NERACA

Jakarta – Industri gula nasional tengah dilanda masalah sejak mencapai kejayaannya di era 1930. Jika dahulu, Indonesia sebagai salah satu produsen gula terbesar di dunia lantaran banyak memiliki pabrik gula yang tersebut di seluruh Indonesia. Namun kini, Indonesia disebut sebagai negara importir nomor 4 di dunia setelah Uni Eropa, India dan Rusia.

Direktur International Trade Analysis and Policy Sudies (ITAPS)‎ Rina Oktaviani menyebutkan pada 2001 hingga 2011, ketersediaan gula Indonesia meningkat dengan laju 9,71%. Namun begitu, tingkat produksi domestik hanya meningkat 0,47%, sehingga pertumbuhan impor gula mencapai 130,71%.

Terlepas dari produksi gula yang menurun, pada 1930 Indonesia sempat berjaya karena memiliki pabrik gula yang mencapai 1.799. “Masa kejayaan kita yaitu ketika dijajah karena memiliki 1.799 pabrik gula pada tahun 1930. akan tetapi sekarang jauh berbeda karena luas lahan semakin berkurang, produksi stagnan sehingga produktivitasnya menurun, ini adalah berita yang cukup menyedihkan,” jelas Rina di Jakarta, Kamis (26/3).

Hingga kini, ia mencatat Indonesia hanya mempunyai 62 pabrik gula di Indonesia. Padahal pada 2009, pabrik gula hanya ada 61 pabrik, itu artinya selama dalam kurun waktu 3 tahun hanya ada satu tambahan pabrik gula. Hal itu tak sebanding dengan permintaan gula nasional yang semakin meningkat.

Rina pun menyoroti peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi gula, yakni PTPN. Bahkan, jika dibandingkan dengan pihak swasta, peran BUMN kalah jauh dalam jumlah pabrik dan kapasitas produksi gula. “Pabrik gula milik swasta lebih bagus, dibandingkan PTPN. Ngapain juga diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kalau dikasih dana, itu ada target, berapa targetnya yang harus dicapai. Kan sudah dikasih miliar dan triliunan rupiah,” tegasnya.

Namun begitu, pihaknya memeberikan beberapa saran yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan industri gula nasional. Diantaranya adalah, pertama adalah revitalisasi gula di level on farm melalui peningkatan produktivitas adalah kebijakan strategis utama. Kebijakan kedua adalah segmentasi pasar telah melahirkan efisiensi dan trade off bagi stabilisasi harga. “Memang diakui, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula konsumsi gula. Padahal itu enggak sehat, banyak yang diabetes," sebut Rina.

Rina menambahkan, kebijakan ketiga adalah struktur pasar oligopoli dalam industri gula memerlukan peran pemerintah untuk mencapai swasembada dan stabilisasi harga gula. Kemudian yang keempat adalah swasembada dipenuhi dengan arena rent seeking yang seharusnya dihindari.

Butuh Perlindungan

Disisi lain, Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) Subiyono berharap agar pemerintah bisa melindungi industri gula nasional. Bila tidak, maka industri gula dalam negeri akan hancur saat berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 yang menekankan pasar bebas.

“Sebelum diberlakukan MEA saja kondisi industri gula nasional sudah terpuruk. Padahal, nanti saat MEA diberlakukan pada 2015 dengan pasar bebas, industri gula nasional harus berhadapan dengan produksi gula dari negara lain yang lebih mapan. Saingan berat dengan Thailand,” ujarnya.

Subiyono lantas membandingkan industri gula di Indonesia dengan Thailand. Indonesia yang memiliki  62 pabrik gula hanya mampu menghasilkan 2,55 juta ton pertahun. Sedangkan Thailand yang hanya memiliki 50 unit pabrik gula mampu memproduksi 10,61 juta ton per tahun. Bila dilihat dari luas lahan tebu, maka Indonesia memiliki 469.000 hektar, sedangkan Thaland memiliki 1,35 juta hektar. “Selain itu, Indonesia saat ini masih impor, sedangkan Thailand sudah mengekspor 8 juta ton. Dari jumlah ekspor gula Thailand itu, 30% masuk Indonesia,” ujarnya.

Melihat kenyataan itu, Subiyono mendesak pemerintah untuk berpihak atau melindungi industri gula nasional. Sebab, pada kenyataannya, industri gula nasional sudah menyumbang pendapatan negara cukup besar, yang salah satunya adalah lewat pajak (PPn) sebesar 10% dari harga jual gula, yang totalnya dalam setahun mencapai Rp 2,5 triliun.

Kalau pemasukan sebesar Rp 2,5 triliun ini bisa dipinjamkan dengan bunga yang rendah untuk revitalisasi pabrik gula yang peralatannya sudah usang, maka produksi gula nasional akan meningkat. “Kalau uang tersebut dijadikan pinjaman untuk pengembangan industri gula nasional, seperti revitalisasi pabrik gula, sudah sangat membantu,” Ketua Bidang Budidaya dan Produksi IKAGI Slamet Purwadi.

Menurut Subiyono, jika mengandalkan pinjaman dari bank, jelas memberatkan karena suku bunga di Indonesia relatif tinggi, yakni 12%. Sedangkan di Thailand suku bunga hanya 7%. “Menurunkan suku bunga bagi produsen industri gula dalam negeri adalah salah satu yang bisa dilakukan pemerintah dalam melindungi industri gula nasional,” tegas Slamet Purwadi.

Subiyono juga mendesak agar impor gula rafinasi juga harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti sekarang yang dibanjiri gula rafinasi. "Kebutuhan gula rafinasi hanya perlu 2,7 juta ton, tetapi yang masuk 3 juta ton," tuturnya. Ditegaskan lagi oleh Subiyono pemerintah Indonesia harus melindungi industri gula nasional jika tak ingin pabrik gula gulung tikar. "Pemerintah Thailand melindungi industri gulanya, sedangkan negara kita belum melakukannya," tutur Subiyono lagi.