Asbanda Berharap BPD Diatur di Bab Tersendiri - RUU Perbankan

NERACA

Jakarta -Masuknya RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015 terus mendapat respon dari sejumlah pihak. Kali ini, respon datang dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).

Ketua Bidang IT dan Legal Asbanda, Daniel Tagu Dedo, menyarankan agar substansi mengenai Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bab tersendiri di RUU Perbankan. Dalam bab tersebut, banyak klausul yang bisa dimasukkan sehingga memperkuat peran BPD dalam pembangunan nasional.

Misalnya, lanjut Daniel, adanya ketegasan mengenai ruang lingkup BPD, mengenai status kepemilikan saham, rencana dan jangkauan wilayah kerja, produk serta remunerasi. Selain itu, dalam RUU Perbankan diperlukan klausul mengenai tujuan dibentuknya BPD.

"BPD didirikan sebagai pengelola kas daerah. Kalau dana APBN dan APBD dikelola oleh satu bank, demi efísiensi nasional. Ini harus diperjuangkan, sehingga tidak ada lagi operasional risk," tutur Daniel di kantor Asbanda di Jakarta, Rabu (25/3).

Hal sama diutarakan Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono. Ia berharap, fungsi BPD yang menjadi pilar perbankan Indonesia bisa dimasukkan dalam RUU. "Tujuannya agar BPD menjadi bank regional yang kuat dan berdaya saing tinggi serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah," katanya.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut Eko, kinerja BPD terus meningkat. Hingga Desember 2014, aset BPD mencapai Rp446,17 triliun atau meningkat 12,55 ppersen dibandingkan Desember tahun 2013 yang sebesar Rp390,17 triliun. Menurutnya, kekuatan aset BPD tersebut menunjukkan bahwa BPD bisa menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional.

"Dengan prestasi dan pertumbuhan kinerja BPD secara nasional maupun lokal saat ini, BPD optimis mampu menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung suksesnya program pemerintah," tutur Eko. [ardi]

Related posts