Butuh Modal, BTPN Tunda Bagikan Dividen

NERACA

Jakarta – Ketatnya likuiditas industri perbankan saat ini memaksa beberapa perbankan nasional melakukan efisiensi dalam pengembangan bisnis, langkah inilah yang dilakukan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) yang menunda untuk membagikan dividen.

Keputusan perseroan menunda membagikan dividen tahun buku 2014, telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Kata Direktur Utama BTPN Jerry Ng, keputusan pemegang saham untuk tidak mengambil dividen merefleksikan komitmen jangka panjang agar perseroan dapat tumbuh berkelanjutan,”Kami bersyukur kepada pemegang saham memutuskan untuk menggunakan 100% laba bersih BTPN sebesar Rp1,85 triliun sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Di tempat yang sama Chief Financial Officer (CFO) BTPN, Arief Harris Tandjung menjelaskan, penggunaan laba bersih tahun lalu akan digunakan untuk pengembangan investasi. Pengembangan tersebut berupa infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), informasi teknologi (IT), dan jaringan cabang perseroan,”Karena manajemen dan pegang saham sepakat laba tahun sebelumnya untuk pengembangan investasi infrastruktur, SDM, IT, dan jaringan cabang," jelas dia.

Sementara private placement juga tidak ada. Anggaran modal perseroan sebesar Rp11,8 triliun dan posisi CAR 23,3%. "Kita punya ruang ekspansi usaha. Komitmen pemegang saham tetap mendukung perkembangan usaha BTPN," pungkas Arief.

Selain itu, dalam RUPST juga menyetujui untuk menambah jajaran direksi. Disebutkan, perseroan mengangkat dua anggota direksi yakni Wolf Arno Kluge yang sebelumnya menjabat sebagai Chief Risk Officer BTPN, serta Maya Kartika yang sebelumnya menjabat Chief Human Capital BTPN.

Kata Dirut BTPN Jerry Ng, dengan tambahan dua anggota direksi yang baru diharapkan ke depannya akan terus mendukung pengembangan layanan perbankan. Disertai dengan program pemberdayaan ke segmen pasar yang jadi fokus perseroan,”Yaitu para pensiunan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif,”ungkapnya. (bani)

Related posts