NERACA

Jakarta – Sudah menjadi rahasia umum besarnya biaya logistik di Indonesia cukup mahal di sebabkan berbagai faktor. Alhasil, belum adanya efisiensi dalam biaya logistik membawa industri ini tidak memiliki daya saing dengan negara lain. Kondisi ini dipertegas dengan survei yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tentang kinerja logistik di 11 negara, dimana posisi Indonesia di tempatkan paling buncit. Artinya terendah dibandingkan dengan ke 11 negara tersebut. Hasil survei tersebut, Indonesia mendapatkan skor 2,5 dalam hal indeks kinerja logistik, dengan penjelasan skor 1 menunjukkan kinerja logistik yang paling rendah dan skor 5 untuk kinerja logistik yang terbaik.

Sementara itu, untuk posisi puncak dihuni oleh Singapura dalam hal kinerja logistik dengan skor 4,25. Kemudian diikuti Afrika Selatan, Malaysia, Cile, Thailand, Brasil, Meksiko, India, Filipina, Vietnam. Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengungkapkan, hasil survei tersebut seharusnya bisa membuat pemerintah bisa membenahi masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala di sektor logistik sehingga membuatnya mendapatkan skor yang terendah.

Menurut Gurria, langkah pemerintah Joko Widodo dengan mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif yaitu pembangunan infrastruktur adalah kebijakan yang tepat dalam rangka memperbaiki skor. Pasalnya, Masih buruknya infrastruktur Indonesia sangat menghambat distribusi logistik sehingga dapat mengganggu pertumbuhan,”Semoga pemerintah Indonesia dapat konsisten melanjutkan reformasi kebijakan yang saat ini sudah dilakukan dengan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu indikator kurang baiknya kinerja logistik,” ujarnya, Rabu (25/3).

Kalau berdasarkan survei Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal indeks kinerja logistik jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara. “Harus diakui Indonesia memiliki kinerja yang paling buruk dalam beberapa sektor logistik, seperti layanan angkutan barang jalan raya dan layanan distribusi,” demikian salah satu isi survei OECD.

Diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, indeks kinerja logistik atau Logistic Performance Index (LPI) Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura,“Tahun 2007, Indonesia urutan 43 dari 150 negara," kata Indroyono.

Indroyono menuturkan, pada 2007 Singapura menjadi negara yang terbaik kinerja logistiknya dengan urutan pertama. Malaysia berada di urutan 27, sedangkan Thailand di urutan 31. Untuk tahun 2010, Indroyono juga mengungkapkan hasil yang tidak berbeda dengan tahun 2007. Di mana posisi Singapura dan Malaysia masih jauh di atas Indonesia. “Tahun 2010 Indonesia justru turun ke urutan 75, Singapura 2, Malaysia 29, Thailand 35,” tambahnya.

Sedangkan untuk 2013, sambung Indroyono, Indonesia berhasil naik peringkat kembali namun hanya bertengger di urutan 59 dari 150 negara. Dirinya menuturkan, penyebab logistik Indonesia masih belum baik adalah soal dwelling time. "Tahun 2013 Malaysia urutan 21, Thailand urutan 52, Singapura urutan 1, salah satunya dwelling time itu," ujarnya. 

Guru besar ekonomi Unpad Prof Dr Ina Primiana menilai minimnya pemerataan pembangunan nasional membuat pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Tak tanggung-tanggung, kata dia, dana yang digelontorkan pemerintah untuk belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 naik menjadi Rp290,3 triliun dibandingkan dengan APBN 2015 yang hanya Rp155,4 triliun.

Dia mengatakan, meski belanja infrastruktur tinggi, namun kinerja logistik di Indonesia masih mengalami peningkatan berarti. Artinya, biaya logistik nasional masih tinggi walau belanja infrastruktur digenjot habis-habisan. “Ini yang membuat produk kita sulit bersaing di pasar global. Padahal belanja infrastruktur kita paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN,” ujar Ina.

Bahkan, lanjut dia, tingginya biaya logistik di Indonesia membuat disparitas harga bisa mencapai 80%. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh kinerja belanja infrastruktur yang masih belum optimal. “Pola penyerapan yang masih menumpuk pada akhir tahun, kurang koordinasinya antara kementerian-lembaga dan daerah serta tingkat kesenjangan yang masih tinggi pembangunan antarprovinsi menjadi faktor utama biaya logistik kita meninggi,” ujarnya. 

Maka itu, ia berharap agar pemerintah segera membenahi infrastruktur dengan mengefektifkan anggaran yang sudah digelontorkan dengan nilai yang cukup besar. Selain itu, sebut dia, pemerintah juga harus segera membenahi konektivitas secara terintegrasi yang meliputi energi, transportasi, telekomunikasi, dan lainnya. “Juga diperlukan reevaluasi untuk hal yang selama ini menjadi beban biaya logistik seperti alternatif pengalihan moda, biaya antrean ke pelabuhan, biaya sewa gudang, rumitnya perizinan serta kepengurusan di pabeanan. Itu harus dibenahi,” ujarnya. bari/bani