RUU JPSK Dipastikan Dibahas Bersama DPR

NERACA

Jakarta -Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang selama ini tertunda, segera dilakukan bersama Komisi XI DPR."Ini kita percepat. DPR (juga) sepakat harus selesai cepat tahun ini dan harus jadi produknya," kata dia di Jakarta, Kamis (26/3).

Bambang mengatakan peraturan ini sangat penting sebagai protokol maupun antisipasi terhadap kemungkinan adanya krisis yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan semua jelas tercantum agar tidak menimbulkan keraguan."Nanti ada mekanisme yang jelas. Semua tindakan yang diambil untuk menjaga ekonomi dari krisis jelas tertulis, sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan. Intinya itu harus dibuat sejelas mungkin," katanya.

Terkait kemungkinan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4/2008 tentang JPSK sebelum dilakukan pembahasan RUU ini, Bambang mengatakan akan meminta pendapat ahli hukum terlebih dahulu."Perppu itu masalah hukum, kami mau mencari pendapat dulu, agar lebih 'clear'," papar Bambang.

Selain itu,RUU ini mencantumkan kriteria bank yang masuk dalam Domestic Systemically Important Bank (DSIB) atau bank-bank besar yang harus diselamatkan, karena apabila ditutup bisa menyebabkan sistem keuangan jatuh.

"Ini harus ada, karena kalau ada masalah harus diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, sistem keuangannya kolaps. Bank-bank ini tidak banyak, hanya bank-bank tertentu yang 'size'nya (skala) besar, punya transaksi ke banyak bank dan punya nasabah besar," katanya.

Bambang menambahkan, setiap rumusan kata dan kalimat dalam RUU JPSK juga wajib tercantum secara jelas dan tidak bermakna ambigu, yang sekiranya bisa dimanfaatkan pihak lain untuk upaya-upaya kriminalisasi.

"UU harus menyatakan clear dan jelas, jangan ada kalimat bersayap dan penuh tafsir karena itu paling berbahaya, bisa dikriminalisasi, jadi arahnya kepada sesuatu yang lebih tegas dan jelas. Kita hilangkan suasana yang sifatnya abu-abu dan kurang jelas," ujarnya.

Sebelumnya, pada 2008, pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitan keuangan dalam sektor finansial dan perbankan, yang menimbulkan krisis sistemik.Selain itu, kalangan DPR menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu bank yang menjadi sumber krisis.

RUU JPSK yang diajukan, juga dicurigai parlemen bermuatan politis karena dimanfaatkan sebagai legalitas pemerintah untuk membantu Bank Century, saat ini Bank Mutiara, yang waktu itu terancam kolaps dan dilikuidasi.Kemudian, DPR juga meragukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4/2008 tentang JPSK karena pola pengambilan keputusan dan pola pembiayaan dalam aturan tersebut dinilai belum jelas.Saat ini, pemerintah masih berpedoman pada aturan yang tercantum dalam UU Otoritas Jasa Keuangan, terkait peningkatan peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang dianggap memadai sebagai antisipasi, apabila terjadi krisis. [ardi]

Related posts