Infrastruktur Fisik Jadi Prioritas - Rencana Kerja Pemerintah 2016

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis di berbagai sektor menjadi agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2016."Kita harus pahami berjalannya pembangunan. Untuk membangun fisik infrastruktur, tidak cukup waktu berbulan, tapi untuk proses memulainya, kita harus mensegerakan," katanya di Jakarta, Kamis (26/3).

Andrinof menuturkan, pada 2015 sebagian besar proyek infrastruktur telah dimulai. Pada 2016, ujar dia, dibutuhkan keberlanjutan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk memudahkan pembangunan infrastruktur hingga mencapai target pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kita perlu menunggu untuk hasil nyata pembangunan yang sudah jadi itu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi untuk bikin rencana, 'feasibility study', penentuan kontraktor pengadaan, konstruksi itu dapat segera dimulai," kata dia.

Pada 2016, menurut Andrinof, pembangunan infrastruktur yang akan diprioritaskan meliputi realisasi pembangunan infrastruktur maritim, energi dan industri. Infrastruktur maritim yang paling utama ada pembangunan tol laut.

Sedangkan sektor energi, adalah keberlanjutan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt, sedangkan industri adalah pembangunan 13 kawasan industri. "Energi menjadi penting, karena kalau tidak ada listrik semua kegiatan industri, pelabuhan akan sulit," kata dia.

Pada 2015, pemerintah juga sudah memulai pembangunan infrastruktur penting untuk sektor pangan dan sebagian besar di antaranya sudah terealisasi. Infrastruktur pangan itu seperti dimulainya pembangunan irigasi dan waduk. "Pangan ini penting untuk menaikkan pendapatan masyarakat bawah, dan mengurangi kesenjangan," kata dia.

Dalam paparannya di hadapan seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Andrinof mengatakan agenda pembangunan pemerintahan adalah untuk mewujudkan pembangunan kualitas hidup manusia dan masyarakat. "Tidak boleh memperlebar ketimpangan antargolongan, pembangunan tidak merusak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus siapkan dana sekitar Rp6.000 triliun untuk perbaiki infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam lima tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit."Pertumbuhan ekonomi angka 6%-7% setahun itu infrastrukturnya harus Rp6.000 triliun. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosial," ujar Kuntoro.

Dia mengatakan bahwa dana infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun itu bisa dibagi dua antara pemerintah dan Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS)."50% swasta dan 50% dari APBN. Total semuanya Rp6.000 triliun. Pemerintah bisa dari APBN melalui pendanaan. Ini benar-benar kebutuhan kita dalam jangka waktu panjang," pungkasnya. [agus]

Related posts