Stabilisasi Harga Pangan

Harga pangan yang berfluktuasi merupakan “hantu” bagi perekonomian Indonesia. Ini karena harga pangan berkontribusi hingga 60% terhadap laju inflasi dan 70% terhadap garis kemiskinan. Implikasinya, bila pemerintah gagal meredam gejolak harga pangan, angka inflasi langsung terdongkrak naik. Daya beli masyarakat pun tergerus. Kondisi penduduk hampir miskin siap menjadi miskin.

Pemerintah harusnya sadar terhadap strategisnya pangan bagi perekonomian nasional. Apalagi demi menstabilkan harga pangan terutama beras, daging, dan minyak goring, pemerintah setiap tahun menggulirkan anggaran negara hingga triliunan rupiah untuk operasi pasar (OP). Begitu juga untuk mengendalikan harga pangan, pemerintah setiap tahun "menghamburkan" devisa miliaran US$ untuk mengimpor pangan.

Padahal, menurut data Kementan, produksi dan stok beras di Indonesia sebenarnya dalam kondisi aman, bahkan Menteri Pertanian menyatakan stok beras, khususnya tahun 2014 dalam kondisi baik karena pasokan mencukupi dan harganya pun relatif sedikit berfluktuasi.

Beberapa waktu lalu, BPS merilis data produksi beras nasional tahun 2014 mencapai 36 juta ton dengan konsumsi sekitar 33,4 juta ton sehingga masih surplus 2,6 juta ton. Kondisi 2014 pun sama, sehingga mestinya harga komoditas itu stabil karena tidak terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran.

Persoalannya, saat ini kemampatan distribusi mungkin saja terjadi karena buruknya infrastruktur jalan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi itu juga disebabkan banyaknya kantung kemiskinan sehingga kelaparan meng­gejala di mana-mana. Bercermin pada kasus di India, penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang ditangani Bulog, banyak membantu masalah ketahanan dan keamanan pangan di negeri ini.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan terkait dengan impor”ilegal’’ beras sudah memberikan klarifikasi bahwa yang diimpor adalah beras kelas premium untuk memenuhi kebutuhan khusus (misal hotel berbintang atau resto mewah), dan bukan kualitas medium yang biasa dikonsumsi masyarakat. Namun dalam era reformasi dengan kebebasan sangat tinggi, suara masyarakat bisa bernada sumbang.

Namun kebijakan itu dapat mengganggu harga beras mengingat harga beras impor lebih murah dari beras sejenis yang dihasilkan di dalam negeri. Siapa bisa menjamin itu beras premium namun praktiknya beras lain, dan bisa saja kantung beras impor itu diganti beras produksi dalam negeri.

Kita perlu jujur, dari banyak persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, harga pangan merupakan yang paling krusial. Setiap tahun, terutama menjelang Lebaran, masyarakat selalu dibuat heboh oleh harga pangan yang berkecamuk. Pemerintah selalu reaktif dan bimbang. Harga pangan yang mencekik leher adalah siklus tahunan yang seolah sudah menjadi tradisi dan warisan warga negara turun-temurun.

Jadi, gejolak harga pangan sulit diatasi karena selain persoalannya sangat kompleks lantaran menyangkut penawaran dan permintaan (supply and demand) dari hulu hingga hilir, penanganannya pun melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan. Bayangkan saja, ada empat kementerian dan lembaga negara terlibat langsung dalam penanganan pangan, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, serta Perum Bulog.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan masalah pangan, di satu sisi, memang menjadi kekuatan. Namun, di sisi lain, hal itu jutsru menjadi titik kelemahannya. Banyaknya pihak yang terlibat membutuhkan koordinasi ekstra. Celakanya, koordinasi yang baik masih menjadi barang langka di dalam negeri. Tumpang tindih aturan, dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan menjadikan program ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan selalu kandas, sehingga kebijakan impor kerap merugikan petani lokal. Lantas bagaimana target swasembada pangan?

BERITA TERKAIT

Ketahanan Pangan

Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Perekonomian Indonesia yang ditopang oleh sektor pertanian, ternyata baru memberikan kontribusi sektor pertanian sebesar 13%…

Dag Dig Dug Stabilisasi Nilai Tukar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Apa sih yang dibutuhkan para pengelola kebijakan ekonomi, dan apa pula…

DKUM Depok Beri Pelatihan Pangan UMKM Kuliner

DKUM Depok Beri Pelatihan Pangan UMKM Kuliner NERACA Depok - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok memberikan Pelatihan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

APBN 2018 Cermin Kepastian

Kepastian pemerintah tidak mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 merupakan cermin rasa percaya diri penyelenggara negara. Pasalnya,…

Benahi Zonasi PPDB

Sistem zonasi kembali diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, ternyata menimbulkan keresahan orang…

Perlu Penjadwalan Utang?

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini ternyata tidak hanya disebabkan oleh persoalan moneter, melainkan juga didominasi oleh…