Sisi Lain dari Reses Anggota Dewan - Oleh: Christina Perdana P, Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Ilmu Politik FISIP-USU

Kontestasi pemilihan umum legislatif (Pileg) telah terselenggara pada 9 April 2014. Pertarungan yang sraat akan adu strategi, siasat dan intrik tersebut tentunya menghasilkan para pemenang-pemenang yang keluar menjadi para anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua di daerah masing-masing. Di depan wakil rakyat tentu telah terbentang tugas yang seharusnya diperjuangkan para anggota dewan ketika mengumandangkan janji-janji politiknya kepada para konstitiuennya pada masa kampanye. Tugas serta tanggungjawab tersebut juga melekat kepada para anggota DPRD Sumatera Utara ketika mereka menduduki “kursi hangat” di parlemen Sumatera Utara.

Sebagai sebuah lembaga legislatif di tatanan daerah, tugas dan fungsi DPRD diatur di dalam UU No. 27 Tahun 2009 bab kelima tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa terdapat masa sidang dan masa reses yang merupakan bagian yang dijalankan para anggota dewan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa masa reses adalah masa dimana para wakil rakyat mengumpulkan aspirasi, keluhan dan unek-unek masyarakat untuk dibawa serta seharusnya diperjuangkan di dalam sidang parlemen.

Ditinjau secara definitif, reses berasal dari bahasa Belanda recess yang berarti berlibur, istirahat, atau turun main. Secara definitif memang arti tersebut terkesan “main-main”, namun apabila ditelisik lebih mendalam, masa reses merupakan hal yang serius karena selain sebagai ajang dengar pendapat dengan para konstituen, masa reses juga merupakan kegiatan yang juga didanai oleh negara. Di provinsi Sumatera Utara, dana satu kali reses untuk anggota dewan yang terhormat ditetapkan sebesar Rp 5,778miliar. Dana tersebut kemudian dibagi kepada seratus anggota dewan untuk sekali reses. Artinya, sekali turun ke daerah pemilihan (dapil), setiap anggota DPR akan dibiayai sekitar Rp 50 juta.

Apabila dikaitkan dengan perubahan yang diusung dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait penambahan masa reses, maka terhitung tahun 2015 dalam satu tahun terdapat lima kali masa reses anggota dewan. Pasca penambahan masa reses tersebut, maka praktis negara harus mengeluarkan dana sebesar lebih kurang 23 miliar rupiah hanya untuk dana reses para anggota dewan. Tentu bukan angka yang kecil apabila dibandingkan dengan kinerja yang telah dilakukan para anggota dewan dewasa ini.

Sebuah Bingkai Paradoks

Sebagai seorang akademis di bidang politik, maka sudah seharusnya penulis peka akan situasi politik baik di kancah internasional, nasional maupun daerah sekalipun. Hal ini jugalah yang membuat saya tertarik membuat tulisan setelah ikut menyaksikan proses dialetika dalam masa reses salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PDI yang berinisial BG. Beliau sendiri berasal dari daerah pemilihan Sumut II meliputi wilayah Medan Polonia, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Maimon dan Medan Petisah.

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2015 merupakan waktu yang diberikan kepada para anggota dewan untuk menjumpai dan mengumpulkan aspirasi para konstituennya. Interval masa reses kedua DPRD Sumatera Utara telah diumumkan oleh Sekretaris DPRD Sumut H Randiman Tarigan, yaitu dari tanggal 16 Maret-21 Maret 2015. Pak BG sendiri memilih salah satu tempat reses di wilayah Padang Bulan, tepatnya di pelataran parkir GBKP Jalan Bahagia, Gang Pelita Medan Baru.

Kunjungan kerja tersebut dikemas dengan kesan silaturahmi, dengan harapan agar momen tersebut menjadi ajang pendekatan dan dengar pendapat dengan para konstituen yang diwakilinya di parlemen. Pada kesempatan tersebut tidak lupa panitia yang dibentuk mempersiapkan panggung rakyat, dan tidak ketinggalan lucky draw. Kedekatan yang hangat tersebut terkesan paradoks dengan kenyataan yang terlihat sesungguhnya, dimana para wakil rakyat sering tidak peduli dengan nasib para konstituen yang diwakilkannya. Namun demikian, masyarakat pun seolah-olah terpesona dengan kebaikan anggota dewan yang mau hadir, berdiskusi, bahkan memberikan makanan di tengah-tengah warga. Mungkin rakyat lupa atau bahkan tidak tahu bahwa sesungguhnya uang tersebut bukanlah uang pribadi para anggota DPRD, melainkan uang yang berasal juga dari rakyat.

Partitsipasi Politik Semu

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau silegal, efektif atau tidak efektif (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1977:3). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi, berkembang menjadi tuntutan yang semakin luas diterima. Tuntutan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan sesungguhnya dalam sebuah negara. Berangkat dari paradigma tersebut, maka tidak heran apabila di tataran grass root terjadi banyak pemahaman terhadap substansi partisipasi yang mereka miliki, sehingga tidak jarang partisipasi yang terjadi tidak tepat.

Hal ini juga ditemukan penulis kita sedang melihat secara langsung penyelenggaraan masa reses yang dilakukan Bapak BG. Masa reses yang harusnya menjadi momentum rakyat untuk menyuarakan aspirasi, tuntutan serta harapan justru berubah menjadi ajang masyarakat “mengemis” kepada anggota dewan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan karena dari sekian besar warga yang diberikan kesempatan berbicara, tidak jarang meminta hal yang sifatnya bukan untuk kepentingan bersama (common good). Beberapa contohnya ialah permintaan perbaikan sound system rumah ibadat, hadiah perlombaan kejuaraan keagamaan, permintaan agar salah satu suku bisa lebih diperjuangkan untuk bisa masuk USU, dan beberapa permintaan lain yang saya anggap cukup nyeleneh dan lebih mengarah kepada meminta-minta uang anggota dewan.

Fenomena partisipasi yang ada tersebut semakin memperjelas bahwa sesungguhnya masyarakat belum merasa menjadi objek dan orientasi pembangunan yang ada di negeri ini. Masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan tersebut hanya berorientasi pada negara dan pemerintah saja (State oriented development), daripada pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (social oriented development). Tentunya ini menjadi indikasi juga bahwa sesungguhnya pendidikan politik masyarakat di tataran akar rumput masih relatif rendah. Masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Sumut pada khususnya masih menganggap bahwa dirinya hanya sekedar subjek politik, bukan objek politik itu sendiri. Hal ini juga menjadi panggilan kepada penulis untuk turun tangan memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat luas.(analisadaily.com)

Related posts