13 Kawasan Industri Akan Dibangun di Luar Jawa - Berbasis Sumber Daya Alam

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya program membangun 13 kawasan industri yang difokuskan di luar Jawa. Untuk mendukung kawasan industri tersebut, pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur bernilai Rp 55,4 triliun. “Pembangunan saat ini bukan sekedar infrastruktur, tapi lebih bersifat multi sektor. Wujudnya itu kawasan industri terintegrasi. Jalannya, listriknya, transportasinya, dan lain-lain dibangun. Kebutuhannya Rp 55,4 triliun,” jelas Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, Kamis (26/3).

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI), Imam Haryono, menurutnya pengembangan wilayah industri tersebut dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam (SDA) masing-masing wilayah.

“Sehingga arahnya pembangunan kawasan industri ke depan yang di luar Jawa berbasis SDA, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Tapi tentu arahnya kawasan industri jadi penggerak utama pusat-pusat industri baru,” ujar Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan pihaknya harus menghitung dulu dari 14 itu berapa persen dari eksisting. Setiap kawasan kan ada yang bisa lima tahun ada yang 10 tahun eksistingnya. Nanti dilihat optimalnya kapan. Itu baru optimal itu bisa berkontribusi, misalnya per tahunnya nilai tambahnya berapa, baru bisaa dilihat. Itu kan harus agregat,” imbuhnya.

Adapun 13 kawasan industri tersebut yaitu Teluk Bintuni, Papua Barat. Buli, Halmahera Timur, Maluku utara, Bitung, Sulawesi Utara, Konawe, Sulawesi Tenggara. Morowali, Sulawesi Tengah. Palu, Sulawesi Selatan. Ketapang, Kalimantan Barat. Landak, Kalimantan Barat. Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tanggamus, Lampung, Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara, dan Sie Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.

Imam juga mengatakan akan membangun satu Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di setiap kabupaten di seluruh Indonesia yang ditargetkan dapat terealisasi pada 20 tahun mendatang. “Kami telah mengumpulkan data Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). itu menjadi modal dalam pembangunan Sentra IKM di setiap kabupaten,” kata dia.

Imam mengatakan, Sentra Industri IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan IKM yang menghasilkan produk sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarananya.

Berdasarkan rekapitulasi KIID yang telah difasilitasi pada 2013, terdapat 289 kabupaten/kota yang telah difasilitasi kajian KIID nya, yakni 73 kabupaten/kota di Sumatera, 36 kabupaten/kota di Kalimantan, 82 kabupaten/kota di Jawa Bali, 49 kabupaten/kota di Sulawesi, 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara, 15 kabupaten/kota di Maluku dan 13 kabupaten/kota di Papua.

Menurut Imam, optimisme merealisasikan satu Sentra IKM setiap Kabupaten tersebut juga didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam Perpres, tersebut mengatur tentang pengembangan IKM melalui penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal.

Imam menambahkan, pembangunan Sentra IKM di setiap kabupaten tersebut sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah setempat, terkait kesiapan lahaninfrastruktur maupun biayanya. “Kami yang akan memberikan sentuhan yang lain, seperti menyediakan calon penyewa, penyuluhnya, maupun teknologinya. Ini namanya 'work share',” kata Imam.

Imam mengatakan, Kemenperin akan mulai membangun Sentra IKM sebagai proyek percobaan pada 2016 di Konawe, Sulawesi Tenggara dan menyusul tiga proyek di Wilayah Barat Indonesia dan tiga proyek di Wilayah Timur Indonesia. “Kami memilih Konawe karena mereka paling siap. Mulai dari lahan, Sumber Daya Manusia maupun infrastrukturnya sudah tersedia,” ujar Imam.

Pada periode 2015-2019, pemerintah memprioritaskan pembangunan 22 Sentra IKM baru di luar Pulau Jawa, yakni tiga di Papua, dua di Maluku, empat di Nusa Tenggara, dua di Sulawesi, lima di Kalimantan dan enam di Sumatera.

Menurutnya, lebih jauh pemerintah ingin membangun efek berganda terhadap pembangunan Sentra IKM tersebut, sehingga lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan daya saing perekonomian daerah dapat meningkat.

Related posts