintah yakni menyediakan lapangan kerja, memberikan akses terhadap faktor produksi agar ada kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.

Kebijakan ekonomi, lanjut Hendri, harus berpihak kepada upaya reindustrialisasi. Pertumbuhan produksi industri pengolahan. besar dan sedang memang terus melambat. Dengan industrialisasi, kata Hendri, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih berkualitas, karena mampu menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh konsumsi rumahtangga, tetapi juga investasi dan ekspor.

Silang Pendapat

Sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan tentang adanya pergeseran prioritas pemerintah dari pertumbuhan menjadi stabilitas, sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago justru mengingatkan tidak akan mengorbankan momentum pertumbuhan.

Namun, sejumlah lembaga multilateral menilai  target pertumbuhan dan pendapatan yang terlalu ambisius yaitu 5,7% pada tahun ini. Karena itu, Menkeu akhirnya menyatakan pemerintah akan lebih berfokus pada stabilisasi atau konsolidasi perekonomian. Sebab, rencana belanja modal yang ekspansif di tengah depresiasi rupiah juga berisiko memperlambat laju perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, yang diproyeksikan Bank Dunia masih berkutat pada kisaran 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko mengatakan,  yang masyarakat inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.

"Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah  cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu stabilitas ekonomi melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat, tidak digerogoti oleh kenaikan harga,"ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut Prasetyantoko mengatakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi, bersama-sama, adalah kunci dari peningkatan kesejahteraan rakyat. "Kedua hal itu tak otomatis menjamin terciptanya kesejahteraan seperti yang kita inginkan. Masih ada satu lagi syarat yang harus dipenuhi, yaitu peningkatan kesejahteraan itu harus adil dan merata," ujarnya.

Akan tetapi, Prasetyantoko lebih memilih untuk memelihara stabilitas ekonomi dan  ada dua hal pokok perlu dilakukan, seperti kebijakan fiskal-moneter yang berhati-hati diteruskan dan penyehatan sektor keuangan dituntaskan.

"Jangkar stabilitas ekonomi ini harus terus-menerus dijaga. Kelengahan membawa petaka. Pengalaman menunjukkan bahwa tindakan korektif yang terlambat jauh lebih mahal daripada tindakan antisipatif yang diambil di sini. Bebannya akhirnya akan ditanggung rakyat. Yang kurang disadari adalah bahwa inflasi itu adalah suatu proses pemiskinan,"ujarnya.

Untuk pertumbuhan ekonomi, sambung Prasetyantoko harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur, dan  perbaikan iklim investasi. Namun, itu tidak cukup. Agar memberi manfaat maksimum, pertumbuhan ekonomi itu harus mempunyai corak dan arah yang kita inginkan.

"Di sinilah peran dari kebijakan perdagangan dan industri. Kebijakan inilah yang akhirnya menentukan, apakah industri yang tumbuh adalah industri yang efisien dan berdaya-saing atau tidak, apakah kegiatan yang berkembang dapat menyerap banyak tenaga kerja atau tidak, apakah industri yang tumbuh membentuk struktur yang kuat atau tidak,"ujarnya.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, guna mengurangi laju ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia kunci utamanya adalah menjaga stabilitas pertumbuhan. Mengingat jika pertumbuhan tinggi tapi fluktuatif atau naik turun itu pun percuma. "Berharapnya bisa mengejar pertumbuhan tinggi dan stabil, tapi meskipun belum bisa tinggi tapi bisa naik secara perlahan dan stabil sehingga tidak menimbulkan guncangan ekonomi di masyarakat," katanya.

Karena apa, sebagai contoh dengan pertumbuhan tinggi, tingkat pendapatan masyarakat tinggi, tapi karena fluktuatif saat ada gunjangan ekonomi meski pendapatan tinggi tapi kebutuhan lebih tinggi maka itu yang akan menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Oleh karenanya,  jika memang hanya mengejar growth tapi tidak stabil maka percuma juga. "Buat apa mengejar growth tinggi tapi tidak stabil," tegasnya.

Ekonom Kepala BNI Ryan Kiryanto mengatakan, pembangunan ekonomi inklusif perlu diciptakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memiliki program komprehensif dan mengimplementasikannya secara serius. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia harus dapat mempertahankan kinerja perekonomian dengan cukup baik.

"Tepat apabila pemerintah harus terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Bahkan, dengan berbagai upaya yang dilakukan, tahun ini diharapkan dapat meningkat sehingga mencapai 5,7% sesuai asumsi dalam APBN-P 2015. Hal yang terpenting adalah proses stabilisasi yang dilakukan pemerintah melalui penerbitan paket kebijakan untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan,” ujarnya.

Kendati begitu, lanjut dia, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dan dituntaskan pemerintah. Misalnya, terkait dengan menjaga kekuatan fiskal pemerintah dengan memastikan belanja pemerintah efisien. Selain itu, iklim investasi yang sedang baik saat ini harus benar-benar dijaga. Sehingga, arus investasi langsung masih akan deras ke depan.

"Hanya, di balik gemerlapnya pertumbuhan ekonomi tersebut, ternyata masih menyisakan persoalan ketimpangan sosial ekonomi lantaran tumpuan pertumbuhan tetap saja di sektor non tradable. Mestinya topangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara agraris dan maritim adalah berbasis pertanian dengan karakteristik tradable sector," ujarnya. bari/agus/iwan/mohar