Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Industrialisasi di Indonesia bukan hal baru karena sejak zaman penjajahan, kegiatan industri sudah ada yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Misalnya industri gula tebu, pengolahan teh dan sebagainya. Bahkan konsep klaster industrinya sudah ada kala itu, yakni dengan dibangunnya pabrik mesin untuk mendukung pengolahan gula. Konsep nilai tambah  sistem keterkaitan, dan pasar juga sudah berjalan, sehingga pemerintah hindia Belanda  mampu melakukan ekspor komoditi tersebut,di samping untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Jika kita perhatikan hingga kini setelah dunia semakin maju dan modern serta makin tinggi saling ketergantungannya antar negara,maka sejatinya industri telah menjadi mata rantai penting dalam kehidupan umat manusia  sebagai pemasok kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dimana-mana. Artinya, industri (baca manufaktur) disepanjang zaman selalu hadir secara dinamis seiring dengan perkembangan peradaban dunia.

Bisa dikatakan bahwa industri selalu mendapatkan tempat yang strategis di tengah perkembangan masyarakat dan pembangunan yang terus berlangsung di belahan dunia manapun. Karena itu, bagi negara seperti Indonesia yang telah mempunyai komitmen untuk ikut berkontribusi membangun industri manufakturnya untuk dunia, negeri ini harus mempunyai politik industri yang tepat, terarah, fokus, dan realistis.

Pelipatgandaan nilai tambah, mengembangkan sistem keterkaitan,dan menguasai pangsa pasar pada skala yang world wide adalah sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari politik industri yang paling universal, dan karena itu, industrialisasi harus tunduk pada hukum ekonomi, yaitu penawaran dan permintaan. Apapun dan kemanapun politik industri itu akan diarahkan,maka ketika industri masuk menjadi bagian  inheren dalam sistem perekonomian, industri tidak bisa melepaskan diri dari hukum ekonomi yang disebut dengan penawaran dan permintaan tadi.

Jika keluar dari jalur ini,maka sudah bisa dipastikan bahwa industri  tengah menggali kuburnya sendiri karena  keluar dari pusaran ekonomi. Dan dalam sejarah akan dicatat sebagai  negara yang tidak berhasil membangun industrinya. Karena itu,pengembangan R&D dan inovasi menjadi bagian inti yang tidak bisa dipisahkan dengan politik industri,sehingga sistem pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam prosesnya.

Politik industri hakekatnya kehendak negara/pemerintah untuk menyelenggarakan industrialisasi. Dihadapkan pada fenomena ekonomi dan realitas bisnis,maka politik industri tidak akan bisa direalisasikan jika para pengambil kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memahami konstelasi bisnis yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, baik di tingkat nasional, regional, dan global.

Dunia bisnis apakah mereka bergerak di bidang industri atau di bidang yang lain mempunyai prinsip-prinsip ekonomi sendiri. Antara lain bahwa dunia bisnis selalu berada pada jalur bagaimana investasi yang telah dilakukan, nilai aset dan nilai pasarnya bisa dikapitalisasi, dan orientasinya adalah profit.