SKK Migas Belum Berpengaruh Positif Bagi Industri Hulu - Penilaian Ahli Geologi

NERACA

Jakarta - Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengkritisi fungsi dan tugas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini. Lembaga yang barada langsung di bawah Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) itu dinilai belum memberi implikasi positif dalam perkembangan industri hulu migas nasional.

Dewan Penasehat IAGI, Rovicky Dwi Putrohari menyebutkan tugas dan wewenang SKK Migas saat ini masih sebatas mengawasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan seharusnya, SKK Migas bisa mendorong eksplorasi sehingga bisa meningkatkan produksi migas. “Ini dapat dikatakan apa selama dalam pengendalian mereka (SKK Migas) ada riset-riset yang dilakukan untuk menunjang eksplorasi? Saya tidak pernah lihat itu,” jelas Rovicky di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurutnya sewaktu pengawasan industri hulu migas di bawahi langsung oleh Pertamina justru kegiatan eksplorasi berjalan cukup pesat. Bahkan produksi migas terus menerus menunjukkan peningkatan pada saat itu. “Sekarang ini justru enggak ada. Nah saya berharap sebetulnya eksplorasi jalan terus dan produksi migas juga meningkat,” ujar dia.

Dia mengakui tidak mempermasalahkan bentuk entitas yang akan dibentuk oleh pemerintah nantinya. “Saya nggak masalah nanti dipegang oleh siapa. Yang terpenting seperti Pertamina bisa kelola hulu migas seperti waktu itu sudah bagus,” kata dia.

Sementara itu, di tengah harga minyak dunia yang masih lesu dan iklim investasi migas Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk Lukman Mahfoedz menilai, industri hulu migas Indonesia masih atraktif bagi investor.

Lukman berpendapat, jika empat megaproyek Indonesia Deepwater Development (IDD), Abadi Masela LNG, Tangguh Train III, dan East Natuna Project, serta proyek-proyek migas lainnya dapat disetujui pemerintah, investasi migas bisa mencapai angka US$40-50 miliar setiap tahunnya. Sehingga, pada 2019 nanti bisa tercapai angka kumulatif sebesar US$ 200-250 miliar.

Untuk mempertahankan produksi migas dan kontribusi sektor migas, Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah segera yaitu mempercepat eksekusi proyek-proyek migas dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proyek, menghilangkan gangguan-gangguan operasi migas di lapangan, meningkatkan efisiensi biaya operasi migas dengan memberikan persetujuan yang lebih cepat sehingga kontraktor migas bisa beroperasi lebih efisien, meringkaskan perizinan yang jumlahnya 261, dan memberikan insentif eksplorasi dalam bentuk kemudahan perizinan dan insentif apabila menemukan cadangan migas. Dalam jangka panjang kegiatan eksplorasi harus tetap menjadi perhatian dan ditingkatkan.

Dampak dari penurunan harga minyak adalah penurunan pendapatan migas. Untuk mengimbangi penurunan revenue tersebut tentunya diperlukan usaha keras dari semua pihak untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien sehingga profitabilitas perusahaan bisa tetap dipertahankan.

Harga minyak adalah faktor di luar kendali perusahaan, namun pengelolaan operasi dan penggunaan dana yang efektif dan efisien merupakan faktor yang bisa dikendalikan oleh semua pihak di dalam perusahaan baik itu pada level top management maupun seluruh karyawan dari seluruh jenjang dan lapisan.

Pengelolaan sumber daya secara selektif dilakukan dengan cara mengkaji kembali program-program eksplorasi yang akan dijalankan, me-review kembali proyek-proyek migas yang sudah direncanakan, dan melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasi.

Industri hulu migas Indonesia masih atraktif bagi investor migas. Minat investasi investor migas untuk terus berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan investasi migas dari tahun ke tahun. Pada 2014 investasi migas mencapai US$ 20 miliar, jauh meningkat dari investasi migas 2010 yang hanya US$ 12,7 miliar. Empat megaproyek migas yang saat ini sedang berlangsung adalah Indonesia Deepwater Development (IDD) oleh Chevron dengan nilai investasi US$ 12 miliar, Abadi Masela LNG oleh Inpex dengan nilai investasi US$ 7 miliar, Tangguh Train III oleh BP dengan nilai investasi US$ 12 miliar, dan East Natuna Project oleh Pertamina/Exxon/Total/ PTTEP dengan nilai investasi US$ 24 miliar.

Apabila keempat proyek di atas dan proyek-proyek migas lainnya dapat disetujui pemerintah, maka bukan tidak mungkin investasi migas ini bisa mencapai angka US$40-50 miliar setiap tahunnya. Sehingga, di 2019 nanti bisa mencapai angka kumulatif sebesar US$ 200-250 miliar. Jumlah yang luar biasa, fresh money dalam bentuk investasi, membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya akan memberikan cadangan hidrokarbon yang sangat besar bagi Negara.

Terkait industry hulu migas, sebelumnya, SKK Migas) akan terus mengembangkan survei seismik dalam rangka mencari sumber-sumber cadangan minyak baru. “Nantinya, survei seismik dipergunakan secara intensif untuk mencari target reservoir yang akan dibor dan diproduksi," kata Kepala Humas SKK Migas Rudianto Rimbono di Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan sebelum survei seismik tersebut, diperlukan ahli-ahli geofisika untuk melakukan studi-studi analisa sehingga dapat menentukan tempat yang akan dieksplorasi. "Mudah-mudahan hasil analisa mereka kuat sehingga bisa menentukan tempat pengeboran apabila berhasil berarti akan menambah cadangan minyak," katanya.

Menurut Rudianto, cadangan minyak saat ini sekitar 40 persen tetapi masih terkendala dengan belum jelasnya tingkat keberhasilan temuan cadangan minyak di Indonesia. "Namun, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan cadangan minyak global yang berkisar 20 sampai 30 persen," tuturnya. Ia juga menambahkan kegiatan survei seismik harus memerlukan kerja sama dan komunikasi yang baik perusahaan, kontraktor utama, dan pemborong.

Related posts