NERACA

Kesenjangan pendidikan antara Indonesia dengan 33 negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) semakin meningkat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada 2012 dengan melakukan kunjungan lapangan ke DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Barat, siswa Indonesia disebut masih ketinggalan sekitar tiga tahun dari tingkat rata-rata negara OECD.

Kajian tersebut dibuat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah termasuk diantaranya struktur dan skala penyediaan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, standar dan akreditasi, akses dan inklusi siswa, kemajuan siswa, pembiayaan, tata kelola sektor pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar, menengah, kejuruan dan perguruan tinggi.

Dalam kajian ini, OECD mengingatkan bagaimana mengonsolidasikan pencapaian pendidikan dan mengembangkan sistem pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan terampil guna mendukung kebutuhan ekonomi.

Sekretaris Jenderal OECD OECD Angel Gurria mengatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang strategis dilakukan mengingat Indonesia merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah Indonesia mesti meningkatkan kualitas pendidikannya, hal ini termasuk mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah.

"Kualitas pendidikan Indonesia harus ditingkatkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan partisipasi siswa dengan menjangkau para siswa yang putus sekolah," kata dia.

Menurut Gurria, ada beberapa alasan siswa Indonesia putus sekolah, diantaranya karena masalah kesehatan seperti malnutrisi ataupun karena faktor orangtua yang tidak mengizinkan anaknya sekolah.

"Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yaitu 1/5 dari keseluruhan anggaran. Dan pemerintah harus memastikan semua uang itu dipakai dengan efisien," kata Gurria.

Selain itu, Gurria juga merekomendasikan agar Indonesia juga meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi orang dewasa serta mengelola keberagaman dengan lebih baik lagi.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, negara-negara yang dirujuk oleh kajian OECD merupakan negara-negara maju. Yakni, mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik. Hasil kajian dari OECD ini juga merinci, komponen-komponen teknis apa yang mesti diperbaiki terkait kebijakan pendidikan di Indonesia.

“Di saat kita sedang menyusun rencana dan strategi untuk kementerian, maka ini bisa menjadi masukan yang bagus sekali,” jelas Anies.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan mengatakan akan melakukan prioritas-prioritas dalam dunia pendidikan Indonesia. Diantaranya, pemberdayaan aktor-aktor pendidikan yang terdiri dari guru, siswa dan orangtua. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Meningkatkan efektivitas birokrasi. Selain itu, program wajib belajar 12 tahun juga dinilai menjadi salah satu langkah stategis untuk memperluas partisipasi pendidikan bagi anak Indonesia.