NERACA

Semarang - Kementerian Keuangan memastikan paket kebijakan ekonomi mampu menyelamatkan rupiah yang sampai saat ini masih tertekan oleh penguatan mata uang dolar Amerikat Serikat. "Dengan adanya paket kebijakan ekonomi ini diharapkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS akan stabil," kata Kepala Bidang Kebijakan Subsidi Kementerian Keuangan Noor Iskandarsyah di Semarang, Kamis (26/3).

Menurutnya, isi kebijakan tersebut salah satunya pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi di dalam negeri dari keuntungan yang didapatnya.

Selain itu, mengupayakan perlindungan produk dalam negeri melalui kebijakan bea masuk anti dumping sementara (BMADS) dan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS).

Isi yang lain dari kebijakan tersebut di antaranya penerapan bebas visa dan penggunaan biofuel yang diharapkan bisa menghemat devisa yang dipakai untuk impor solar.

Sementara itu, pihaknya juga memastikan arah kebijakan subsidi 2015 untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat miskin, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas, menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau, dan meningkatkan daya saing produksi serta akses permodalan UMKM.

Mengenai upaya memastikan arah kebijakan subsidi 2015 pihaknya memastikan kebijakan tersebut bersifat reformasi. Beberapa hal yang diatur di antaranya memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar sebesar maksimal Rp1.000/liter dan subsidi untuk minyak tanah.

Selain itu, pemerintah juga menghapus subsidi BBM jenis premium, melanjutkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar, mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan antara lain melalui konversi biofuel dan gas, serta meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga.

"Kami akui, selama ini pemberian subsidi tidak tepat sasaran. Berdasarkan survei bank dunia yang dilakukan pada tahun 2015 diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah harus memperbaiki arah kebijakan subsidi. Dari survei tersebut diketahui konsumsi tertinggi untuk BBM subsidi yaitu lebih dari 80 persennya digunakan untuk masyarakat dengan penghasilan tinggi, jadi memang terjadi ketimpangan penerimaan subsidi," kata Noor Iskandarsyah.

Selain itu, Kemenkeu juga memastikan kebijakan tentang keuangan menyentuh hingga ke daerah-daerah, salah satunya yang berada di Provinsi Jawa Tengah. "Sejumlah kebijakan pemerintah salah satunya tentang keuangan tidak akan sukses jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat," kata , kata Staf Ahli Kementerian Keuangan bidang pengeluaran negara Purwiyanto.

Menurut dia, salah satu yang perlu disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yaitu postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Komponen penting dari postur APBN di antaranya besaran indikator ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum, dan pembiayaan anggaran. "Masing-masing besaran bisa dibedakan menjadi besaran dasar yang lebih terkait dengan kondisi perekonomian dan alamiah lainnya. Selain itu, dampak dari upaya baik kebijakan maupun administratif yang keduanya tergantung pada kualitas upaya yang ditempuh Pemerintah," kata Purwiyanto.

Pihaknya menjelaskan, kualitas pelaksanaan APBN ditentukan oleh banyak aspek yang saling terkait secara erat, di antaranya ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam baik dalam negeri maupun internasional. Selain itu, proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, SDM dengan kapasitas dan integritasnya, SDA, iklim, kondisi alam, dan lingkungan juga perlu dilakukan.

Perlu juga diperhatikan ketepatan waktu, langkah kebijakan, langkah administrasi serta prosesnya, optimalisasi antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, individu dan masyarakat. Selain itu kesamaan persepsi dan kualitas sinergi dari para pemangku kepentingannya juga harus diperhatikan. "Oleh karena itu, komunikasi yang baik merupakan aspek penting karena akan meningkatkan persamaan persepsi, dan meningkatkan sinergi," pungkas Purwiyanto. bari/iwan